LPDB-KUMKM Menuju holding dana bergulir

Keberhasilan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) meraih predikat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) terbaik masih akan diuji dengan tugas baru yang lebih menantang. Memasuki tahun 2015 lembaga yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini akan dijadikan “holding” (perusahaan induk) dana bergulir dari BLU sejenis yang ada di delapan kementerian/lembaga. Rencana ke arah itu kini tengah digodok, bahkan secara informal sebenarnya sudah mulai terbentuk, kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial di Denpasar, akhir Desember lalu. Dia menegaskan holding tersebut, nantinya akan berbentuk semacam badan yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden.

Itu sebabnya, masih kata Kemas, penyaluran dana LPDB-KUMKM dihentikan sementara untuk mengkaji tata cara, skim dan target penyalurannya. Selain itu, akan dibangun sistem satu pintu agar tidak terjadi duplikasi penyaluran dana bergulir antar-BLU.

“Dengan diholding jadi satu pintu maka duplikasi tidak akan terjadi lagi, kami sudah berkoordinasi dengan BLU lain,” tukas Kemas seraya menambahkan, target holding dana bergulir sudah harus terbentuk dan beroperasi pada awal 2016 dengan dana kelolaan ditaksir mencapai Rp 15 triliun. Jika holding tersebut terbentuk maka pinjaman pembiayaan untuk KUMKM tidak perlu lagi disuntik oleh dana APBN. Pernyataan Kemas Danial sekaligus membantah kabar yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir soal penghentian penyaluran dana bergulir karena tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Penghentian dana bergulir untuk sementara waktu tidak hanya di LPDB-KUMKM tetapi di seluruh kementerian dan dimaksudkan untuk mengevaluasi skema pembiayaan.

dana bergulir

Kinerja Unggul

Sepanjang 2014 dana bergulir yang disalurkan kepada koperasi dan UKM sebesar Rp 2,65 triliun.

Dari jumlah itu, dana bergulir yang sudah disalurkan Rp 2,4 triliun. Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM  Sutowo, mengatakan meski ada penghentian sementara namun kinerja LPDB-KUMKM tetap berkibar. Kinerja baik itu dapat dilihat dari perolehan sertifikat manajemen ISO 9001 : 2008 yang diberikan lembaga pemeringkat internasional TUV Nord Jerman sejak 2012 hingga 2014, juga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Unggulnya kinerja LPDB-KUMKM juga dikukuhkan oleh Kementerian Keuangan yang menganugerahkan predikat BLU terbaik dari 117 BLU yang ada di seluruh Tanah Air dengan skor 76,63 ( A-Baik). LPDB-KUMKM juga memperoleh nilai 7,15 dari hasil survey KPK tahun 2012 terhdap integritas publik. Capaian ini membuktikan komitmen direksi dan manajemen dalam penerapan Good Government Governance dan pencegahan tindak pidana korupsi. Bermodal kinerja unggul itu memasuki 2015 lembaga ini menetapkan rencana bisnis dan anggaran sebesar Rp 2,750 triliun yang akan disalurkan kepada 203.701 UMKM melalui 660 Koperasi dan 440 lembaga non koperasi. Pencapaian kinerja minimal dapat direalisasikan sebesar 80% dari target penyaluran. Penyaluran akan diprioritaskan kepada koperasi sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% akan dialokasikan kepada UKM dan LKB/LKBB lainnya, dengan mengedepankan sektor maritim dan kelautan, pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta energi terbarukan.

Kendati konsentrasi pinjaman pembiayaan masih mengacu pada usaha koperasi namun sesuai pengarahan dari Kementerian Koperasi dan UKM, skim pembiayaan 2015 difokuskan 70% pada Sektor Maritim dan Kelautan, terutama pada pengembangan pesisir pantai melalui Koperasi Nelayan dan UKM Pesisir. Pembiayaan di sektor pangan, akan difokuskan pada Koperasi dan UKM yang bergerak di bidang peternakan, pertanian dan perkebunan. Sektor pariwisata dan industri kreatif, akan menyasar pada Koperasi dan UKM sektor usaha handicraft, homestay, Fesyen, Design, dan software. Sedangkan sektor energi terbarukan, akan difokuskan pada  pinjaman pembiayaan sektor energi kemasyarakatan, seperti pengembangan energi terbarukan biogas yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan di Indonesia.

Konsentrasi skim pembiayaan dana bergulir untuk sektor-sektor disebutkan di atas bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan devisa non migas, mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Namun demikian, persyaratan yang harus dan wajib ada pada koperasi yang ingin mengajukan pinjaman pembiayaan dari LPDB-KUMKM secara teknis masih belum berubah, yaitu koperasi telah menjalankan usahanya minimal dua tahun, sisa hasil usaha (SHU) positif selama dua tahun berturut-turut dan sudah berbadan hukum minimal dua tahun serta dua kali rapat anggota tahunan (RAT) dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM setempat.

Demikian pula halnya dengan bunga pinjaman, LPDB-KUMKM yang ditetapkan 6% per tahun (sliding/menurun) untuk koperasi sektor riil, serta 9% per tahun (sliding/menurun) untuk koperasi sektor simpan pinjam.

 

Sejak LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir (September 2008) hingga 16 Desember 2014 secara kumulatif telah disalurkan pinjaman pembiayaan sebesar Rp.5.268.731.696.531 kepada 629.131 UMKM, melalui 69 Mitra Koperasi Sekunder, 2.237 Mitra Koperasi Primer Langsung, 193 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Bank, serta 1.020 UKM Strategis.

Penyerapan Tenaga Kerja

Selama delapan tahun beroperasi, LPDB-KUMKM tetap berpedoman pada misi besarnya mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKM, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, dan pengentasan kemiskinan.

Untuk akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran pinjaman pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM, hingga per tanggal 16 Desember 2014 telah mencapai 1.146.077 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa LPDB-KUMKM fokus terhadap penyerapan tenaga kerja, dalam rangka menekan angka pengangguran. Secara rinci akumulasi penyerapan tenaga kerja tahun 2008-2014 per 16 Desember 2014 disajikan pada tabel di bawah ini:

 

Kendati sepanjang 2014 penyaluran pinjaman pembiayaan dana bergulir relatif berjalan lancar namun sejumlah kendala agaknya perlu mendapat perhatian, antara lain ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia LPDB-KUMKM yang sangat terbatas; belum adanya Kantor Layanan LPDB-KUMKM di daerah, sementara wilayah pelayanan LPDB-KUMKM sangat luas, sehingga mempengaruhi: kecepatan pelayanan, risiko pinjaman pembiayaan dan monitoring evaluasi (monev). Kendala lainnya adalah belum adanya cadangan penghapusan piutang. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala tersebut, maka sepanjang 2014 LPDB-KUMKM getol menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan terkait, sosialisasi dana bergulir, roadshow bimbingan teknis penyusunan proposal pinjaman, kerja sama perguruan tinggi untuk pendampingan kepada mitra LPDB-KUMKM serta kerja sama dengan perusahan atau Lembaga Penjamin Kredit, untuk meminimalisir risiko pinjaman pembiayaan bermasalah.

Share This:

You may also like...