Peran Strategis LPDB dalam Memperkuat Daya Saing UKM

Dihadapan anggota Komisi VI DPR-RI, Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga menyampaikan sejumlah kebijakan di instansinya dalam mempekuat UKM menghadapi tantangan pasar global. Antara lain menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga murah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

Lawang

Selain memfokuskan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai pilar pembiayaan berbunga murah bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Senen (6/4) di Jakarta, Menkop Puspayoga memaparkan tiga kebijakan pemberdayaan UKM lainnya terkait pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pertama, Meningkatkan klaster pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Kedua, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan. Dan ketiga, Meningkatkan kualitas standarisasi produk UMKM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Standarisasi Nasional.

Terkait LPDB sebagai sumber pembiayaan berbunga murah bagi pelaku UMKM, kerja sama dilakukan dengan sejumlah mitra usaha, antara lain Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Maklum sejak didirikan pada 18 Agustus 2006 berdasar SK Menegkop dan UKM No 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 hingga kini LPDB hanya beroperasi di kantor  utamanya di ibukota negara, Jakarta. Lantaran keterbatasan operasional tersebut lembaga ini menjalin kerja sama startegis dengan instansi terkait seperti dinas koperasi di daerah, modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Bank Pembangunan Daerah di berbagai provinsi. Total mitra usaha yang telah bekerjasama dengan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM ini sebanyak 4.500 mitra usaha. Sedangkan akumulasi penyaluran dana bergulir LPDB sejak 2008 hingga Maret 2016 mencapai lebih dari Rp 7,1 triliun dengan end user 820 ribu UMKM di berbagai pelosok Tanah Air.

Seperti diakui Puspayoga, meski LPDB merupakan lembaga yang cukup fleksibel sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan KUMKM, namun masih memiliki keterbatasan. Antara lain belum adanya kantor perwakilan di daerah. Oleh karena itu, LPDB berupaya mengatasi kendala tersebut melalui peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama di daerah. Contohnya, kerja sana dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Lampung, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Purworejo.  Melalui kerja sama dengan BLUD, penyaluran dana bergulir LPDB diharapkan makin cepat dan merata ke seluruh daerah. Sedangkan untuk mengamankan penyaluran dananya, LPDB menggandeng Perum Jamkrindo, dan perusahaan penjamin kredit daerah (Jamkrida).

LPDB-penghargaan

Membawa KUKM Naik Kelas

Kehadiran LPDB sebagai lembaga stimulus pembiayaan KUMKM adalah sebuah keniscayaan yang kemudian menjadi tumpuan bagi kalangan  KUMKM dalam mengakses sumber pembiayaan yang murah dan mudah.  Dengan berbagai kemudahan itu, terutama tingkat bunga yang ‘super rendah’ (hanya 2,5% flat setahun), KUMKM yang selama ini ‎mendapat pinjaman pembiayaan dari LPDB diharapkan harus ‘naik kelas’. Dari kelas unbankable menjadi bankable.

Dengan tingkat bunga yang rendah itu, Menkop Puspayoga mengingatkan kalau masih terjadi kemacetan dalam pengembaliannya, itu namanya moral hazard.

Masalahnya, upaya pemerintah memberdayakan KUMKM memang bukan tugas yang mudah; karena sektor yang jadi tulang punggung perekonomian rakyat ini menempati posisi terbesar, mencapai 56,5 juta unit atau sekitar 99,9% dari total unit usaha yang ada. Sementara jumlah koperasi mencapai 147 ribu unit setelah pemerintah pada awal 2015  membubarkan koperasi non aktif sebanyak 62 ribu unit. (sebelumnya total koperasi terdaftar sebanyak 208.288 unit dengan anggota sekitar 35 juta orang). Dikatakan tidak mudah karena jumlah usaha mikro kecil dan koperasi tersebut tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Menyadari arti penting KUMKM bagi perekonomian bangsa itulah LPDB lahir. Tujuannya untuk menyambangi usaha mikro kecil dan koperasi yang masih terseok-seok mengembangkan usaha lantaran sulit mendapatkan akses modal dari perbankan. Tugas pemberdayaan tersebut bukan hanya beban LPDB. Di sejumlah instansi pemerintah terkait bahkan perusahaan swasta juga berlangsung pemberdayaan KUMKM dengan berbagai program, seperti Mitra Binaan di lingkungan BUMN, pembiayaan ventura ataupun program Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial) di sejumlah perusahaan swasta. Selain itu, sejak tahun 2007 kita juga mengenal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Mencermati hal tersebut jelaslah, komitmen pemerintah tak pernah surut dalam menjadikan perekonomian rakyat di lapis bawah makin bertaji karena sektor inilah yang terbukti mampu menyerap angkatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. UMKM tercatat mampu menyerap tenaga kerja hingga 107,6 juta jiwa atau sekitar 96,16% dari seluruh tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat besar ini telah berkontribusi signifikan pada penciptaan stabilitas pasar tenaga kerja, menyemaikan wirausaha baru sekaligus mengurangi pengangguran.

Rano Karno

Lemahnya Daya Saing

Sayangnya, catatan apik yang punya posisi dan peran sangat penting tersebut, masih berada di level pinggiran dalam kebijakan kredit dan pembiayaan. Berdasarkan data Bank Indonesia, dari total kredit bank umum per Desember 2015 mencapai Rp 4.176 triliun, tumbuh sekitar 10% dari periode sebelumnya sebesar Rp 3,780 triliun, kucuran kredit untuk UMKM  hanya sebesar Rp 830,656 triliun atau naik 8,2% dibanding periode 2014 sebesar Rp 767,577 triliun. Sementara sektor usaha besar mengantongi kucuran kredit perbankan sebesar Rp 3.345,6 triliun pada 2015, meningkat dibanding tahun 2014 sebesar Rp 3.012,6 triliun.

Rendahnya daya saing KUKM bisa dimaklumi karena memang lemah dari faktor, manajemen dan permodalan. Celakanya, dalam konteks ini perbankan pun tidak begitu ramah terhadap UMKM bermodal cekak. Padahal sesuai amanat konstitusi, salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kehadiran LPDB merupakan akumulasi dari rangkaian ikhtiar pemerintah mengatasi kendala permodalan KUMKM sejak 1993 – 2007 dengan berbagai program dana bergulir, baik berupa penyediaan dana untuk pemberian pelayanan/pembiayaan maupun penjaminan kredit.

Program-program tersebut antara lain, Program Pembinaan Usaha Kecil-Kredit Candak Kulak (PUK-KCK) mulai tahun anggaran (TA) 1993 – 2001. Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) sejak TA 1997 – 2001. Program Lembaga Ekonomi Produktif yang Mengakar dalam Masyarakat (LEPMM) pada TA 1998/1999, Program Kredit Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) TA 2000 – 2003. Program Dana Bergulir KSP Agribisnis TA 2003 – 2005, Program Pembiayaan Pola Syariah TA 2003 – 2005. Program Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangan melalui Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan (P2LK-MAP) TA 2001 – 2005, Program Dana Bergulir Modal Awal dan Padanan – Modal Ventura TA 2001 – 2005. Program Penjaminan Kredit TA 2001 – 2005, Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) TA 2006, dan Program Pembiayaan Produktif dengan Pola Dana Bergulir TA 2006.

 

Jika sebelumnya program dana bergulir merupakan program pembiayaan KUMKM melalui pos anggaran belanja hibah, maka kehadiran LPDB bersumber dari APBN. Artinya, LPDB bukan lembaga hibah sehingga semua pinjaman beredar harus kembali ke pemerintah. Itu sebabnya lembaga ini dikelola lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Sayangnya tugas LPDB membawa KUKM naik kelas belum diimbangi dengan goodwill pemerintah dalam mengalokasikan sumber pembiayaan. Tahun 2016 ini, LPDB hanya mendapat pagu pembiayaan sebesar Rp 1 triliun yang akan disalurkan kepada KUKM di seluruh Indonesia.

Sementara, menurut catatan LPDB, jumlah proposal pinjaman yang antri saat ini mencapai 25.000 pemohon.  Apabila seluruh permohonan pinjaman dipenuhi, dibutuhkan dana sekitar Rp 30 Triliun. “Tetapi LPDB tidak akan mengacu pada jumlah pemohonan, melainkan pada kemampuan dan kapasitas yang ada,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial saat mengikuti rapat kerja Kementerian Koperasi UKM dengan Komisi VI DPR-RI. Keterbatasan LPDB juga terlihat dari jumlah  karyawan yang hanya sebanyak 265 orang, sehingga dana yang diperlukan untuk memenuhi misi LPDB, bukan mengacu pada jumlah pemohon, melainkan kemampuan internal LPDB. Membludaknya pemohon pengajuan pinjaman dana bergulir dikarenakan bunga pinjaman yang diterapkan LPDB sangat kecil, yaitu 0,3% per bulan, dan 0,2 % untuk sektor riil. Namun disayangkan jumlah dana tersedia tidak mencukupi. Dalam konteks ini patut kiranya bagi pemangku kebijakan untuk meninjau ulang tugas dan fungsi LPDB saat pertama kali didirikan, mengentaskan pengangguran, kemiskinan, permodalan bagi pelaku UMKM dan menumbuhkan perekonomian nasional. (Irsyad Muchtar)

 

Share This:

Next Post

Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta Unit Simpan Pinjam masih andalan usaha

Sel Mei 3 , 2016
Dalam tiga tahun berturut-turut Koperasi Karyawan PT Bank Bukopin Tbk Jakarta membukukan lonjakan aset fantastik. Unit usaha simpan pinjam  anggota menempati sektor pendapatan terbesar. Tak terpungkiri, koperasi besar dan berkualitas acapkali ditopang oleh partisipasi aktif anggotanya. Hal itu sejalan dengan peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan koperasi. Indikator […]