MONEV LPDB-KUMKM MEMBANGUN SINERGI MITRA USAHA

monev lkb-lkbb

Sepanjang Juni lalu, LPDB gencar melakukan sosialisasi dan monitoring evakuasi  (monev) ke sejumlah daerah, antara lain Banyuwangi, Surabaya, Padang, dan Bangka. Selain menyambangi mitra usaha di daerah yang telah memanfaatkan dana bergulir, lembaga ini juga makin menggiatkan sosialisasi program  dana bergulir lantaran belum semua KUKM di daerah mengenal LPDB-KUMKM.   Di Jawa Timur misalnya,  kendati   sangat subur dengan pertumbuhan dan perkembangan koperasi skala besar, namun masih terdapat koperasi lainnya yang terseok-seok mendapatkan permodalan usaha.

Penyebabnya bisa ditebak, alasan klasik keterbatasan modal, manajemen dan SDM.  Sampai akhir Desember 2015,  Jatim memiliki sekitar 31 ribu koperasi dan 6,8 juta UMKM tersebar di 38 Kabupaten/kota.  Pertumbuhan paling subur adalah Koperasi Wanita dengan basis usaha serba usaha.  Kopwan Jatim pula yang mengembangkan praktik simpan pinjam pola tanggung renteng yang dikenal hingga mancanegara.   Sedangkan total dana bergulir yang telah mengalir ke Jatim sebesar Rp 1,09 triliun

Menurut Direktur Pengembangan Usaha Adi Trisnujuwono jumlah dana bergulir yang mengalir ke Jawa Timur baru 14,87% dari total  penyaluran dana bergulir LPDB. Dia meminta,  KUMKM Jatim dapat memanfaatkan dana bergulir secara maksimal  karena  tujuan lembaga ini memang untuk mendorong  percepatan penyerapan dana bergulir.  Guna mempercepat penyebaran dana bergulir tersebut, sejak awal LPDB  menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) maupun dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ketika mulai beroperasi pada 2008, kata Adi, lembaganya  hanya menyalurkan dana bergulir kepada usaha koperasi. Seiring  berjalannya waktu, pemerintah memberi tanggung jawab kepada LPDB supaya memperluas cakupan mitranya tidak hanya Koperasi tetapi juga kepada pelaku UKM.

“Namun demikian ternyata hanya wilayah tertentu saja yang bisa akses dana bergulir itu padahal sosialisasi, diseminasi sudah dilakukan dengan demikian pemerataan ini belum maksimal,” ujarnya dihadapan peserta  Monitoring dan Evaluasi LKB/LKBB di Surabaya, Jatim, Kamis (2/6).

Kerja sama  LPDB dengan LKB/LKBB dikukuhkan melalui  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011.  Tujuannya, agar  proses penyerapan dana bergulir kepada KUMKM bisa lebih cepat, dengan diberikan persyaratan yang relatif lebih muda dan bunga rendah yang bisa memberikan daya saing pengembangan KUKM.   Namun dalam proses perjalanan nya  pola kerja sama ini dinilai belum efektif untuk mendorong minat pelaku usaha.  Itu sebabnya,  Kementerian Koperasi UKM  membentuk  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terkait pembiayaan KUKM.  BLUD yang sudah mulai eksis antara lain   di Lampung, Tangerang dan Purworejo. “Dan hari ini kita bisa sinergi lagi dengan BLUD Malang untuk percepat penyaluran kepada KUKM di Malang,” ujar Adi.

monitoring dan evaluasi

Dalam acara Monev LKB/LKBB tersebut, LPDB kembali menjalin kerja sama dengan mitranya.  Pertama penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyaluran pinjaman dana bergulir kepada KUMKM dengan menggunakan pola channeling antara LPDB dengan Pemda Kabupaten Malang.  Berikutnya, Perjanjian kerja sama antara LPDB dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang tentang penyaluran pinjaman kepada KUKM dengan menggunakan pola channeling.  Kerja sama tersebut diharapkan membantu LPDB dalam penyaluran dana bergulir, karena BLUD sudah lakukan verifikasi KUKM yang akan membutuhkan pembiayaan atau dukungan pembiayaan.

 

EVALUASI MITRA

Sejak  awal 2016, LPDB   menggalakkan kunjungan ke sejumlah mitra usahanya  melalui Program  Monitoring dan Evaluasi (Monev).  Progam ini bertujuan  untuk mengontrol perkembangan dana bergulir yang sudah disalurkan, juga merupakan bagian dari  pembinaan terhadap KUMKM.   Sejak Januari lalu   sudah empat kali dilakukan Monev, yakni di Kendari (Sultra), Mataram (NTB), Padang (Sumbar)   dan  kini di Surabaya (Jatim).

Program monev memang tak hanya sekadar aktivitas formal berupa kontrol pembiayaan yang sudah dilakukan.  Monev juga merupakan ajang diskusi antara LPDB dengan para mitranya menyoal kendala dihadapi di lapangan terkait penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir. Melalui monev hubungan silaturahim LPDB  dengan para mitranya dapat berlangsung dalam suasana yang lebih familer  sehingga dapat menjaga kepatuhan mitra dan pada gilirannya  tingkat pinjaman bermasalah  dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, sesama mitra juga dapat  saling tukar informasi dalam penyaluran dana bergulir  sekaligus sosialisasi kebijakan pemerintah kepada LKB/LKBB.

“Di dalam Monev juga kita bisa dapatkan berbagai hal atau berbagai informasi terkait kenapa terjadi gagal bayar, kenapa kok macet. Semua informasi itu akan diolah menjadi bahan penyusunan kebijakan apakah program ini akan dibawa, disempurnakan atau distop,” tukas Adi.

Secara nasional penyerapan dana bergulir hingga 2016 sudah mencapai Rp 7,3 triliun kepada 820  ribu lebih  UMKM melalui 4.500  mitra Koperasi dan Non Koperasi.  Sedangkan untuk Jatim telah mengucur dana bergulir  Rp 1,09 triliun kepada 52.997 UMKM melalui 309 mitra Koperasi dan Non Koperasi.  (Ira)

 

Share This:

You may also like...