Masih Banyak Koperasi Belum Manfaatkan Dana Bergulir

Denpasar (ukmnews) : Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( LPDB-KUMKM) melakukan sosialisasi lebih intensif, karena masih banyak koperasi yang belum mengakses dana bergulir. Dari 151.375 koperasi aktif dan 9.668 di anraranya sudah memperoleh NIK, baru 2.613 koperasi yang mampu akses dana bergulir. ” LPDB masih harus melakukan sosialisasi, koordinasi dan pembinaan yang efektif dan berkesinambungan agar dana bergulir terserap merata ke pelosok Tanah Air, ” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Program Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB -KUMKM dengan Pemerintah Daerah, Kamis (27/4) di Denpasar, Bali. Acara tersebut dihadiri sejumlah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi selindo, Direktur PPK BLU Kemenkeu, para Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Daerah BLUD/ Unit Pelayanan Terpadu Pengelola Dana Bergulir di 4 Provinsi ( Lampung, Bengkulu, Maluku Utara, Maluku), 5 Kabupaten ( Kutai Barat, Malang, Purworejo, Tangerang, Sragen ) dan 5 Kota ( Kendari, Batam, Payakumbuh, Pematang Siantar, Cilegon). Dalam sambutannya yang diwakili oleh Deputi Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring, menteri menilai kerja sama LPDB-KUMKM dengan sejumlah lembaga strategis sangat positif dan terus ditindaklanjuti khususnya pada fungsi kontrol, sehingga dapat memberi nilai tambah cukup berarti bagi kemajuan koperasi dan UMKM ke depan. Selain itu, lanjut menkop, kerja sama LPDB dengan Pemda merupakan salah satu solusi untuk percepatan peningkatan akses pembiayaan KUMKM yang masih terkendala modal dalam mengembangkan usahanya, dengan mekanisme pembiayaan yang mudah murah dan cepat. “Kita semua menyadari bahwa modal bukanlah satu-satunya pemecahan, tetapi ketersediaan permodalan yang cepat, murah dan mudah diperoleh masih merupakan kebutuhan vital,” ujarnya. Alternatif lainnya, di sejumlah daerah diperlukan adanya lembaga keuangan yang fleksibel, dapat melayani permodalan sesuai kebutuhan KUMKM dalam bentuk Pola Penglolaan Keuangan BLU seperti UPT/BLUD dana bergulir di daerah. Konkritnya, Menkop meminta di setiap kabupaten/kota dapat direalisasikan minimal satu UPT/BLUD Dana Bergulir yang melayani pinjaman/pembiayaan kepada KUMKM. ” Kita harapkan KUMKM dapat lebih berperan dalam menumbuhkan investasi dan pembangunan di daerah sehingga berdampak nyata pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan, ” pungkasnya seraya menegaskan agar KUMKM penerima dana bergulir dapat menjaga amanah yang diberikan, yaitu mengelola dana bergulir secara baik dan akuntabel. Dan yang terpenting mengembalikan pinjamannya tepat waktu sehingga dapat digulirkan kembali ke koperasi dan UMKM lainnya. KERJA SAMA DAERAH Pada kesempatan itu Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial mengatakan Rakor yang diadakan kali ini, dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, peran dan fung rhhsi Pemda dalam penyaluran dana bergulir. Selain itu, juga untuk menyosialisasikan program-program strategis LPDB dan pemaparan rencana strategis penyaluran Dana Bergulir yang disinergikan dengan program di daerah. “Rakor ini sekaligus evaluasi dan monitoring penyaluran dana bergulir dengan Pemda pasca kerja sama dengan LPDB,” paparnya. Dari Rakor ini, sambung Kemas diharapkan adanya solusi terbaik atas kendala dan hambatan yang dihadapi Pemda dan LPDB dalam penyaluran dana bergulir. Sejak tahun 2008 hingga akhir Maret 2027 total dana bergulir yang telah disalurkan mencapai Rp 8.160.894.973 kepada 2.613 koperasi. Dana tersebut dimanfaatkan oleh lebih dari 900.000 UMKM di selindo dan tercatat mampu menyeral sekitar 1,7 juta tenaga kerja. Ke depan, Kemas tetap berharap agar pengelolaan dana bergulir dapat dikelola oleh sebuah badan yang langsung di bawah Presiden, sehingga semua program pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan UMKM dapat dikendalikan di bawah satu atap. (Ira)

Share This:

You may also like...