LPDB-KUMKM Dorong Dinas Koperasi Lebih Aktif

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo-Foto: Dokumentasi Peluang.

 

CIREBON—-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan dana yang dialihkan mencapai Rp20 miliar kembali ke rekening LPDB dari rekening penampungan atas nama koperasi  sepanjang 2019.

Hingga awal Februari 2019, LPDB-KUMKM meraih peralihan dana mencapai Rp900 miliar dari potensi dana Rp1,2 triliun.

Dana tersebut merupakan dana bergulir program Kementerian Koperasi dan UKM melalui kedeputian yang disalurkan dari tahun 2000-2007. Dana ini bukanlah dana hibah, sehingga harus dikembalikan ke LPDB sebagai lembaga pengelola dana bergulir.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, hal ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.99 Tahun 2008 tentang pedoman Pengelolaan Dana Bergulir, sehingga dana tersebut digunakan lagi untuk permodalan LPDB. Diketahui,  potensi dana untuk dialihkan ke rekening LPDB sebesar Rp1,2 triliun .

“Hingga 8 Februari 2019, dana yang sudah dialihkan mencapai Rp900 miliaran dari potensi dana Rp1,2 triliun. Tiap tahunnya ada target Rp 20 miliar bisa dialihkan kembali ke LPDB. Pada 2019kita targetkan hampir sama di kisaran Rp 20 miliar.  Pada 2018 lalu sudah melebihi target dan mencapai Rp 23,01 miliar atau sebesar 115 persen,” sebut Braman di sela-sela acara Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2019 di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/4/2019).

Di Jawa Barat sendiri, sambung Braman, tercatat dana yang sudah dialihkan mencapai Rp22,7 miliar atau 11 persen dari total plafon yang beredar di Jabar sebanyak Rp204 miliar per 8 Februari 2019.

Sementara dari jumlah tersebut, dana bergulir di delapan kabupaten/kota peserta mencapai Rp 71,9 miliar dan yang telah mengalihkan ke rekening LPDB sebesar Rp4,9 miliar atau sekitar 7 persen periode yang sama.

Untuk itu dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut, pihaknya menargetkan mampu mengalihkan dana lebih dari Rp 2,5 miliar dari 40 koperasi yang diundang dalam acara itu.

“Dana yang telah dialihkan ke rekening LPDB, akan dikembalikan lagi sebagai akses tambahan modal pembiayaan bagi para koperasi maupun pelaku UMKM. Sehingga koperasi dan UMKM bisa terus bertumbuh dan berkontribusi bagi ekonomi nasional,” tutur dia lagi.

Braman menyatakan terus menerus mendorong dinas-dinas koperasi di kabupaten/kota agar lebih aktif memberikan informasi khusus bagi koperasi yang mendapat dana bergulir di periode 2000-2007 untuk mengembalikan dana tersebut.

“Terutama dinas dan perbankan, juga dapat membantu proses pengalihan dana yang masih di rekening penampungan atas nama koperasi ke rekening LPDB. Jadi koperasi yang sudah lunas dan masih berjalan dengan baik dapat kembali mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM tentunya dengan bunga yang sangat murah,” ujar Braman.

Tahun ini, LPDB menargetkan penyaluran dana bergulir hingga Rp 1,5 triliun. Target ini naik dari tahun sebelumnya yaitu Rp 1,2 triliun, di mana sekitar 80 persen dana telah disetujui dan siap dicairkan tahun ini.

Untuk di Jawa Barat sendiri LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 895,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 315 mitra.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kota Cirebon Yati Rohayati meminta pelaku koperasi yang telah mengakses dana bergulir periode 2000-2007 untuk mengalihkan dananya. Hal itu, guna menjadikan koperasi agar lebih sehat dan bertumbuh.

“Kalau pinjamnya kan cepat, tapi mengembalikannya memang yang agak sulit. Tapi kami di dinas terus mengingatkan kepada koperasi untuk menuntaskan kewajibannya, supaya bisa mudah akses pembiayaan lagi. Karena pembiayaan di LPDB lebih murah dibanding dengan perbankan,” kata dia.

Yati juga menyebut, potensi koperasi usaha produk unggulan di Cirebon mulai dari kain batik, makanan, minuman hingga wisata lainnya sangat besar untuk dikembangkan melalui kemudahan akses permodalan dari LPDB.

Share This:

Next Post

Tarif MRT akan Disubsidi, Kemenhub Usulkan Rp8500 Per 10 Kilometer

Kam Feb 14 , 2019
JAKARTA—-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, apabila tidak disubsidi maka tarif Mass Rapid Transit (MRT) bisa mencapai antara Rp25 ribu hingga Rp30 ribu dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Tarif itu bagi sebagian besar masyarakat tidak terjangkau dengan daya beli  masyarakat. Itu sebabnya tarif itu harus disubsidi hingga Kemenhub mengusulkan […]