(Optimisme) Selesai di Atas Kertas

skenario

Legalisasi 23,2 juta bidang tanah dipercepat. Hingga kini, baru 45% yang terdaftar dan bersertifikat. Pada 2019, target 25 juta sertifikasi itu diasumsikan bisa tercapai.

           

Tiga program tahun 2016-2019 dicanangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil. Ketiga program tersebut demikian:

Pertama, percepatan legalisasi aset secara sistematis hingga 23,21 juta bidang.

Kedua, percepatan pengadaan tanah untuk mendukung program strategis pembangunan. Antara lain, pembangkit listrik 35.000 MW, jalan tol 7.338 km, 24 bandar udara, jalur kereta api 3.258 km, 24 pelabuhan laut, lima juta unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 15 Kawasan Industri, 78 unit stasiun Bahan Bakar Gas, dan dua kilang minyak.

Ketiga, pelaksanaan reforma agraria dengan total 9 juta hektare yang terdiri dari 0,6 juta ha tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta ha tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta ha tanah telantar, dan 4,1 juta ha tanah pelepasan kawasan hutan.

Penyelesaian program strategis itu mendesak mengingat baru 45 persen bidang tanah di Indonesia yang sudah terdaftar dan besertifikat. Selain itu, berdasarkan konsep Gini Rasio, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,59. Artinya terdapat ketimpangan serius dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Hanya satu persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang.

Percepatan sertifikasi tahap pertama dilakukan di tiga wilayah; yakni Surabaya (224.067 bidang tanah selama setahun ke depan), disusul DKI Jakarta dan Batam.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran swasta, khususnya survei, pengukuran dan pemetaan dengan meningkatkan peranan surveyor berlisensi, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Jasa Penilai Publik. Membidik target 25 juta setifikat hingga 2019, Kementerian ATR juga mengangkat tim pengumpul data yuridis.

Sertifikasi tanahnya sendiri kan tahun ini 1,2 juta target, 2017 jadi 5 sampai 7 juta dan di 2019 itu 25 juta,” kata Sofyan. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan untuk menata kembali kawasan hutan menyusul semakin sempitnya ruang hidup manusia.

Disadari, ketiadaan sertifikat bukan hanya membuat masyarakat tidak mendapatkan akses ke perbankan formal melainkan juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa dan konflik. Selain mempercepat sertifikasi tanah bagi masyarakat, Kementrian ATR/BPN juga akan mengeluarkan kebijakan bagi lahan-lahan yang berstatus lahan sengketa.

Nantinya, tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum,sampai status putusan sengketanya memiliki kejelasan sehingga tidak ada tanah telantar. Pengelolaannya akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk digunakan sebagai taman, ruang hijau atau lokasi bagi pedagang kecil.●(dd)

Share This:

You may also like...