Program 100 Hari Presiden Terpilih Dari Pelaku Koperasi dan UKM

Rangkuman janji-janji calon presiden semasa kampanye maupun saat debat pemilihan presiden berlangsung dijadikan pijakan untuk membuat Program 100 Hari bagi Presiden terpilih. Apa saja ?

Di Amerika Serikat, dikenal tradisi program 100 hari bagi presiden yang baru saja terpilih. Program itu akan menjadi tolok ukur publik dalam menilai kinerja pemerintahan. Jika dianggap bagus, maka dukungan terhadap pemerintah akan meluas, dan begitu pula sebaliknya.
Tradisi yang baik itu diadopsi oleh Koperasi dan UKM binaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang tengah menyiapkan Program 100 untuk disampaikan kepada Presiden terpilih. Program itu merupakan rangkuman janji Presiden, saat masa Kampanye maupun debat berlangsung. Hal itu diakui Direktur Utama LPDB, Kemas Danial saat menghadiri acara Wisudawan Universitas YAI di Gedung JCC, Jakarta.
Kemas mengatakan konsep ekonomi kerakyatan yang diusung kedua pasangan capres telah direspons melalui Program 100 hari. “Artinya bagaimana ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan oleh dua capres ini direspons, nah itu sudah jadi,” ujar Kemas yang dalam kesempatan itu mendapat gelar doktoral dari YAI.
Adanya Program 100 hari, maka konsep ekonomi yang dibuat tidak sekadar janji, tetapi perlu direalisasikan supaya bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. “Jadi inilah yang dikatakan Program Kerakyatan itu adalah betul-betul dinikmati oleh rakyat, jangan janji-janji saja,” papar Kemas.
Seandainya konsep program 100 hari dapat dijalankan akan lebih memberikan manfaat kepada para pelaku Koperasi dan UKM. Mereka bisa diberdayakan melalui bantuan dana bergulir.

LPDB-KUMKM sendiri sejak awal 2008 hingga Agustus 2014 telah menyalurkan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 4,69 triliun. Dana bergulir itu disalurkan melalui 3173 Koperasi dan UKM sebagai mitra kerjanya di seluruh Indonesia. “Salah satu misi LPDB adalah mewujudkan pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKMm dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,” ungkap Kemas di sela-sela acara pelantikan Ketua Dewan Pengawas LPDB, di Jakarta.
Kemas mengatakan akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran dana bergulir hingga per 6 Agustus 2014 telah mencapai 1.171.643 orang. “Dari data tersebut menunjukkan bahwa LPDB fokus terhadap penyerapan tenaga kerja, sekaligus berupaya terus dalam menekan angka pengangguran,” katanya.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan juga pengawasan terhadap LPDB maka dilakukan pergantian anggota Dewan Pengawas. Dini Kusumawati menggantikan Agus Suprijanto sebagai posisi Ketua Dewas. “Pergantian ini merupakan upaya penyegaran bagi LPDB untuk mendorong lembaga ini agar selalu dinamis sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal,” tutur Seskemenkop Agus Muharram.
Agus berpesan agar dewan yang baru bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja Badan Layanan Usaha ini. Dewas dan anggotanya juga diharapkan terus berinisiatif menggali ide-ide kreratif demi peningkatan pelayanan dan kerja.

Target 2015

Adapun target penyaluran dana bergulir tahun 2015 yang rasional yakni minimal sama dengan tahun ini sebesar Rp2,1 triliun. Hal itu merespons asumsi-asumsi keuangan dalam RAPBN 2015. “Target penyaluran tahun depan kami rasional, sama dengan tahun karena kita paham banyak penghematan dilakukan dalam RAPBN 2015,” kata Kemas
Ia mengatakan dalam Rancangan APBN 2015 ada kecenderungan pemerintah lebih fokus untuk alokasi pembangunan infrastruktur. Sementara sisi perkuatan modal dan bantuan sosial tidak banyak mendapatkan penambahan. “Tapi kita akan lihat dalam RAPBN-Perubahan, kita bisa ajukan lebih besar jika dibutuhkan,” katanya.
Seperti diketahui, asumsi dasar makro dalam RAPBN 2015, ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6,0 persen, inflasi 3,5 persen-5,0 persen dan nilai tukar Rp11.500-Rp12.100 per dolar AS.
Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0 persen-6,5 persen, harga ICP minyak 830 ribu-900 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.200 ribu-1.260 ribu barel per hari. Defisit anggaran pada RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 1,7 persen-2,5 persen terhadap PDB, atau tidak mengalami perubahan dari usulan awal pemerintah.
Sementara arah defisit anggaran tahun 2015 adalah untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.
Untuk mensiasati hal tersebut, LPDB mesti kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan non-APBN. Salah satu caranya adalah bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan untuk memperkuat kapasitas pendanaan.

Share This:

Next Post

Panin Bank Syariah Perluas Kemitraan

Sen Sep 15 , 2014
Panin Bank Syariah menandatangai nota kesepahaman dengan PT Arga Bangun Bangsa (ACT Consulting) dan Koperasi Syariah 165. Kerja sama ini dibuat dengan semangat untuk mengembangkan usaha masing-masing pihak yang bersifat saling menguntungkan. Panim Bank Syariah merupakan salah satu bank syariah yang sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat selalu mencari peluang […]