Risalah Panjang Perniagaan Indonesia-Tiongkok

Jauh sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum nama Indonesia dikenal, antara puak Tiongkok dan berbagai komunitas di negeri ini telah menjalin hubungan dagang. Tiga dekade membeku karena hambatan politik, kini mereka jadi mitra niaga utama Indonesia.

 ind - china

Hubungan luar negeri antara Indonesia dan Tiongkok dalam arti luas telah terjalin berabad silam. Secara resmi, pengakuan tersebut baru dinyatakan pada tahun 1950. Namun, pergantian rezim politik di Tanah Air menyebabkan hubungan diplomatik antara kedua negara terhenti dan membeku sejak 1967. Situasi status quo itu bertahan hingga pengujung era Orde Baru di bawah keemimpinan Soeharto.

Langkah-langkah normalisasi dirintis pada 1990. Republik Rakyat Tiongkok memiliki kedutaan besar di Jakarta, konsulat di Surabaya dan Medan; sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar di Beijing dan konsulat di Guangzhou, Shanghai dan Hong Kong. Kedua negara adalah anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) dan sama-sama bernaung dalam G-20, wadah konsolidasi 19 negara dengan perekonomian besar plus Uni Eropa.

Interaksi kekaisaran Tiongkok dengan Indonesia kuno tampaknya telah dimulai sejak abad ke-7, bahkan mungkin sebelum itu. Indonesia adalah bagian dari jalur maritim dari Jalur Sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan India dan dunia Arab. Keramik Tiongkok yang banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia menguatkan argumen tentang telah terselenggaranya transaksi niaga kuno antara kedua negara.

Pada awal periode Han Barat (205 sM s.d. 220 Masehi), pelayaran orang Tiongkok ke India melalui Indonesia. Itu merupakan bagian dari jalan sutra maritim yang mendasari perdagangan perusahaan di kemudian hari. Secara tradisional, geografer Tiongkok kuno mengidentifikasi kepulauan Indonesia sebagai Nanyang, sumber rempah-rempah seperti cengkih, kemukus, dan pala; bahan baku seperti sebagai cendana, emas dan timah; juga barang-barang langka eksotis seperti gading, cula badak, kulit harimau, dan tulang; burung-burung eksotis dan bulu warna-warni.

Hubungan bilateral Indonesia-Cina yang membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru perlahan mencair dan kini normal kembali. Akhir-akhir ini, Cina bahkan merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia. Dalam tinjauan geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut.

Kekayaan alam Indonesia yang luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara industri maju untuk menancapkan pengaruh dan hegemoninya. Cina pun niscaya berkepentingan menguasainya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Daya tarik lainnya, selain berlimpahnya sumber daya alam, jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa jelas merupakan pasar potensial untuk menyerap produk negara-negara industri.

Pada 1979, Deng Xiaoping memperkenalkan liberalisasi ekonomi. Di bawah sistem open door policy, Cina membuka lebar-lebar pintu investasi untuk pihak asing. Mereka siapkan iklim usaha yang sangat mendukung. Pemerintah setempat menyederhanakan birokrasi yang biasanya ‘mengganggu’ investor. Logis saja jika investor asing berbondong-bondong menginvestasikan properti atau sahamnya di Cina. Logis pula jika pertumbuhan ekonomi Cina stabil di angka dua digit.

Posisi cadangan devisa Cina saat ini sudah mencapai U$3 miliar, yang membuat mereka lebih unggul dari Amerika Serikat. Dalam konteks ini, diakui atau tidak, Cina sesungguhnya sudah memainkan peranan sebagai superpower baru. Semenjak tahun 2010, kekuatan ekonomi China telah berada di atas Jepang; setelah beberapa tahun sebelumnya juga mengungguli Jerman, Perancis dan Inggris. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia, kiprah ekonomi Cina makin menggeser posisi negara-negara yang secara tradisional berada di papan atas.

Perdagangan internasional dewasa ini secara tidak langsung mendorong globalisasi. Indikator untuk itu ditandai dengan perkembangan pesat inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem keuangan, dan investasi. Perdagangan di antara kedua negara ini yang masih baru dan juga masih berjalan sampai saat ini adalah adanya kawasan perdagangan bebas Cina-ASEAN/CAFTA (China ASEAN Free Trade Area).

