Pemukiman Kumuh di Indonesia Semakin Meluas

Ilustrasi-Foto: Pikiran Rakyat.

PALEMBANG-—Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengungkapkan luas kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 menembus 87 ribu hektare atau meluas lebih dari dua kali lipat dibanding 2014 sebesar 38 ribun hektare.

Direktur Pengawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arif Akhdiat menyebutkan selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan seiring jumlah penduduk di perkotaan terutama Pulau Jawa.

“Tambahan Itu hasil pembaruan yang dilakukan oleh bupati dan wali kota di daerah,” ujar Didiet pada Rakor percepatan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Palembang, Selasa (3/9/19).

Didiet mengakui pengentasan kawasan kumuh memiliki tantangan yang semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, masing-masing daerah didorong menyelesaikan kawasan kumuh secepatnya.

Menurut dia diperlukan metode yang tidak sama di setiap daerah untuk mengurangi kawasan kumuh. Untuk itu Didiet meminta setiap Pemda membuat program berdasarkan ekarifan lokal. Sementara Kementerian PUPR mendorong pengentasan kawasan kumuh melalui pendekatan infrastuktur.

“Indikator kawasan kumuh itu ada permasalahan rumah, jalan dan permasalahan lingkungan berupa air minum, sanitasi, sampah, limbah dan penanganan kebakaran, pendekatan ini semua yang pemerintah upayakan,” tutur Didiet.

Selain keterbatasan dana, pengentasan kawasan kumuh menghadapi beberapa kendala, utamanya legalitas lahan yang kerap disengketakan masyarakat. Untuk itu pihaknya telah mendorong pemerintah daerah agar mensterilkan lahan yang akan disuntikan program dari pemerintah pusat.

“Saat ini kami telah mengentaskan kawasan kumuh seluas 32.000 hektar dari 38.000 hektare yang ditargetkan sampai 2020, sehingga luasan wilayah kumuh yang belum dientaskan tersisa 55.000 hektare,”  papar dia.

Sementara Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan pengentasan kawasan kumuh merupakan fokus pembangunannya yang telah memperlihatkan hasil cukup signifikan.

“Kami sudah mengurangi 48 dari 58 titik kawasan kumuh sejak 2017, sisanya masih kami kebut lewat program restorasi Sungai Sekanak dan Kotaku,” kata Harnojoyo.

Menurut dia keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam mengentaskan kawasan kumuh dan tidak bisa mengandalkan APBD saja.

Share This:

Next Post

Firdaus Putra, Menemukan Jawaban di Koperasi

Rab Sep 4 , 2019
PURWOKERTO—-Direktur Koperasi Utama Nusantara (Kopkun) Institute  Firdaus Putra tidak pernah melupakan mata kuliah Teori Kritik sosial yang pernah diikutinya sewaktu menjadi mahasiswa di Jurusan Sosiologi Universitas Soedirman.   “Salah satu isi mata kuliah itu  mengkritisi berkaitan bagaimana  kapitalisme bekerja. Namun kritik-kritik itu tidak berujung, misalnya menjawab membangun sistem alternatifnya hingga […]