Permendag Soal Impor Garam Harus Dicabut

JAKARTA : Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia (setelah Kanada), dengan panjang 99.093 kilometer, sebelumnya 91.000 kilometer. Bakhan jumlah ini akan terus bertambah jika sekitar 3.000 pulau sudah teridentifikasi. Jumlah pulau negeri ini sekitar 17 ribu, tetapi yang sudah teridentifikasi sekitar 13 ribuan.

A woman gathers salt crystals at a mine on Senegal's coastline near Gambia

Tapi yang kita bahas bukan tentang banyaknya pulau, melainkan panjangnya pantai yang mengandung kekayaan alam termasuk mineral. Sebut saja garam. Komoditas ini yang bahannya saja melimpah tetapi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri harus impor. Mirisnya peraturan tentang impor itu telah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen).

Lebih ngilu lagi lahirnya Kepmen tersebut tanpa koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melihat kondidi ini tentu saja mengundang kritik agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat bukan hanya untungkan segelintir orang.

Pengkritik tajam itu adalah seorang anggota DPR-RI bernama Edhy Prabowo. Ketua Komisi IV itu mengupas perihal Permendag No 125/M-DAG/Per/12/2015, tentang Ketentuan Impor Garam. Dimana pada 1 April 2016 akan diberlakukan. Ia menilai Permen itu sangat mencederai hati rakyat. Dalam peraturan itu menjelaskan tidak ada kewajiban importir untuk menyerap garam rakyat. Juga tidak ada ketentuan mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) soal garam, dan tidak ada ketentuan pembatasan waktu untuk impor garam.

Masih kritik Edhy, katanya kalau alasan Kemendag membuat kebijakan garam lokal tidak bisa diserap karena kotor, itu bisa dibersihkan. Kalau perlu membangun industri pembersih garam, silahkan dilakukan, pasti Komisi IV akan membantu memperjuangkan anggarannya.

Tetapi Edhy mengaku heran ketika ditanyakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan soal Permendag tersebut dijawab tidak tahu. Karuan saja Ketua Komisi IV DPR ini makin meninggikan nada bicaranya saat wawancara di Universitas Udayana, Bali, dalam sebuah acara terkait RUU tentang nelayan. Selanjutnya Edhy Prabowo dalam keterangan tertulis untuk media parlemen, melontarkan keheranannya. Sebab selama ini orang menuduh legislatif yang gaduh ternyata eksekutiflah yang justru gaduh. “Waduh bagaimana ini, seolah-olah pemerintahan pilotnya banyak, orang menuduh DPR gaduh, tapi justru pemerintah sendiri yang gaduh,” tandas politisi politisi Partai Gerindra ini.

Anggota Komisi IV DPR lain Ono Surono menambahkan, salah satu pasal di RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, mengatur  impor komoditi perikanan dan kelautan termasuk garam. Dalam RUU tersebut DPR memberikan peran sangat jelas pada KKP untuk mengatur hal ini. “Jadi sebelum Menteri Perdagangan melakukan impor, harus berkordinasi dengan kementerian KKP,” tegasnya. Ono pun mengusulkan Permendag itu harus dicabut. Saw/dbs.

Share This:

You may also like...