Menanam Cangkul di Kebun Impor

Longgarnya kebijakan impor terjadi di banyak komoditas. Baja misalnya, tahun lalu menguasai lebih dari 50%pangsa pasar. Produksi lokal hanya kebagian 49% pangsa pasar. Padahal industri baja adalah mother of industry yangseharusnya dilindungi.

PRESIDEN sempat mengeluhkan Indonesia masih impor alat pertanian seperti cangkul. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor cangkul tersebut terutama berasal dari Cina. Mengutip data BPS, total impor cangkul sepanjang Januari-Oktober 2019 mencapai US$106,13 ribu dengan volume sebanyak 292,44 ton. Impor itu berasal dari Cina sebanyak 291,44 ton atau setara 99,6% dengan nilai US$106.062. Sisanya hanya sebesar 7 kg yang berasal dari Jepang dengan nilai US$65.

Mudahnya impor alat pertanian akan merugikan perajin lokal. Mereka mengeluhkan penjualan yang menurun. Yang biasanya laku 150 kodi per bulan, kini hanya sekitar 80 kodi. Padahal kualitas cangkul Indonesia tidak kalah dengan produk impor. Penyebabnya, harga jual cangkul impor lebih murah.

Longgarnya kebijakan impor tak hanya terjadi pada cangkul, namun juga komoditas lainnya. Baja di pasar Indonesia pun kini didominasi produk impor. Tahun lalu, baja impor menguasai separuh lebih pangsa pasar. Produksi baja di dalam negeri setelah dikurangi ekspor (net produksi) hanya mendapat49%  pangsa pasar. Padahal industri baja adalah mother of industry yang harus dilindungi dari produk impor.

Selain baja, pasar semen Indonesia juga terancam oleh pabrik semen Cina yang dibangun di sini. Mereka terindikasi melakukan aksi banting harga (predatory pricing). Akibatnya, banyak pabrik semen di Tanah Airmegap-megap. Praktik curang mereka telah membuat Holcim tumbang dan memutuskan keluar dari Indonesia. Holcim LALU diambil alih oleh PT Semen Indonesia Tbk.

Ketika Cina membangun industri manufaktur di Indonesia, bahan baku didatangkan dari sana. Lengkaplah sudah Indonesia menjadi negeri yang tergantung impor. Kondisi ini berbahaya bagi kedaulatan negara. Jika dibiarkan, pasar akan dikuasai asing dan pengusaha lokal akan menjadi tamu di negeri sendiri.

Selama Indonesia masih menggunakan tata kelola kapitalisme neoliberal, selama itu pula kita akan selalu terdominasi secara ekonomi. Undang-Undang neoliberal yang dibuat rezim akan menjadikan keran impor jebol. Produk asing membanjiri Indonesia. Rakyat hanya bisa gigit jari melihat sumber mata pencahariannya gulung tikar.

Di sisi lain, UMKM tidak mendapat dukungan untuk menjadi kuat dan besar. Usaha kecil kian terseok-seok dalam persaingan bebas. Persis pertandingan tinju tanpa kelas. Tentu juaranya adalah korporasi besar milik asing. Persis seperti kondisi di masa lalu, ketika VOC menguasai pasar Indonesia dan mengatur harga seenak perutnya. Yang terjadi saat ini adalah penjajahan ekonomi berkedok pasar bebas. Negara besar menjajah negara lain. Mengisap kekayaannya dan sekaligus mendominasi pasarnya.

Kini kita masih punya apa? Lalu apa akal? Sudah saatnya sistem ekonomi neoliberal ini ditinggalkan dan menerapkan sistem ekonomi yang berdaulat dan mewujudkan kesejahteraan. Yaitu sistem ekonomi yang bersumber dari kebenaran dan mengembalikan kekayaan rakyat kepada pemiliknya. Maukah rezim menerapkan sistem ini? Agaknya sangat banyak yang harus kita benahi. Tak hanya sistem, tapi juga orang.‚óŹ

Share This: