Ratusan KUD Tagih Janji Menteri Koperasi Terkait Distributor Pupuk Bersubsidi

kunjungan menteri kop-ukm

Menegkop, AAGN Puspayoga menyatakan dengan tegas pada waktu berkunjung ke Kantor Puskud Jatim bahwa penguasaan distribusi pupuk bersubsidi  30% akan dikembalikan ke KUD

Setahun lebih sudah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjabat Menteri Koperasi dan UKM, sejak dilantik Oktober 2014. Tidak dipungkiri banyak gebrakan yang dihasilkannya, seperti koperasi wajib punya NIK, SIUP, logo koperasi, penggratisan biaya notaris dan bunga KUR 9 %. Namun bagi 702 KUD di Jawa Timur (Jatim)  belum lengkap rasanya bila putra asli Pulau Dewata Bali itu belum menepati janjinya.

Ketika mengawali kunjungan kerja pertamanya ke Jatim (12/2014),  Puspayoga tegas menyatakan  untuk  segera merealisasikan program revitalisasi KUD di seluruh Indonesia sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan kembali kesuksesan KUD di masa lalu dan menjanjikan sedikitnya 30 % Distributor Pupuk Bersubsidi akan diberikan pada KUD.

Tahap awal, katanya, Kemenkop akan menangani 25% distribusi pupuk bersubsidi di Tanah Air. Jika proses tersebut berjalan lancar, maka penguasaan distribusi akan langsung ditingkatkan menjadi 30%. “Maksimal yang kami tangani bisa sampai 40%,” janji Puspayoga.

Agaknya janji tinggalah janji. Dari Proposal yang diajukan Puskud Jatim, sebanyak  177 KUD  diusulkan menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi. Dalam satu tahun ini hanya ada penambahan dua KUD menjadi Distributor dari 14 KUD yang sebelumnya telah menjadi Ditributor Pupuk, yaitu KUD Dwi Karya Banyuwangi dan KUD Dampit Malang.

Saat menghadiri launching KUD Dampit Malang sebagai distributor pupuk bersubsidi, Puspayoga mengatakan  KUD yang akan dilibatkan dalam distribusi pupuk bersusidi tahun 2015 ditargetkan secara bertahap hingga 50% dari jumlah  KUD yang ada. Untuk tahap awal telah diusulkan 150 KUD sebagai distributor dan 629 sebagai pengecer.  Belakangan, usulan jumlah tersebut  ditambah jadi  70 KUD dan 1.196 koperasi sebagai pengecer.

Menteri juga mengingatkan launching tersebut  bukan terobosan baru, karena hanya mengembalikan kejayaan koperasi (KUD) pada 1980 an.

Dikuasai Swasta

Bila dalam setahun hanya ada penambahan duaKUD yang ditunjuk menjadi distributor, maka selama lima tahun hanya akan ada tambahan 10 KUD saja . Itu-pun kalau di tengah jalan  Puspayoga tidak kena reshuffle  kabinet. Rasanya jauh panggang dari api, mustahil 30 % bisa terpenuhi.

Di Jawa Timur, Koperasi hanya menguasai 19 %  distribusi pupuk bersubsidi. Dari jumlah 366 Distributor, 69 adalah koperasi  dan 297  (81%)  dikuasai swasta. Begitu-pun untuk sebagai pengecer, koperasi hanya 4 % sekitar 453 pengecer dan 10.742 (96 % ) dipegang swasta.

Secara nasional jumlah Ditributor Pupuk Bersubsidi  sebanyak 2.385, koperasi hanya mendapatkan jatah 274 Distributor (11 % ) dan sisanya swasta. Sementara untuk pengecer yang dikelola koperasi  1.475 (4,5 % ) dari 51.269 pengecer. Padahal alokasi pupuk bersubsidi secara nasional sebanyak 9,55 juta ton, meliputi Urea (4,1 juta ton), SP-36 (850 ribu ton), ZA (1,05 juta ton), NPK (2,55 juta ton) dan Organik (1 juta ton).

Regulasi ini mestinya harus kembali di tata.  Rasionalisasi jumlah distributor dan pengecer berdasarkan skala keekonomian dengan mengacu pada enam sasaran, yaitu tepat sasaran, waktu, jenis, jumlah, mutu dan harga sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi).  Penanggungjawab tunggal dalam penyaluran pupuk bersubsidi (single responsibility) dan  Penguatan lembaga koperasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus ditingkatkan.

Share This:

You may also like...