Perlu Sinergi Berdayakan Usaha Mikro

Kementerian Koperasi dan UKM dinilai mumpuni sebagai leading sector untuk mengintegrasikan program-program pemberdayaan usaha mikro yang selama ini tersebar diberbagai Kementerian.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ditahbiskan sebagai tulang punggung perekonomian. Ini tidak lepas dari jumlahnya yang mendominasi pelaku usaha di Tanah Air. Data Kementerian Koperasi dan UKM bahkan menyebut 99 persen pelaku usaha di Indonesia masuk dalam kategori UMKM.  Jika dibedah lebih dalam, jumlah usaha mikro mendominasi yaitu 98 persen. Sedangkan usaha kecil 1,20 persen dan  sisanya usaha menengah.

Meski jumlahnya dominan, namun banyak dari pelaku usaha mikro yang masih sulit mengakses pembiayaan. Alasannya klasik, mulai dari ketiadaan agunan sampai urusan yang bersifat administratif.

Dalam pandangan Kamaruddin Batubara, biasa disapa Bara, Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI), Pemerintah sudah berbuat banyak untuk memberdayakan usaha mikro. Ini dibuktikan dari banyaknya Kementerian yang memiliki program pemberdayaan usaha mikro. “Program pemberdayaan usaha mikro yang ada di berbagai Kementerian perlu disinergikan dengan Kemenkop dan UKM sebagai leading sector nya,” ujar Bara, dalam Seminar bertema Arah Baru Pembiayaan UMKM Pasca PBI 17/2015 di Jakarta, 28 November 2019.

Selama ini program pemberdayaan usaha mikro yang diinisiasi Pemerintah cenderung berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, hampir tidak ada perubahan berarti dalam untuk mengangkat kesejahteraan pelaku usahanya.

Dengan adanya sinergi, kata Bara, niscaya usaha mikro akan naik kelas. Kemenkop dan UKM sebagai leading sector nantinya dapat menentukan target yang hendak dicapai dalam program tersebut. Kementerian lain pun tinggal mengomunikasikan targetnya saja kepada Kemenkop dalam memajukan usaha mikro. “Tanpa sinergi lintas Kementerian, usaha mikro akan berjalan di tempat,” ujar Bara.

Salah satu program pemberdayaan mikro yang digagas Pemerintah adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Program ini ditujukan bagi mereka yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dalam hal ini, Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Selain itu, di Kementerian Pertanian ada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang ditujukan untuk membiayai para petani. Belum lagi di Kementerian lain yang juga membidik usaha mikro.

Peran Kopsyah BMI

Sebagai pemain di usaha mikro, Bara patut diacungi jempol. Sebab, Kopsyah BMI yang dipimpinnya sudah membuktikan keberhasilan dalam memberdayakan usaha di tingkat akar rumput tersebut.

Sejauh ini, Kopsyah BMI rata-rata menyalurkan pembiayaan sebesar Rp80 miliar per bulan kepada anggota pemilik usaha mikro. “Sebagian besar pembiayaan Kami memang ditujukan untuk usaha mikro,” tambah Bara.

Adanya pandangan sebagian pihak bahwa usaha mikro rentan terhadap pembiayaan bermasalah ditepis oleh Bara. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Kopsyah BMI menekan non performing financing (NPF) hanya di level 0,3%.

Selain itu, pertumbuhan omzet Koperasi pun terus naik dimana pada 2018 sebesar 24% dan tahun ini diprediksi 30%. Artinya, secara bisnis pembiayaan usaha mikro menguntungkan asal dikelola secara benar.

Bara menambahkan, agar berhasil mengembangkan usaha mikro diperlukan pendampingan. Seperti yang dilakukan Kopsyah BMI dengan mendampingi petani kol, cabai dan lain-lain. Dengan begitu, risiko pembiayaan bermasalah dapat dimitigasi. “Pendampingan usaha mikro mutlak dilakukan jika ingin berhasil,” ungkapnya.

Bara juga menyentil lembaga keuangan yang hanya membiayai usaha yang sudah berjalan. Tindakan safety player itu dinilainya tidak berbeda dengan perilaku rentenir. Hanya berorientasi mengejar keuntungan tanpa ada inisiatif untuk koeksistensi (tumbuh bersama).

Oleh karenanya, ia berharap koperasi mengambil peran yang berbeda. Koperasi harus lebih progresif dalam pembiayaan dibanding lembaga jasa keuangan lain.

Selain membiayai usaha mikro yang sudah berjalan, koperasi juga harus berani untuk membiayai calon pelaku usaha mikro yang potensial. Caranya bisa dengan lebih dahulu memberikan mereka pinjaman. “Jangan bicara agunan di usaha mikro karena rata-rata mereka tidak punya barang yang akan diagunkan. Yang penting dikenali karakternya dan didampingi,” ujar Bara, tokoh Koperasi yang sarat prestasi ini.

Ke depan, dalam memberdayakan usaha mikro Pemerintah perlu mengedepankan koperasi sebagai motor utama penggeraknya. Ini bukan tanpa alasan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas mengetahui detail seluk beluk dan karakter calon anggota yang akan dibiayai. Dengan begitu, risiko pembiayaan macet yang selama ini sering menghantui dapat diminimalisir.

Koperasi selain bermotif ekonomi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ini sudah dicontohkan Kopsyah BMI salah satunya dengan memberikan rumah gratis kepada anggota dan masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, jika mereka belum mempunyai usaha, koperasi punya ruang dan tanggung jawab untuk memberikan pinjaman dana. Dengan begitu, diharapkan akan tumbuh pelaku usaha baru.

Share This:

You may also like...