Para Pemuncak Bisnis Koperasi

Kilau emas trofi penghargaan untuk para pemuncak koperasi besar itu memupus pandangan miring tentang bisnis koperasi yang masih diperlakukan bak ‘anak tiri’ di negeri ini. Pemerintah bertekad memperbaiki pandangan miring itu melalui rehabilitasi, reorientasi dan regulasi yang lebih adil.

penyerahan trophy

Mengantongi aset sebesar Rp4,8 triliun dengan volume usaha Rp3,6 triliun Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan, Jawa Tengah, merebut tempat teratas pemuncak Koperasi Besar Indonesia tahun 2015. Posisi bergengsi itu untuk kali kedua diraih koperasi ‘tiga etnis’ ini, setelah pada tahun 2012 juga menempati posisi teratas. Tiga tahun lalu itu, asetnya Rp 2,4 triliun dengan volume usaha Rp 1,7 triliun.

“Koperasi berkinerja unggul seperti Kospin Jasa harus berani masuk ke kancah global, saya tantang buka cabang di luar negeri, seperti Malaysia. Dan pemerintah yang akan mengawal regulasinya,” kata Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga saat peluncuran Buku 100 Koperasi Besar Indonesia (100 KBI) di Auditorium Kementerian Koperasi Jakarta, 12 November 2015. Buku 100 KBI setebal 280 halaman yang ditulis Irsyad Muchtar dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris) itu merupakan edisi kedua, setelah buku dengan judul yang sama diluncurkan pada tahun 2012.

Dalam buku 100 KBI 2015 ini, sejumlah pelaku koperasi beromset raksasa tampak masih mendominasi jajaran 100 besar, namun ada pula yang baru muncul, dan tak sedikit pula yang terlempar ke lapis kedua, yaitu masuk ke jajaran 100 Progresif (urutan 101-200) dan 100 Potensial (201-300).

Dalam sambutannya, Irsyad Muchtar mengatakan, penulisan Buku 100 KBI merupakan upaya untuk memetakan perkoperasian nasional yang selama ini kurang tersosialisasikan secara terbuka. “Berita di berbagai media massa soal koperasi selalu membuat miris, kalau tidak minta bantuan sosial ya laporan negatif koperasi bangkrut yang pengurusnya dikejar-kejar oleh anggota. Seolah tidak ada koperasi berkinerja baik di negeri ini,” tutur Pemimpin Redaksi Majalah PELUANG ini.

Lewat perjalanan panjang sejak tahun 2007, Irsyad yang mantan wartawan Media Indonesia menghimpun sejumlah koperasi yang kinerjanya bisa dibanggakan. Perjalanan mendata koperasi berkinerja kinclong ke berbagai pelosok Tanah Air bermula pada 1990, saat ia masih reporter di Departemen Koperasi. Dewasa ini Irsyad mengaku baru mampu mengumpulkan data sekitar 800-an koperasi skala besar di Tanah Air. Kendati sudah cukup banyak mengumpulkan data koperasi besar, menurut Irsyad, masih banyak koperasi besar lainnya yang belum terdata. Alih-alih tidak bisa, para pengurusnya menolak untuk dipublikasi dengan berbagai alasan, kebanyakan penolakan itu adalah soal pungutan pajak.

Dalam sambutannya, Menteri Puspayoga menilai penerbitan buku 100 KBI adalah upaya kongkret yang hasilnya dapat dilihat langsung oleh masyarakat. “Saya ingin buku seperti ini dijaga kesinambungannya, agar masyarakat mengetahui perkembangan riil koperasi kita,” ujarnya.

Saat menegaskan keseriusannya untuk meninjau ulang sejumlah regulasi yang merugikan koperasi, Menkop mendapat aplaus panjang dari sekitar 300 tamu undangan yang merupakan para pelaku koperasi besar dari berbagai provinsi. Maklum, selama ini para pegiat koperasi memang merasa gerah dengan berbagai regulasi ekonomi yang kurang memihak.

“Kalau Menteri Puspayoga bisa menolong pengurangan pungutan pajak saja, misalnya, maka koperasi kita pasti akan lebih cepat tumbuh,” kata Ketua Koperasi Agro Niaga Jabung Malang, Akhmad Ali Suhadi. Kerisauan terhadap pungutan pajak terhadap koperasi sudah lama mengemuka. Banyak pengurus koperasi mengeluhkan pembayaran ‘upeti’ terhadap negara yang dinilai over dosis itu. “Kami seperti dirampok oleh negara, sudah bayar pajak badan, masih juga ditarik pajak SHU”.

Tak cukup dengan dua penarikan itu, SHU untuk anggota juga ditarik pajak. Bukan hanya double tapi triple tax,” kata Anto pengurus sebuah koperasi besar di Kalimantan Timur. Sementara itu, Wakil Ketua Koperasi Kredit Lantang Tipo, Thomas bersama para pegiat Koperasi Kredit Kalimantan Barat tengah menghimpun sejumlah keberatan atas perlakuan pajak. Sebelum 2016, pihaknya segera mengantarkan petisi tersebut ke Menteri Koperasi dan UKM di Jakarta.

Sepanjang perjalanan, penulis buku 100 KBI acapkali menghadapi kendala sulitnya mendapatkan data. Koperasi Unit Desa Langgeng dan Sawit Jaya dan dua koperasi besar di Provinsi Riau tegas menolak ikut masuk ranking 100 KBI. “ Nggak perlu masuk ranking mas, risikonya kami dikejar-kejar petugas pajak,” cetus Ruwit, manajer KUD Sawit Jaya.

Jika diulas lebih jauh, maka koperasi takut pajak itu bisa lebih panjang dengan caci maki tak putus terhadap aparat pemerintah terkait yang tak kunjung selesai menyelesaikan keluhan panjang tersebut. Karenanya, bisa dimaklumi jika tepuk tangan riuh berkumandang setiap kali Puspayoga menyinggung upaya membenahi regulasi dan masalah pajak yang membebani koperasi. Ia berjanji untuk duduk bersama instansi terkait termasuk instansi perpajakan guna menyelamatkan masa depan koperasi Indonesia.

 

Para Jawara di Kelasnya

penghargaan

Meranking 100 koperasi besar dari berbagai ragam usaha memang terkesan kurang fair. Sangat sulit, misalnya, membandingkan tingkat keberhasilan koperasi produsen susu dengan koperasi jasa Pekalongan. Demikian pula dengan sukses Koperasi Kredit Lantang Tipo dengan Koperasi Karyawan Mandiri Helathcare yang keduanya mencetak omset dan aset triliunan rupiah.

Seperti dikatakan Irsyad Muchtar, tudingan nyinyir itu memang sudah risiko yang bakal dihadapinya. Menurut dia, ranking 100 koperasi besar tidak identik dengan koperasi terbaik. “Saya hanya mendiskripsikan: inilah koperasi yang mampu mendulang prestasi besar di pengumpulan aset, omset dan aset,” tukasnya. Lagi pula, masih kata pendiri Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) ini, ukuran aset besar, ataupun volume usaha yang besar, tidak seta merta membuat koperasi bersangkutan menduduki posisi teratas.

Buktinya, Koperasi Indonesia Seluler (Kisel), meskipun mengantongi aset terbesar (Rp 4,1 triliun), tidak otomatis menduduki posisi puncak. Selain mengacu pada ketentuan Permenkop dan UKM No 07/Per/M-KUM/XI/2012 tentang krirteria aset minimal Rp 10 miliar, Volume Usaha/omzet Rp 50 miliar dan anggota 1000 orang, tolok ukur lainnya mengacu pada manajemen, peduli lingkungan sosial, pendidikan dan penerapan teknologi informasi.

Nilai tambah pemaparan 100 KBI bagi pelaku bisnis di Tanah Air adalah, bahwa usaha koperasi tak boleh dipandang sebelah mata. Bukan ekonomi kelas pinggiran karena koperasi juga mampu memberi nilai tambah ekonomi yang layak bagi anggotanya. Dari 100 KBI tersebut, ada yang mampu menghimpun aset Rp37 triliun, volume usaha/omzet Rp39 triliun dan anggota dilayani sebanyak 2.572.796 orang. Jika diakumulasikan dengan 300 KBI, terhimpun aset Rp47,2 triliun, omset Rp49,5 triliun dan anggota dilayani sebanyak 4.260.444 orang. (Dody M.)

Share This:

You may also like...