Pemprov DKI Jakarta Bentuk Koperasi di 12 Kampung Prioritas

JAKARTA-–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk koperasi di 12 kampung prioritas. Kebijakan itu merupakan salah satu dari tiga strategi pemulihan aktivitas ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang paling terdampak pandemi.

Program ini merupakan terobosan dari Dinas PPKUKM yaitu memfasilitasi pembentukan koperasi. Terdapat 12 koperasi yang berada di kampung prioritas yang difasilitasi pembentukan koperasinya. Mereka adalah; 

1. Koperasi Konsumen Akuarium Bangkit Mandiri di Kampung Akuarium

2. Koperasi Konsumen Kumir Pinangsia Sejahtera di Kampung Kumir

3. Koperasi Konsumen Komunitas Anak Kali Ciliwung di Kampung Lodan

4. Koperasi Konsumen Komunitas Anak Kali Ciliwung di Kampung Tongkol

5. Koperasi Konsumen Komunitas Anak Kali Ciliwung di Kampung Kerapu

6. Koperasi Konsumen Marlina Maju Bersama di Kampung Marlina

7. Koperasi Konsumen Elektrojaya Makmur di Kampung Elektro

8. Koperasi Konsumen Gedung Pompa Mandiri Sejahtera di Kampung Pompa

9. Koperasi Konsumen Kampung Rawamakmur di Kampung Rawa Barat

10. Koperasi Konsumen Kampung Rawamakmur di Kampung Rawa Timur

11. Koperasi Konsumen Kampung Muka Mandiri di Kampung Muka

12. Koperasi Konsumen Langkong Bersinar di Kampung Lengkong.

Tujuan didirikan koperasi berbadan hukum ini, diharapkan dapat membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya di kampung prioritas.

Dua strategi  lainnya adalah adalah relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan  pemberian kredit pemula dan penyaluran dana pemulihan ekonomi oleh Bank DKI.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati menyampaikan, pemberian IUMK merupakan terobosan Dinas PMPTSP untuk mempermudah layanan perizinan dengan secara aktif mendatangi pelaku usaha.

“Pertama adalah layanan jemput bola kepada pelaku UMK dengan memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor atau AJIB, dan simplifikasi persyaratan perizinan,” terang Sri seperti dikutip melalui Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/9/20).

Dia mencatat, sejak 6 Juli sampai 8 September 2020 tercatat sebanyak 43.950 IUMK yang sudah diterbitkan bagi pelaku UMK binaan Jakpreneur maupun non binaan.

Sejak Januari sampai dengan Juni sebelum adanya relaksasi ini, izin yang diterbitkan hanya sekitar 6.952 dengan jalur yang biasa.

“Setelah kita lakukan relaksasi ini, kita sudah menambah 43.950 sehingga untuk 2020 saja sudah diterbitkan sebanyak 50.902 IUMK. Dengan total omzet yang dicatat oleh para pelaku UMK adalah sebesar Rp369 miliar,” terang Sri.

Untuk program pemberian kredit bagi pemula, jelas Sri, terdapat program ‘Monas 25 Jakpreneur’ dan penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank DKI.

Sri berharap langkah  ini dapat memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM sebagai tambahan modal kerja maupun investasi.

Dikatakannya, pada periode September kurang lebih 153 UMKM dalam proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran sebesar Rp38,8 miliar.

“Angka ini akan terus bertambah, kita semua berupaya agar kredit bisa dimanfaatkan oleh semua UMK yang ada di Jakarta,” pungkas Sri.

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *