Program Sejuta Rumah, Antara Harapan dan Fakta

Untuk membantu masyarakat terutama yang miskin memiliki rumah tinggal, pemerintah menggelar program sejuta rumah sejak 2015. Namun, dalam dua tahun pertama target yang ditetapkan meleset.

Selama 72 tahun Indonesia merdeka, masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah tinggal. Sementara harga jual rumah terus meroket namun pendapatan tidak kunjung meningkat sehingga masyarakat semakin sulit untuk punya rumah. Selain itu, kesenjangan antara pasokan dan penawaran (backlog) masih cukup tinggi sekitar 11 jutaan unit.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah menargetkan pada akhir 2019 jumlah backlog berdasarkan konsep kepemilikan berkurang menjadi 6,8 juta unit, berdasarkan konsep kepenghunian menjadi 5 juta unit, serta rumah tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta unit.

Untuk merealisasikan berkurangnya angka backlog, pemerintah menggeber program 1 juta rumah sejak 2015.  Sebenarnya ini “barang baru” melainkan adopsi dari strategi pemerintahan SBY. Bedanya dahulu mencanangkan 1000  tower rumah susun sederhana di 10 kota metropolitan kini satu juta rumah setiap tahun sampai 2019.

Program 1 juta rumah ini tidak hanya untuk jenis rumah milik tetapi juga untuk rumah sewa, rumah khusus dan rumah swadaya. Sasarannya memang lebih banyak untuk MBR selain kelas menengah yang belum memiliki rumah. Untuk kalangan MBR, pemerintah menyiapkan subsidi, sementara untuk non-MBR diserahkan kepada mekanisme pasar atau nonsubsidi.

Sekadar informasi, berdasarkan Undang-­‐Undang (UU) Nomor 11             Tahun 2011 tentang  Perumahan dan Kawasan Permukiman, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli  sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.       Dalam Pasal   126 disebutkan bahwa pemerintah     pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan atau bantuan  pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum  dan rumah  swadaya   bagi MBR.

Terdapat tiga segmen MBR berdasarkan kemampuan mengakses kepemilikan rumah, yaitu: MBR yang telah memiliki tanah atau rumah namun tidak mampu  membangun/memperbaiki rumahnya; MBR yang mampu  membeli  rumah  namun  kemampuan untuk mengangsur KPR masih rendah;  dan MBR yang sama sekali tidak mampu membeli rumah.

Pemerintah juga memberi beragam insentif bagi MBR yang ingin mendapatkan rumah. MBR dapat bantuan subsidi langsung seperti bantuan uang muka Rp4 juta per konsumen, bunga KPR dipangkas dari 7,25% menjadi 5% dengan tenor pembayaran hingga 20 tahun.

Sedangkan bagi pengembang ada program bantuan stimulan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Hal ini bertujuan agar harga jual rumah untuk MBR menjadi lebih murah. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong pemda untuk mempermudah dan memberi keringanan dalam proses penyelesaian IMB.

Meski sudah diberikan beragam insentif, namun realisasi pengadaan 1 juta rumah untuk rakyat miskin masih jauh panggang dari api.  Pada kuartal I 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diberi mandat baru membangun sebanyak 34.860 unit untuk rumah subsidi dan 7.272 unit untuk rumah komersial. Padahal targetnya membangun sebanyak 700 ribu unit rumah subsidi dan 300 ribu unit rumah komersial.

Berkaca pada realisasi 2016, target pengadaan sejuta rumah pun tidak terpenuhi. Dengan anggaran sekitar Rp12,4 triliun, total rumah yang dibangun sekitar 800 ribu unit.  Rinciannya, dari target 700 ribu rumah untuk MBR, sebanyak 569.382 unit terbangun dan dari target 300 ribu rumah non-MBR terbangun sebanyak 235.787 unit.

Jumlah rumah yang terbangun pada tahun lalu memang lebih banyak dibanding pencapaian tahun pertama program tersebut berjalan. Sampai akhir 2015, hanya terbangun sebanyak 667.668 rumah untuk MBR maupun non MBR. Rincian realisasinya, rumah MBR sebanyak 429.875 unit, yang terdiri dari 353.120 unit pembangunan rumah baru dan 76.755 unit renovasi rumah. Sedangkan untuk rumah non-MBR atau hunian komersial capai 237.813 unit. Total realisasi meleset jauh dari target untuk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit untuk hunian komersial.

Meski dibayangi kegagalan pencapaian target seperti tahun-tahun sebelumnya, namun pemerintah tetap optimis dapat mencapai target pada tahun ini. Setidaknya ada beberapa alasan untuk itu antara lain jumlah anggaran yang dinaikkan menjadi Rp15,6 triliun. Dari anggaran sebesar itu, sebanyak akan disalurkan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp9,7 triliun  untuk 375 ribu unit rumah, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp3,7 triliun untuk 225 ribu unit rumah, dan Bantuan Uang Muka (BUM) Rp2,2 triliun untuk 550 ribu unit rumah. Selain itu adanya dukungan dari perbankan seperti BTN dengan program KPR mikro untuk pekerja informal dan MBR.

Terkendala Izin

Salah satu masalah klasik yang menghambat realisasi perumahan murah untuk rakyat miskin adalah regulasi pembangunan hunian vertikal di sejumlah daerah. Akibatnya banyak pengembang yang urung membangun. Saat ini baru beberapa daerah yang sudah memiliki Perda rusun seperti DKI Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Medan, Banjarmasin, Klaten, Karawang, dan Yogyakarta.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mensiasatinya dengan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 13 mengenai penyederhanaan izin pembangunan untuk rumah murah. Dalam paket kebijakan itu perizinan pembangunan untuk MBR telah dipangkas dari sebanyak 33 perizinan dengan masa 759 hari menjadi 11 perizinan dalam masa pengurusan 44 hari.

Paket kebijakan ekonomi kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR. Dalam PP ini seluruh proses perizinan terkait penyediaan rumah dilakukan melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Seluruh bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan terkait dengan pembangunan rumah untuk MBR kepada PTSP kabupaten/kota.

Namun di lapangan kondisinya berbeda. Masih sedikit daerah yang sukses mengimplementasikan regulasi tersebut. Alhasil, harapan sebagian besar rakyat bawah untuk memiliki rumah pun harus tertunda. (drajat).

Share This: