Naik Kelas atau Tetap Dilecehkan

Ada dua kabar penting yang berlangsung pada bulan November lalu. Yang satu kabar buruk dan kedua kabar baik. Kabar buruknya adalah paniknya sejumlah perusahaan investasi yang dicap melakukan aktivitas bodong alias bisnis yang hanya mengeruk dana masyarakat tanpa pengembalian pasti. Naasnya, tudingan itu datang dari lembaga pengawas keuangan paling bergengsi di negeri ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tudingan yang tidak valid itu juga menyasar ke sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP), sehingga kepanikan kian menjadi. Jika perusahaan investasi yang terkena tuding itu mendapat pembelaan dari institusi yang mengesahkan izin usaha mereka, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bapebti) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), maka tidak demikian halnya dengan nasib koperasi. Dari 14 koperasi yang masuk daftar 262 investasi bodong versi OJK itu, hanya dua yang melakukan sanggahan, selebihnya tidak bersuara. Sementara Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga yang menaungi aspek legalnya masih belum bersuara.

Untungnya, sepekan berselang muncul kabar baiknya, yaitu pemerintah menggelar ajang penghargaan berupa penganugerahan KSP Award kepada 27 koperasi berbasis simpan pinjam. Dua dari 27 koperasi bergengsi itu adalah KSP yang dituding bodong. Kendati OJK kemudian meralat daftar 262 perusahaan termasuk koperasi yang dituding bodong itu namun kasus ini menunjukkan betapa koordinasi antar pemerintah dalam memberikan opini ataupun pengawasan terhadap lembaga pengelola dana masyarakat memang belum padu.

Dalam sejumlah kasus yang menuding ketidakberesan sebuah badan usaha bernama koperasi, acapkali berbuntut dengan bubarnya koperasi bersangkutan tanpa ada perlawanan, juga tanpa ada pembelaan dari wadah tunggalnya yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Boleh jadi koperasi bersangkutan memang terbukti keliru mengelola dana anggotanya, namun jika kekeliruan itu lantaran force majeur ataupun mismanajemen, apakah kemudian koperasi itu lantas bubar. Bukankah sebuah koperasi selalu dimulai dari komitmen sejumlah orang, UU No 25 Tahun 1992 menyebutkan sedikitnya ada 20 orang yang sepakat untuk syarat berdirinya koperasi.   Ketika pemerintah mengumumkan jumlah koperasi di tanah air yang terus meningkat hingga lebih dari 200 ribu unit, hingga kini jumlah yang sangat besar itu masih saja berjalan sendiri-sendiri. Untuk KSP misalnya, memang ada induk organisasi yang menaungi yaitu Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP), tetapi pembelaan apa yang mereka lakukan terhadap kasus yang menimpa KSP Nasari dan Sejahtera Bersama yang dituding bodong? Kerja sama antar koperasi (cooperation among cooperatives) sebagaimana tercantum dalam tujuh prinsip jati diri koperasi memang masih melekat kuat di atas kertas tanpa implemetasi berarti. Lewat penghargaan KSP Award mestinya insan koperasi berbasis simpan pinjam sudah bisa saling berkomunikasi untuk bersama menentukan masa depan koperasi yang lebih baik sebagai salah satu pelaku ekonomi yang sangat potensial di negeri ini. Masalahnya tentu berpulang kepada kesadaran orang-orang koperasi sendiri. Apakah mereka tergerak secara bersama-sama untuk menaikkan gengsi koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat atau memang rela untuk terus dilecehkan dan hanya pemain pinggiran di basis perekonomian nasional.

 

Salam

Irsyad Muchtar

Share This:

You may also like...