Perjuangkan CPO Lolos EPA

Saat ini, CPO dikelompokkan sebagai produk yang tidak ramah lingkungan. Hal ini diduga akibat dari perang dagang dan black campaign yang dilakukan negara kompetitor. Pemerintah pun sedang berupaya untuk menjadikan CPO sebagai komoditas ramah lingkungan.

Kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) selama ini menjadi komoditas andalan yang memberikan devisa cukup besar. Bahkan, Indonesia merupakan negara produsen terbesar CPO di dunia dengan produksi sebanyak 28 juta metrik ton atau hampir 50 persen dari  total produksi dunia tahun ini yang diprediksi sebanyak 54,53 juta metrik ton.

Namun demikian, produk andalan ini masih dipandang minor oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa. Produk kelapa sawit dan turunannya kerap dituding tidak ramah lingkungan dan kurang baik bagi kesehatan. Tentu saja, anggapan ini dapat menurunkan nilai pasar CPO.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan  menyatakan bahwa Indonesia berkepentingan meloloskan pengakuan produk kelapa sawit dimasukkan dalam kategori produk ramah lingkungan pada penyelenggaraan pertemuan pemimpin negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali pada awal Oktober tahun ini.

Menurut Gita, pengakuan kelapa sawit sebagai produk pertanian yang ramah lingkungan selama ini masih terkendala di Environmental Protect Agency (EPA) di Amerika Serikat.  Dalam kesempatan bertemu dengan pimpinan EPA beberapa waktu lalu, Gita mengusulkan agar dilakukan kajian lebih dalam mengenai produk kelapa sawit yang belum mendapat pengakuan sebagai produk ramah lingkungan itu.

Uusulan itu pun mendapat sambutan positif dari EPA yang akan mengirim tim ke Indonesia untuk mengkaji secara mendalam mengenai produk kelapa sawit.  “Kami sepakat ini dituntaskan akhir Juli. Mudah-mudahan keputusannya menyenangkan,” ujar Gita.

Selama ini, produk kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan, karena kebun yang digunakan untuk perkebunan komoditas itu tidak bisa mengurangi emisi karbon lebih dari 20 persen.  Apabila kelapa sawit berhasil mendapat pengakuan EPA sebagai produk ramah lingkungan, akan dikenakan tarif masuk tak lebih dari 5 persen mulai 2015. Selain itu, negara maju lain tidak akan memberikan halangan untuk impor produk kelapa sawit dari Indonesia.

Sebagai negara adidaya, AS amat berperan dalam memegang kendali perdagangan global. Jika mereka setuju meloloskan kelapa sawit di EPA, besar kemungkinan negara-negara lainnya akan mengikuti.  Selain itu, EPA dinilai sebagai lembaga yang sangat kredibel dan dihormati di seluruh dunia.

Belum masuknya CPO dalam kategori ramah lingkungan juga tidak lepas “perang dagang”. Sebab, CPO dinilai sebagai kompetitor utama dari minyak sun flower maupun minyak kedelai yang dimiliki AS. Oleh karena itu beragam langkah dilakukan untuk menjegal perkembangan bisnis CPO.

Salah satunya adalah melalui aktivitas LSM seperti Greenpeace yang dinilai melakukan kampanye hitam (black campaign) untuk merusak bisnis CPO Indonesia.  Hal ini diungkapkan dalam diskusi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau dan Dinas Perkebunan Riau. “LSM Greenpeace dan WWF hanya mencari-cari masalah terhadap tentang CPO kita yang tidak ramah lingkungan. Tapi lingkungan yang mana tidak disebutkan. ” kata Kasi Pengembangan Usaha Dinas Perkebunan Riau, Sri Ambar Kusuma di Riau.

Ia mencurigai bahwa aksi Greenpeace di Indonesia khususnya terhadap kampanye tentang CPO di tunggangi pihak asing yang ingin merusak pasar ekpor CPO Indonesia. Contohnya jika memang murni kampanye lingkungan, mengapa Greenpeace tidak melakukan aksi di tambang Freeport di Irian Jaya yang jelas merusak lingkungan. Dan hanya menyerang CPO saja.

“Jadi kita pertanyakan apa LSM asing itu benar-benar melindungi dunia atau menjadi pihak untuk kepentingan asing. Dan sekarang tidak hanya isu lingkungan, tetapi isu minyak sawit kita mengandung zat yang tidak sehat sekarang juga dihembuskan, ” katanya.

Sementara pihak Gapki juga membantah kalau sektor kelapa sawit juga menyembang emisi gas kaca. “Karena berdasarkan dari sejumlah sumber yang kita kutip , Intergovemtal Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2010 dan Internasional Energi Egency (IEE) dan sejumlah sumber lainnya, CPO kita bukan penyumbang gas 10 besar. Tetapi yang terbesar adalah Cina, Amarika, India, Rusia, Jepang, dan Jerman” bantahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pihak Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (AHPI). “Kampanye hitam oleh LSM asing membuat harga pulp and paper terus menurun. Kalau memang isu perusakan lingkungan, mari berdialog” tambah Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Riau, Abdul Gaffar.

CPO Indonesia saat ini memang menguasai pasar dunia. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang menjadikannya sebagai sasaran tembak untuk menghambat laju bisnis CPO.
Setelah Indonesia, terbesar kedua adalah Malaysia sejumlah 19,7 juta metric ton (MT), disusul Thailand 1,7 juta MT dan Kolumbia serta Nigeria masing-masing 960 MT dan 850 MT.

Produksi yang masih unggul itu karena tahun-tahun sebelumnya Indonesia menjadi tujuan investasi perkebunan sawit tersebut baik oleh pengusaha nasional dan asing.
Selain menjadi produsen terbesar, Indonesia juga menjadi konsumsi terbanyak dibandingan negara lain, sehingga tidak heran pula pasar Indonesia juga dilirik negara produsen lain. Pada tahun ini, konsumsi minyak sawit Indonesia diprediksi 9,200 juta MT dari 2012 yang masih 7,870 juta MT.

Upaya untuk menjadikan CPO sebagai produk ramah lingkungan memang harus dilakukan dari segala lini. Pemerintah melakukan diplomasi dan pelaku bisnis meningkatkan kualitas produknya. Dengan begitu, terjadi sinergi sehingga kelak CPO dapat diterima semua negara (Kur).

Share This: