MENIMBANG (LAGI) KEDAULATAN EKONOMI RAKYAT

Oleh Kamaruddin Batubara

 

Dalam struktur perekonomian Indonesia kita mengenal tiga pelaku utama, yaitu  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Berbeda dengan BUMN dan BUMS yang berlari lebih kencang, Koperasi bergerak lebih lamban, bahkan sering tak dilirik sebagai pelaku ekonomi potensial.

Kendati tak tersurat, koperasi mempunyai landasan kuat yang bersumber pada  konstitusi negara, yakni Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1. Pasal ini menegaskan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian Ayat 4 mengatakan : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Jawaban terhadap cita-cita luhur itu adalah Koperasi;  yang hingga kini masih  terseok-seok di tataran implementasi. Di alam nyata, sistem perekonomian beerkeadilan itu masih dikendalikan oleh arus deras kapitalisme yang mendewakan  kepentingan para pemilik modal.

 

Secara historis, wacana ekonomi kerakyatan sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Salah satu pengusung utamanya adalah Bung Hatta. Dalam salah satu pamflet yang berjudul “Menuju Indonesia Merdeka” Bung Hatta secara detail menjelaskan kerakyatan, demokrasi, dan arti penting demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar demokrasi sosial yang dipandangnya cocok bagi Indonesia merdeka. Mengenai kerakyatan sendiri, Bung Hatta menulis: “Azas kerakyatan mengandung pengertian bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Segala hukum (recht, peraturan perundang-undangan) harus bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak,…. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab bahwa tiap-tiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. (Hatta, 1932).

Karakter utama dari ekonomi kerakyatan adalah dihilangkannya watak individualistik dan liberalistik dari jiwa perekonomian Indonesia. Sedangkan misi utama dari ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kemandirian ekonomi sosial dan menjadikan rakyat sebagi tuan rumah di negeri sendiri. Hal ini tidak serta merta menjadikan sistem perekonomian ini tertutup, tetapi justru terbuka. Sistem ini tak hendak menempatkan  Indonesia pada subordinasi ekonomi asing. Artinya, kerja sama yang dilakukan antar bangsa haruslah saling menguntungkan (Baswir,2009).

 

Koperasi sebagai Jawaban

 

Dalam berbagai kesempatan, Bung Hatta, acapkali menyinggung koperasi sebagai jawaban dari demokratisasi ekonomi. Ini tercermin dari budaya  kegotongroyongan masyarakat Indonesia yang mengejawantah dalam prilaku keseharian. Budaya tersebut merepresentasikan karakter koperasi yang menerapkan musyawarah dan kerja sama dalam merumuskan setiap tujuan yang hendak dicapai.

Dalam perkoperasian kita kenal kredo yang sangat populer : DARI OLEH DAN UNTUK ANGGOTA. Bukan koperasi namanya jika tidak menjalin usaha dengan  anggotanya, alih-alih menyejahterakan orang seorang.

Lantaran tujuan berkoperasi untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka dalam prinsip koperasi yang berlaku universal sangat kuat ditanamkan bahwa badan usaha ini dijalankan dengan cara demokratis, suka rela dan terbuka. Koperasi menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk pendidikan anggota, peduli lingkungan dan menjaga kemandirian.  Jika dalam rentang tujuh dasa warsa ini  koperasi masih belum bisa keluar dari bayang-bayang inferiority complex, hanya menunggu bantuan kredit murah, bahkan menjadi beban pemerintah, maka kita harus mewaspadai kembali statemen yang menuding koperasi  kita memang ditakdirkan  kerdil (condemned to be small).

Lantaran itu pula kita ingin menggugah semua stakeholder dan tentu saja pemerintah untuk kembali meletakkan Koperasi  yang  tidak sekadar entitas bisnis tetapi juga sebuah amanah konstitusi yang diyakini mampu membangun daulat ekonomi rakyat.

 

 

 

Penulis adalah  mahasiswa pasca sarjana Univeristas Ibnu Khaldun Bogor  dengan spesialisasi Ekonomi Islam; Ketua Pengurus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Tangerang Banten.

Share This:

You may also like...