Ide CAFTA mengemuka dalam KTT ASEAN ke-7 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, November 2001. Tanggal  4 November 2004, para kepala negara anggota ASEAN dan China menyepakati kerangka kesepakatannya di Pnom Penh, Kamboja. CAFTA itu sendiri bertujuan memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak, meliberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi; mencari area baru dan mengembangkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak; serta memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap kedua belah pihak.

Pengamat ekonomi Anggito Abimanyu mencatat tiga hal terkait dengan Perjanjian CAFTA yang disepakati menteri perdagangan ASEAN-Cina. Pertama, CAFTA tetap dilanjutkan dan tidak ada rencana notifikasi karena kerugian akibat kecurangan perdagangan (unfair trade). Kedua, bila suatu negara mengalami defisit, negara surplus harus mendorong impor. Ketiga, pembentukan tim pengkajian terhadap perdagangan bilateral.

Sejak CAFTA diberlakukan, 1 Januari 2010, makin banyak perusahaan Cina menanamkan investasinya. Hingga akhir 2010 saja, tercatat masuk lebih dari 1.000 perusahaan negeri Panda, dengan investasi langsung bernilai US$2,9 miliar atau naik 31,7% dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor nonmigas Indonesia US$14,1 miliar pada 2010 atau meningkat 58% dibanding tahun sebelumnya US$8,9 miliar. Sedangkan nilai impor sebesar US$19,7 miliar atau meningkat 46% dibandingkan tahun sebelumnya US$13,5 miliar.

Produksi industri nasional menurun sampai 50 persen. Ketatnya persaingan menyebabkan produk usaha kecil dan menengah tak mampu berbuat banyak. Lemahnya antisipasi kolektif dalam menghadapi kompetisi terbuka di tingkat kawasan itu menjelaskan betapa seriusnya ketidaksiapan UKM. Sektor industri bahkan terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja hingga 20 persen. Jumlah pengangguran terus meningkat dari 8,9 juta (2009) menjadi 9,2 juta (2011). Neraca perdagangan Indonesia pun makin lama makin tergerus.

Jika pada tahun 2006 neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$39,7 miliar, pada tahun 2011 keuntungan itu terpangkas menjadi US$22,1 miliar. Timpangnya neraca ekspor impor Indonesia dan Cina menjelaskan penurunan kuantitatif itu. Pada tahun 2010, defisit perdagangan Indonesia dengan Cina mencapai US$7 miliar. Data ini menunjukkan betapa derasnya arus masuk barang dari Cina ke Indonesia. Jadi jelas, pemberlakukan CAFTA lebih banyak menguntungkan Cina daripada Indonesia.

Sejumlah produk nasional sudah dan masih akan terus terancam oleh membanjirnya produk Cina. Sebut saja itu di bidang tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, ban, furnitur, industri permesinan, mainan anak-anak, serta otomotif. Masih banyak lagi produk-produk dari Cina yang bakal memmbanjiri pasar Indonesia. Harga murah produk-produk Cina klop dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang, karena rendahnya daya beli, cenderung sangat pragmatis dalam menjawab kebutuhan hidup mereka.

Pada sisi lain, Indonesia tak kunjung beranjak dari tradisi mengirim bahan mentah seperti hasil bumi Komoditas ekspor paling dominan adalah biji kakao yang secara serius disaingi Italia dan Malaysia, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak mentah. Sudah saatnya kita meningkatkan diri dengan menjadi pengekspor barang setengah jadi bahkan barang yang sudah jadi untuk memperbesar pendapatan negara.

Pada posisi 2015, perdagangan dengan Cina mencatat surplus. Tapi, ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, surplus itu lebih disebabkan penurunan impor dibanding penurunan ekspor. Neraca perdagangan dengan Cina selalu defisit, termasuk pada September 2015. Pada bulan itu, impor Indonesia US$2,48 miliar sedangkan ekspor US$1,05 miliar. Secara kumulatif, pada kurun Januari-September 2015, nilai impor Indonesia dari Cina mencapai US$21,49 miliar sementara nilai ekspor US$9,92 miliar, sehingga defisit US$11,57 miliar. (dd)

Share This: