Merdeka di Lahan 26% Tanah Air

h-abbas

Tidak ada di negara merdeka mana pun yang 0,2% penduduknya menguasai 74% lahan, kecuali di sini: Indonesia. Tidak ada di negara merdeka mana pun yang 20% warganya menguasai kekayaan sumberdaya alam, mayoritas 80% mengais-ngais, kecuali di sini: Indonesia. Alangkah alangkahnya, bukan?

Fakta miris yang sekian lama terpendam akhirnya terangkat juga ke permukaan. Bukan rumor, bukan provokasi. Bahwa 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2% penduduk. Begitu antara lain isi laporan Bank Dunia 15 Desember 2015. Artinya, fakta ini punya legitimasi tingkat dewa. Adalah Yusril Ihza Mahendra yang pertama merilisnya dalam acara talk show Indonesia Lawyers Club; belakangan juga di-quote oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM, Hafid Abbas.

Bagaimana mungkin negara telah dimiliki oleh segelintir kecil penduduk; sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah? Di antara yang 0,2% itu, seluas 5 juta ha tanah dimiliki orang seorang, yang tak lain bos Group Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja. Bagi Hafid Abbas, “Tidak ada alasan seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu. Karenanya, “Boleh digusur, diambil sebagian besarnya oleh negara, dan harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin”.

Jika pemerintah mau konsisten menjalankan Undang-undang Pokok Agraria, yang harus dilakukan adalah membatasi penguasaan tanah untuk usaha skala besar dan merombak kepemilikan dan penguasaan tanah yang timpang. ”Hasil perombakan itu dibagikan kepada petani yang tidak memiliki tanah dan petani gurem,” ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad.

Kesenjangan pemilikan tanah yang ekstrem itu membawa implikasi sosial yang panjang dan runyam. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus konflik agraria makin meningkat. Dari laporan tahunan Komnas HAM tahun 2010, tercatat 819 pengaduan kasus sengketa lahan. Berdasarkan laporan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM selama September 2007- September 2008, pengaduan pelanggaran hak atas tanah menempati peringkat kedua (692 kasus), peringkat pertama adalah hak memperoleh keadilan (1.374 kasus).

Realitas begini, tak bisa lain, mengharuskan diberlakukannya audit penggunaan dan penguasaan lahan sesegera mungkin. ”Harus ada kebijakan (yang sifatnya) mengevaluasi dan mengaudit penggunaan dan penguasaan lahan. Selanjutnya dibuat kebijakan yang mampu mengimplementasikan pembaruan agraria dalam konteks negara agraris. Fokusnya, tanah harus diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Ridha, Anggota Komnas HAM.

gusur

Hasil audit bisa dipakai memetakan struktur agraria, sehingga bisa menjadi salah satu patokan memecahkan masalah konflik tanah di Indonesia. Rasanya, dengan logika awam sekalipun, cukup mudah memahami bahwa penyebab utama konflik tanah adalah semakin banyak rakyat miskin yang kehilangan tanah. Mereka tergusur/digusur atas nama pembangunan. Pada sisi lain, pengusaha atau pemodal besar dengan mudah mendapatkan lahan berukuran ratusan/ribuan hektare.

Efek domino atas penguasaan tak hanya berhenti pada masalah konflik tanah. Indonesia juga dihadapkan pada krisis pangan karena makin banyak petani gurem yang tak punya tanah. “Makin banyak petani beralih jadi buruh tani atau malah beralih ke sektor industri karena sawah mereka sudah tak ada lagi,” kata Ridha lagi.

Penguasaan lahan oleh kelompok kecil penduduk ini berimbas pada maraknya penggusuran. Tragedi kemanusiaan itulah yang hampir tiap hari kita saksikan lewat tayangan televisi di beberapa kota, teristimewa di Jakarta. Padahal, jika merujuk pada panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara harus menghindari penggusuran semaksimal mungkin. Sebab, tindakan itu merupakan pelanggaran HAM.  “Kalau pun dilakukan terpaksa sekali, atau sebagai alternatif terakhir,” katanya.

Tindakan penggusuran seharusnya betul-betul dimaksudkan untuk menguntungkan orang miskin, mereka yang menderita, terisolasi, dan minim akses kepada sumber-sumber perekonomian. Bukan berdalih akal-akalan, yang sejatinya memfasilitasi kapitalisme dan dengan keji ‘menyingkirkan’ rakyat miskin. “Boleh dilakukan penggusuran terhadap mereka yang memiliki tanah yang terlalu luas ini untuk dihibahkan kepada orang miskin. Itu menurut panduan PBB, indah sekali,” kata Hafid Abbas.

Proses penggusuran di Jakarta merupakan yang terparah sejak Indonesia merdeka. “Penggusuran merupakan sebuah kejahatan yang tidak pantas dilakukan di kota orang beradab. Rasanya malu menjadi warga kota seperti itu,” ujar ahli filsafat dan agamawan Franz Magnis Suseno.  Orang-orang  yang hampir tidak memiliki apa pun dari sedikit yang mereka punyai justru diusir dan digusur, tanpa kompensasi dan respek yang wajar sebagai sesama manusia.

Aksi penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta yang diperintahkan oleh gubrnur-isi-ulang Zhang Wan Xie akan terus terjadi jika warga Jakarta membiarkannya. “Para politisi, para pemimpin, hanya berani berbuat sebrutal itu karena kita menutup mata, karena mereka tahu bahwa kita diam tidak keberatan. Bukan hanya pimpinan pemerintahan DKI yang kurang berperikemanusiaan, semua warga DKI yang mapan, yang dengan diamnya memberi sinyal bahwa mereka tidak keberatan, berpartisipasi dalam kebiadaban itu,” ujar Romo Magnis.

Penertiban tetap diperbolehkan oleh pemerintah daerah. Namun masyarakat yang sudah bertahun-tahun menempati tanah tersebut harus dibantu dan keberlangsungan hidup selanjutnya dijamin lebih baik. “Pemerintah seharusnya membantu, bukan malah memberangus dengan kejam, dan melanggar hak-hak dasar masyarakat. Tidak bisa seperti itu (seperti menggusur sampah),” tutur Hafid.

Distribusi tanah yang tak adil, yang dikuasasi oleh hanya segelintir orang, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. “Ini hanya menunggu bom waktu, apalagi yang 0,2 persen itu maaf-maaf kalau pakai bahasa lama itu non pribumi,” kata.

Yusril Ihza Mahendra. “Jika tak tertangani secara serius, keresahan yang berawal dari konflik agraria bisa mengarah pada revolusi sosial,” kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Imam Addaruqutni.

Pengalaman Afrika Selatan membuktikan hal itu. Ketika 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, rezim apartheid bubar. Kita 0,2 persen penduduk menguasai 74 persen tanah. Inilah satu kasus distribusi lahan paling ekstrem di dunia,” ujar Hafid Abbas. Idealnya distribusi tanah mengikuti formula 1-2-3, yakni 1 juta ha untuk orang kaya, 2 juta ha untuk kelas menengah, dan 3 juta ha untuk masyarakat miskin.

Dalam konstelasi ketimpangan sosial-ekonomi yang radikal semacam itu, sangat logis ekonom senior Rizal Ramli menyatakan 80% wakyat Indonesia belum merasakan arti kemerdekaan. Fatsalnya, kekayaan sumber daya alam hanya dikuasai oleh 20% penduduk. “80% rakyat kita masih miskin. Makan saja susah apalagi nyekolahin anak atau berlibur. Tugas kita mengubah ini, bagaimana 80% ini bisa menikmati kemerdekaan,” demikian Rizal Ramli.●(dd)

Share This: