PRAM

borgol

KETIKA buku Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer dilarang beredar pada tahun 1981 dengan alasan sarat propaganda komunisme, saya masih tidak mengerti seperti apakah sebenarnya
bahaya ajaran dimaksud. Yang saya tahu, buku itu hanyalah sebuah karya sastra yang menggugah semangat nasionalisme dan tekad kuat melepaskan diri dari penjajahan kolonial.

Di buku itu saya justru asyik terbuai kisah cinta Minke dengan Annelies sambil tak henti mengagumi kepiawaian Pram, panggilan akrab Pramoedya, mengilustrasikan pedihnya menjadi
bangsa yang terjajah. Di puncak kekuasaan rezim orde baru waktu itu, memang sangat sulit mencari penjelasan maupun pembenaran mengapa sebuah buku harus dilarang.

Suara penguasa adalah undang-undang, sulit dibantah, kasar lagi arogan. Sekaligus penafsir tunggal roda sejarah. Karenanya, pelarangan itu tak hanya menyoal sebuah buku, mereka yang menyimpan buku tersebut pun diciduk, tuduhannya ikut mengembangbiakan komunisme.

Pemberangusan buku di bawah rezim orde baru bukan lah sesuatu yang ganjil, apapun tulisan yang tak berkenan dengan selera penguasa pasti diberangus. Tetapi kebencian terhadap Pram dan tentu saja termasuk semua karya-karyanya adalah sesuatu yang berada di luar nalar.

Ketika ditangkap pada tanggal 13 Oktober 1965 dan dibuang 14 tahun di Pulau Buru, Pram tengah menyelesaikan sebuah karya besar, menyusun Ensiklopedi Sastra Indonesia. Semua dokumentasi sejarah monumental itu habis dijarah dan dibakar oleh penguasa yang menciduknya. Padahal Pram sudah memohon agar karya sejarah itu dijaga keutuhannya. Tetralogi Bumi Manusia yang ditulis selama di Pulau Buru juga tak luput dari sitaan penguasa. Tapi Pram berhasil menyelamatkan salinan buku itu dan menyelundupkannya ke luar penjara.

Ketika menghirup udara bebas di tahun 1979, Pram tak serta merta bebas dari incaran penguasa. Ia masih wajib lapor dan semua karya tulisnya tidak diperkenankan masuk pasar.

Dalam sebuah wawancara dengan harian Sinar Harapan, Pram bergumam tak habis pikir mengapa hidupnya senantiasa dirampas, diinjak dan dihina. Di balik tekanan yang menista
itu, sosok Pram mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah terhadap kesewanang-wenangan.

Sebagai sastrawan, Pram mengajarkan untuk siap menanggung segala konsekuensi atas karyakaryanya. Itu sebabnya ia tetap kokoh sekalipun hampir sepanjang usia produktifnya dilaluinya di dalam penjara.

Ketika reformasi bergulir pada 1998, masyarakat seolah kembali menghirup udara kebebasan berdemokrasi. Tak ada lagi penjara tanpa proses pengadilan, tentara tidak sembarang menggampar
kepala rakyat, dan kebebasan pers bergulir jadi panglima. Kala itu kendati larangan terhadap karya Pram masih belum dicabut oleh Kejaksaan, tapi toko-toko buku berani memajang tetralogi Pulau Buru. Dan kita pun mafhum, bukan lantaran buku-buku itu yang membuat Pram pesakitan sepanjang hidup, justru Pram sendiri yang jadi sasaran tembak lantaran seniman Lekra, sebuah organisasi kebudayaan sayap kiri, komunis.

Dalam konteks politik kekuasaan komunisme adalah antitesis, kontradiktif dan arogansi. Kita pun tidak tahu apakah sebuah kewajaran ketika seorang menteri orde baru, Ginanjar Kartasasmita di tahun 1995 mengatakan seorang ekonom yang baik, perlu membaca Das Kapital karya Karl Marx. Dan untuk jadi politikus, wajib membaca Mein Kampf karya Hitler. (Irsyad Muchtar)

Share This: