Pemerintah Kirim Balik Sampah Plastik Impor Australia

Ilustrasi-Foto: DetikNews.

JAKARTA—-Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan sembilan kontainer sampah plastik impor asal Australia yang di dalamnya ada kandungan B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Semua sampah plastik impor itu dikirim balik ke Australia.  Pemulangan ini berdasarkan hasil penindakan terhadap tiga perusahaan pengimpor, masing-masing PT HI, PT NHI, dan PT ART. Ketiga perusahaan itu saat ini merupakan penerima fasilitas kawasan yang memiliki aturan kepabeanan (berikat) di Tangerang, Banten.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, salah satu perusahaan mengimpor tersebut bahkan tanpa dilengkapi dengan administrasi yang lengkap.

“Kami bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penindakan dan pemeriksaan di sejumlah pelabuhan terkait masuknya limbah impor,” ungkap Heru kepada wartawan, di Terminal Peti Kemas, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (18/9/19).

Pemeriksaan dilakukan antara lain di Pelabuhan tanjung Perak, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang.Dari pemeriksaan tersebut diketahui terdapat 23 kontainer yang sampah impornya terkontaminasi limbah B3.

Bea dan Cukai dan Kementerian KLH kemudian  memberi rekomendasi untuk dikembalikan ke negara asalnya. Secara keseluruhan sampah impor yang tercemar limbah B3 tersebut berasal dari negara-negara maju.

Adapun negara pengekspor sampah tersebut antara lain Australia sebanyak 13 kontainer, Amerika Serikat sebanyak tujuh kontainer, Spanyol dua kontainer, dan Belgia satu kontainer. Sedangkan dari pengawasan tersebut, terdapat 79 kontainer lainnya yang dinyatakan bersih dan diberikan izin untuk digunakan sebagai bahan baku industri.

Dari penindakan dan pengawasan yang dilangsungkan, dia menyebut pemerintah bakal melakukan pemulangan sampah impor yang tak sesuai ketentuan secara bertahap. Untuk tahap awal, pemulangan sampah diawali dengan sembilan kontainer menuju Australia.

“Secara prinsip internasional, pemulangan tersebut ditanggung oleh negara pengekspor dan dipastikan sampai ke negara tujuan,” kata Heru lagi.

Pemerintah telah melakukan proses investigasi lebih lanjut kepada tiga importir yang bersangkutan. Apabila terdapat bukti-bukti lanjutan terkait penyalahgunaan izin impor atau apapun yang menyangkut tentang ketentuan kepabeanan, dapat dimungkinkan prosesnya akan berlanjut dan diperadilkan di pengadilan.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2016 menyebutkan ketentuan impor Limbah non-B3, importir limbah harus memenuhi beberapa persyaratan terkait aspek lingkungan dan ketentuan perdagangan.

Persyaratannya antara lain limbah tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak berupa sampah dan tak terkontaminasi B3 dan limbah lainnya. Importir juga harus mengantongi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengajukan importasi.

Apabila aspek tersebut dipenuhi, surai izin impor (SPI) baru akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menggenapi persaratan administrasi impornya. Namun sebelum pengapalan limbah non-B3 dilakukan, barang impor tersebut juga harus diverifikasi oleh surveyor di negara pengekspor.

Share This: