Mereka Terlacak, Mereka Ubah Identitas

Sebuah penangkapan atas koruptor BLBI telah dituntaskan. Pelakunya Samadikun Hartono. Ia mengemplang Rp169 miliar. Dalam daftar kejar BIN, ada 33 nama target tangkapan berikut.

samadikun di mobil tahanan

Apa hasil negara berburu puluhan koruptor besar selama hampir 20 tahun? Untuk rentang waktu yang hampir satu generasi itu, prestasi Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung tidaklah membanggakan. Beberapa gelintir sosok bankir pembegal harta negara memang dapat diringkus. Namun, sebagian besar mereka menikmati kehidupan bebas sebebas-bebasnya di berbagai tempat di luar negeri.

 

Tertangkapnya buron Samadikun Hartono  alias Ho Sioe Koen medio April ini diangkat menjadi berita besar seluruh media. Buron dengan utang Rp 169,4 miliar (kepada negara), dan divonis 4 tahun penjara, ditangkap 14 April 2016 malam di Beijing. Ia dibekuk aparat pemerintah Cina atas permintaan BIN, Badan Intelijen Negara. Momennya, setelah diintai dengan intensif, adalah saat mantan Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk itu hendak nonton acara balap mobil F1.

Liku-liku pelacakan, pengejaran hingga penangkapan Samadikun berlangsung alot. “Mencari orang begini tidak mudah. Identitasnya juga gonta ganti terus dengan nama yang berbeda-beda,” ucap Sutiyoso kepada wartawan di Berlin, Jerman, Minggu (18/4) malam. Sutiyoso berada di Berlin mendampingi Presiden Joko Widodo untuk sejumlah agenda kenegaraan. “Tetapi alhamdulillah kita bisa melacak dengan tepat dan bisa kita dapatkan,” ujarnya lebih lanjut.

Ditilik dari jumlah uang talangan BLBI yang diembat Samadikun, posisinya berada di papan tengah/bawah para pengemplang: ‘cuma’ Rp169 miliar. Dari daftar buronan maling kelas kakap yang terpublikasi secara luas selama ini, di peringkat atas tercatat nama Syamsul Nursalim (Rp6,9 triliun), Eko Adi Putranto (Rp2,659 triliun), Agus Anwar (Rp1,9 triliun), David Nusa Wijaya (Rp1,9 triliun), Bambang Sutrisno (Rp1,5 triliun).

Dari liputan langsung yang ditayangkan media elektronik, prosesi ‘pemulangan’ Samadikun ke Jakarta/Indonesia terkesan ironis. Sang buron dijemput langsung di Bandara Soekarno Hatta oleh Kepala Bin, Sutiyoso, dan Jaksa Agung, HM Prasetyo. Buron negara 13 tahun ini diperlakukan layaknya tamu penting negara. tanpa borgol di tangan ataupun atribut penanda identitas sebagai pecundang yang mengakibatkan kerugian negara.

Keseriusan yang ditunjukkan Tim Pemburu Koruptor tentu layak diapresiasi. Wakil Presiden M Jusuf Kalla,  misalnya, berharap penangkapan ini berlanjut dengan penangkapan buron BLBI lainnya. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengacungi jempol atas kabar tertangkapnya pengemplang uang negara RI di Tiongkok. Publik pun berharap, penangkapan Samadikun Hartono menjadi momentum menangkap buron kelas kakap lainnya.

Mampukah aparat hukum memenuhi tuntutan ini? Mestinya begitu. Sebab, bukankah keberadaan mereka sudah terdeteksi, sebagaimana dinyatakan Jakgung HM Prasetyo? Lagipula, bukan info baru bahwa hasil kerja kotor perbankan di Indonesia saat kemelut moneter di pengujung era Orde Baru itu mereka nikmati di berbagai negara: Singapura, Tiongkok, Australia, Papua Nugini, Amerika Serikat, selain di negara-negara yang belum ada ikatan ekstradisi.

Terealisasinya perangkat keras/payung hukum ekstradisi merupakan langkah strategis yang penting. Hambatan diplomatik yang selama ini memberi kenyamanan bagi para koruptor buron tertanggulangi. Dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, Cina, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya membangun jaringan informasi anti-korupsi. Dengan sikap ini Indonesia memastikan tidak ada safe haven bagi para koruptor yang telah menjadi buronan di Asia Pasific.

Tidak kurang dari 21 negara di dunia telah menyatakan sikap dan persetujuannya untuk tidak menegosiasikan kompromi apa pun dengan para koruptor. Ke-21 negara ini secara serius mencegah terbentuknya safe haven melalui perjanjian ekstradisi, bantuan hukum, dan perlindungan bagi whistleblower. Jaringan ini disebut sebagai Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies (ACT-NET).

Sutiyoso

Dengan menyepakati kebijakan internasional yang melandasi penguatan yuridis ini, kinerja Tim Pemburu Koruptor semestnya jadi makin efektif dan tidak lagi dianggap ‘memble’. Perburuan terhadap buronan kasus korupsi BLBI dan lain-lain yang ngumpet di berbagai negara sudah saatnya menuai hasil. Toh seluruh buronan itu positif dinyatakan di pengadilan terbukti bersalah melakukan korupsi.

Perburuan terhadap buronan kasus korupsi bukan semata-mata menyangkut uang yang dibawa lari dan merugikan negara. Lebih dari itu, hal ini erat kaitannya dengan menjaga marwah negara. “Masalah ini menyengkut kewibawaan negara, bagaimana seseorang sudah divonis inkrah, harus dijalani dan mereka kabur. Itu pelemahan; dan kita tidak membiarkan negara ini dilecehkan oleh koruptor,” ujar Prasetyo.

Pelarian dan petualangan buronan Samadikun Hartono memang berakhir pada 14 April. Ia dibekuk aparat pemerintah Cina. Rumor bahwa ia menyerahkan diri jelas-jelas ngawur. Informasi yang diterima Sufmi Dasco Achmad, anggota Komisi III  DPR RI, jauh lebih masuk akal. Bahwa buronan BLBI mulai lelah kucing-kucingan dengan aparat. Konon, mereka jadi ATM mafia Tiongkok setelah status mereka diketahui DPO di Indonesia. Lalu, daripada hidup terus dikejar-kejar dan diperas, lebih baik mengakui kesalahan.

Tamatnya petualangan Samadikun patut dimaknai sebagai sebuah langkah awal yang menjanjikan. Kepala BIN Sutiyoso menyebut, masih ada 33 orang lain yang kini dalam pengejaran. “Tiga puluh tiga (orang) itu jumlah yang sangat banyak,” ucap Sutiyoso. Sejalan dengan BIN, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tekadnya untuk terus memburu semua pembobol dana BLBI.  Nama Eddy Tansil menjadi orang nomor satu yang paling dicari.

Dua ratus juta penduduk negeri ini sangat maklum, korupsi BLBI merupakan salah satu megaskandal korupsi di Indonesia, selain skandal Bank Century. Ironisnya, kasus BLBI yang melibatkan pejabat Bank Indonesia (BI) dan bank konvensional sebagai penerima BLBI hingga detik ini tak bisa tuntas 100 persen. Hampir dua dekade berlalu, tapi sangat sedikit jumlah buron koruptor kakap yang dapat diringkus.

Dana BLBI sebesar Rp 147,7 triliun yang disuntikkan untuk menyehatkan 48 bank yang rush akibat tarik tunai secara massal bukanlah jumlah yang kecil. Dari jumlah penyaluran dana segar untuk menyelamatkan krisis moneter 1998 itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara Rp 138,4 triliun. Artinya, hanya 6,3% yang tersalurkan sebagaimana mestinya, selebihnya (93,7%) dana talangan itu menjadi bancakanpara bakir. (dd)

 

Share This: