Peringkat ke 7 Dari 120 KJPP di Indonesia

Tingginya jam terbang, keluasan jaringan layanan dan jasa penilai publik yang berkualitas merupakan keunggulan dari KJPP Pung’s Zulkarnain dan Rekan.

Jasa penilai publik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebab, mereka dapat menilai aset maupun nilai bisnis dari klien  sesuai dengan regulasi.  Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain dan Rekan merupakan salah satu pelaku usaha di industri ini  yang telah memiliki jam terbang hampir 30 tahun. 

Pung S. Zulkarnain, Pimpinan Rekan KJPP Pung’s Zulkarnain dan Rekan mengatakan, kantornya memiliki sejumlah keunggulan dibanding KJPP lain. Selain pengalaman 3 dekade, pihaknya juga memiliki jumlah penilai publik dan tenaga ahli terlatih dan  berintegritas serta jaringan layanan yang luas. “Kami menempati peringkat ke 7 dari 120 KJPP yang terdaftar di Kementerian Keuangan,” ujar Pung.

Sebelumnya KJPP yang dipimpin Pung itu bernama PT Bahana Appresindo yang berdiri pada 1990 yang bergerak di sektor appraisal. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.125/2008, dimana usaha jasa penilai publik tidak boleh menggunakan badan hukum PT maka perusahaan tersebut ditransformasi menjadi KJPP.

Bukan hal mudah bagi sebuah KJPP untuk mencapai posisi 10 besar. Salah satu kunci sukses Pung adalah kantornya terus mengasah kompetensi dan keahlian SDM dengan mengikuti program sertifikasi maupun pendidikan penilai publik. “Peningkatan kualitas penilai publik terus kami lakukan secara kontinu,” ungkapnya.

Komitmen peningkatan kualitas SDM yang dilakukan Pung tidak sia-sia. Ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya jaringan layanan kantor dan klien yang bertambah.  Saat ini KJPP yang beralamat di Gedung Dana Graha  Lantai 1-R.101 Jl. Gondangdia Kecil 12-14,
Jakarta  ini memiliki 11 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor cabang tersebut antara lain Medan, Makassar, Yogyakarta, Cirebon, Banjarmasin, dan Mataram.

Selain perluasan jaringan kantor, klien dari KJPP pun semakin bertambah. Klien utamanya tetap dari industri perbankan namun kini sudah merambah mulai dari BUMN, Kementerian, Pemda, maupun perusahaan swasta lainnya. Terlebih dengan gencarnya pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah seperti sekarang. Sebab, setiap pembebasan lahan untuk kepentingan publik dipastikan memerlukan jasa penilai publik yang akuntabel.

Terbitnya Peraturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan adanya penilai publik dalam penyusunan laporan tahunan perusahaan juga diyakini akan semakin meningkatkan permintaan terhadap profesi penilai publik.

Pung berharap, meningkatnya permintaan terhadap jasa penilai publik diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai.  Industri ini memerlukan peraturan setingkat Undang-undang dari yang ada sekarang yaitu Peraturan Menteri Keuangan. “Kami memerlukan UU yang mengatur profesi penilai publik,” ungkap Pung. Undang-undang diperlukan untuk melindungi profesi penilai publik dari persoalan hukum. Sebab, tidak jarang di lapangan ada permasalahan hukum berkaitan dengan hasil penilaian yang diberikan KJPP.

Share This: