Penghapusan Insentif Cukai di FTZ Kembalikan Potensi Penerimaan Negara

Diskusi Perlukah Insentif Cukai di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas-Foto: Irvan Sjafari

JAKARTA—Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai yang cukup besar akibat berlakunya pembebasan cukai di kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang berlaku selama ini. Dengan demikian penghapusan insentif cukai akan mengembalikan potensi penerimaan negara tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Indef pembebasan Barang Kena Cukai (BKC) rokok  pada empat kawasan FTZ, yaitu Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun mencapai Rp1,1 Triliun. Belum lagi cukai yang seharusnya dikenakan untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

“Potensi penerimaan cukai MMEA didasarkan pada golongan yang terendah yaitu golongan A di mana tarif cukai yang dikenakan sebesar Rp15.000 per liter. Analisis perhitungan penerimaan ini hanya berbasis pada data dari BP Batam,” ujar Enny dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa malam  (21/5).

Penelitian Indef juga mengungkapkan pembebasan BKC tidak menurunkan biaya hidup pekerja di kawasan FTZ. Hal ini disebabkan komponen terbesar pada komponen kelayakan hidup dan inflasi adalah bahan pangan, transportasi dan tarif listrik, bukan BKC. Tidak seperti intensif fiscal lainnya, insentif pembebasan cukai dinilai lebih mendrong konsumsi dibandingkan dengan investasi di FTZ.

Sementara itu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono  menyatakan penelitian yang dilakukan Indef sebangun dkajian yang dilakukan Pemerintah. Hasilnya diputuskan untuk menghapus kebijakan pembebasan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) alias Free Trade Zone (FTZ) atau Zona Perdagangan Bebas.

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Nota Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) nomor ND-466/BC.04/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Penghentian Pelayanan Dokumen CK-FTZ. Pembebasan cukai di FTZ resmi dicabut per 17 Mei 2019 lalu.

“Penghapusan bukan melarang barang itu mausk, hanya tidak dapat lagi fasilitas cukai,” kata Susiwijono.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyatakan, sekalipun  belum dapat menyampaikan hasil perhitungan potensi versi Ditjen Bea dan Cukai selaku regulator, perhitungan potensi yang dilakukan Indef terbilang cukup tepat lantaran menggunakan asumsi kuota rokok dan MMEA non-cukai yang berlaku saat ini.

“Efek negative dari perlakukan insentif itu merembesnya rokok tanpa cukai tersebut di daerah di luar FTZ,” kata Nirwala (van).

Share This:

Next Post

Jenahara Nasution, Kekuatan Bisnis Busana Muslim pada Keberagaman

Rab Mei 22 , 2019
JAKARTA—- Menjamurnya brand-brand baru busana muslim, tidak membuat desainer Jenahara Nasution khawatir. Menurut perempuan kelahiran 27 Agustus 1985 ini potensi pasar busana di Indonesia masih sangat terbuka. Justru dengan banyaknya keanekaragaman yang ada di indonesia ini menjadi keunikan tersendiri karena masing masing desainer dan pelaku busana muslim mempunyai pasarnya masing-masing. […]