Menepis Nuansa Bansos Dana Bergulir

Menumbuhkan kembali daya beli masyarakat di tengah krisis ekonomi merupakan faktor utama lahirnya kebijakan Program Dana Bergulir Total pengucurannya sepajang 2000-hingga 2007 sebesar Rp 3,085 triliun. Ada disclaimer dari BPK.

Masa bulan madu dana bergulir bernuansa bantuan sosial (bansos) memang telah lama berakhir. Melalui program kebijakan populis
pemerintah sepanjang tahun 2000 hingga 2007 total menyalurkan dana belanja sosial itu hingga 3 triliun rupiah. Namun belakangan penyaluran dana tersebut dinilai kurang mendidik masyarakat terutama kalangan UKM untuk mandiri dalam ekonomi. Sehingga melalui kebijakan dua menteri
(Mentreri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM) terbitlah lembaga baru, LPDB-KUMKM yang diminta bekerja profesional.

Lembaga yang baru bekerja pada 2008 ini diminta melanjutkan penyaluran dana bergulir kepada UMKM yang memang butuh akses pembiayaan untuk usaha. Lembaga ini wajib menagih pinjaman diberikan karena memang bukan bansos. Tugas lainnya adalah mengoleksi kembali sisa dana bergulir di masa lalu yang beluim tertagih. Jumlahnya cukup besar, lebih dari Rp 2 triliun.

bansos lpdb

Kebijakan Populis

Program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2000-2007 agaknya tidak bisa dipisahkan dengan kondisi perekonomian kala itu yang memang sulit. Bantuan tersebut untuk menyelamatkan sektor usaha produktif di lapis bawah yang terimbas krisis moneter. Hampir seluruh deputi di lingkungan kementerian koperasi dan UKM ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan ini. Sebagai contoh, tahun 2000-2003 Deputi Pembiayaan menyalurkan dana perkuatan KUKM melalui Koperasi Simpan Pinjam, USP Koperasi dan LKM. Dana subsidi BBM itu sebagai pinjaman dengan nilai maksimal Rp 4 juta per koperasi.

Pada 2003, dilansir program bantuan perkuatan dana bergulir melalui KSP/USP terpilih, masing-masing mendapat dana Rp 1 miliar. Selain itu, disalurkan dana bergulir khusus untuk koperasi syariah, masingmasing Rp 50 juta melalui Program Perkuatan Pola Syariah, total dana disalurkan Rp 1,3 miliar. Pada 2004, dilansir kembali Program Usaha Sektor Agribisnis melibatkan 146 koperasi senilai Rp 146 miliar. Pada 2005, Deputi Pembiayaan menyalurkan dana perkuatan struktur keuangan KSP/USP dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dengan total Rp 1,4 triliun. Pada 2006, diluncurkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi, Usaha Mikro (P3UKM), dan Program Perempuan Keluarga Sejahtera (Perkasa). Sementara itu, pada 2001 Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha meluncurkan program skema Modal Awal Padanan (MAP), disusul Program penjaminan (2005), Program Prospek Mandiri (2006), dan Program Surat Utang Koperasi (2007).

Sedangkan Deputi Produksi meluncurkan program subsektor peternakan, pertanian, perkebunan, kerajinan dan industri kecil serta aneka usaha. Adapun Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha melansir bantuan pinjaman Program Pasar Tradisional dan program Toko Ritel (swalayan). Pendek kata, dalam rentang tujuh tahun gebyar dana bergulir itu hampir seluruh sektor telah dirambah dan memberikan kontribusi amat signifikan bagi perkembangan KUMKM. Beragam program pemberdayaan tersebut tercatat sebanyak 166 jenis bantuan dengan total dana Rp. 3.085.849.168.850 untuk 16.930 koperasi dan UKM di 33 provinsi.

Jumlah 166 jenis bantuan tersebut memang sangat besar manfaatnya dalam mendukung perekonomian lokal terutama koperasi dan UKM. Bahkan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB memberikan pujian atas program perkuatan yang dinilai mampu menyelamatkan perekonomian di lapis grassroot itu.Pujian juga diberikan terhadap Program Pengurangan Subsidi BBM tahun 2000-2002 yang kemudian dijadikan model pengembangan dana bergulir di Indonesia. Pamor Kementerian Koperasi dan UKM kian mencorong, ketika pada 2005 institusi ini dijadikan percontohan Pengelolaan Keuangan Negara (Dana Bergulir) berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sukses menyalurkan dana di lapis akar rumput agaknya tidak identik dengan keberhasilan program dana bergulir yang diharapkan pemerintah, yaitu mendidik masyarakat agar mampu mengelola usaha secara mandiri sehingga melahirkan wirausahawan baru. Kenyataan di lapangan berbicara lain, program dana bergulir dianggap subsidi pemerintah sehingga tingkat pengembalian sangat rendah. Lantaran itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan program bantuan perkuatan dana bergulir dalam kategori disclaimer atau tidak dapat dinilai.

Dalam wawancara dengan Staf Khusus Bidang Pembiayaan I LPDB KUMKM Auza Djamil Hakim mengatakan banyak faktor yang menyebabkan munculnya disclaimer BPK. Di antaranya ada kerancuan pengertian antara Program Dana Bergulir dengan Belanja Sosial. Pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM sangat concern terhadap pemberdayaan KUMKM, sehingga dana yang seharusnya untuk Jaring Pengaman Sosial, Pengurangan Subsisdi BBM dan berbagai Belanja Sosial dikemas jadi Program Dana Bergulir. Tujuannya, agar masyarakat dapat belajar mengelola usaha dan tidak
melulu tergantung pada bantuan pemerintah.

Yang tidak pernah dijelaskan waktu itu, lanjut Djamil, sistem pemantauan, pelaporan dan evaluasi bantuan perkuatan tidak optimal. Juga tidak pernah ada kejelasan apakah dana bantuan perkuatan dengan label Dana Bergulir itu hibah atau pinjaman. Beberapa program dilaporkan telah mencapai keberhasilan, tetapi perkembangan danannya tidak dilaporkan secara akurat, serta nilai realisasinya. Padahal program Dana Bergulir sebagai Aktiva Kementerian Koperasi harus disajikan sebesar Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan.

Kemenkop UKM memang hanya punya data penyaluran dana bergulir saja, sehingga BPK disclaimer

 

Share This: