Reklamasi

Pembuatan daratan baru dengan meng-uruk laut/teluk, sungai, atau rawa disebut reklamasi. Port of Rotterdam/Belanda itu contoh paling sukses. Selanjutnya P Sentosa dari P Blakang Mati di Singpura dan Tung Chung di Hongkong. Lalu, jangan lupa menyebut Perth/Australia dan Palm Jumeriah di Dubai—dikuntit tiga lokasi reklamasi lain di negeri supermahal itu: Palm Jebel Ali, Palm Deira dan The World.

Reklamasi di Tanah Air  digelontorkan di Losari/Makassar (1.466 ha) dalam periode 2008-2013 dan Teluk Benoa/Bali pada 2013 dengan biaya Rp30 triliun. Pro kontra atas keduanya tak pupus hingga kini. Yang paling anyar dan kontroversial adalah reklamasi 17 pulau buatan (165 ha) di Teluk Jakarta. Dibangun secara ilegal—tanpa izin Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai pemegang otoritas—Gubernur DKI Jakarta, Zhang Wan Xie, blunder karena melangkah melampaui teritori kewenangannya.

Keuntungan pulau oplosan itu ada, tapi buntungnya lebih banyak. Reklamasi mengubah ekosistem lingkungan, misalnya pola arus erosi pada pantai, yang karenanya memicu banjir; menggerogoti sistem drainase dan perubahan hidrodinamika yang berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat/nelayan di sekitar; mengganggu lingkungan sekitar quarry karena adanya galian dengan cara pengeprasan bukit ataupun pulau-pulau tanpa penghuni; punahnya keanekaragaman hayati seperti spesies mangrove, ikan, kerang laut.

Setahun berjalan, kebijakan dan arogansi mantan Bupati Belitung itu diprotes habis-habisan. Alih-alih bermanfaat, mudharat reklamasi sudah terasa nyata sejak dini hari. Untuk siapa pulau-pulau baru yang dibangun PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera itu? Untuk siapa (rencana) 7,65 juta unit tempat tinggal di sana dibangun? Pribumi? Nelayan? Pribumi mana yang mampu membeli semurah-murahnya Rp1,35 miliar/unit?

Energi sosial masyarakat, terutama Jakarta, terkuras mubazir untuk mendialogkan secara waras dengan seorang kepala daerah yang menganggap dirinya sumber kebenaran—tak seorang pun yang benar, kecuali dirinya. Tidak DPRD DKI, tidak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, tidak Menteri LHK Siti Nurbaya, tidak Komisi IV DPR RI. Semuanya nihil di mata Ahok; sampai Menko Kelautan Rizal Ramli terjun ke tengah gelanggang dan rajawali itu ngepret Koh Ahok dengan keputusan tunggal: moratorium.

“Tak ada masalah dan tekanan dari perusahaan pengembang yang sudah berinvestasi untuk proyek reklamasi. Tidak ada. Tidak ada itu. Siapa yang berani tuntut Rizal Ramli‎?” tantang Rizal seusai rapat koordinasi PDIP Bidang Kemaritiman, Minggu (24/4). Untuk sementara, gaduh yang tak perlu itu bisa mengendap. Tapi, di bawah bingkai moratorium, tak ada jaminan gejolak sosial berhenti secara permanen.

Share This:

You may also like...