LPDB-KUMKM Bergerser ke Pembiayaan Pangan

Seperti kata pepatah “Lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya,” kebiasaan blusukan Presiden Jokowi sejak jadi Walikota Solo itu kini menjadi patron di kalangan para menterinya saat melakukan kunjungan kerja.

 

Di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, perubahan gaya kepemimpinan itu sudah langsung terlihat ketika Menteri AAGN Puspayoga memilih kerja pertamanya dengan blusukan ke pasar-pasar tradisional. Ia pun berulang kali mengisyaratkan bahwa kebijakannya di sektor perkoperasian bakal lebih condong pada pengembangan ekonomi pedesaan melalui revitalisasi KUD di sektor pangan.

Langkah itu memang menjadi bagian dari program Kabinet Trisakti Jokowi-JK yang menempatkan energi dan kedaulatan pangan sebagai prioritas kebijakan 2014-2019. Selain diyakini bakal mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan, kedaulatan pangan juga mencerminkan pemenuhan janji-janji kampanye Jokowi-JK—akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Menkop dan UKM Puspayoga pun mengisyaratkan dirinya akan fokus pada pengembangan koperasi pedesaan, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang di masa lalu pernah menjadi barometer ekonomi di tingkat pedesaan. Peran KUD dalam penyaluran pupuk kepada petani, menurut Puspayoga, sudah sangat pas. Buktinya, ketika distribusi pupuk ke petani di diserahkan ke KUD, boleh dibilang tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk.

“Kini, ketika pupuk bersubsidi di tangan pasar bebas, petani malah acap merugi akibat seringnya kelangkaan pupuk,” kata Puspayoga yang menargetkan 40% penguasaan pupuk bersubdisi oleh KUD pada tahun 2015. Saat ini, regulasi tentang hal itu—yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertania—masih dibahas, yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

 

Siapkan Kredit Pangan

Bak gayung bersambut, kebijakan yang prodesa itu memang ditunggu oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Pasalnya, selain mitra usaha terbesarnya adalah koperasi yang berbasis di tingkat kabupaten/kota, tingginya ajuan pinjaman pembiayaan di sektor pangan selama ini belum sepenuhnya terjawab. Masalahnya, keterbatasan sarana dan prasana. Dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan, LPDB tidak ragu mengubah arah penyaluran pembiayaannya.

Saat ini, porsi pembiayaan dana bergulir terbesar masih berkutat di sektor jasa dan perdagangan. “Sesuai arahan Presiden bahwa kita harus memperkuat sektor-sektor yang menunjang ketahanan pangan, penyaluran dana bergulir akan kami alihkan ke sektor tersebut. Ke depan sekitar 70% penyaluran akan ke sektor ketahanan pangan dan sisanya ke jasa dan perdagangan,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial di sela Temu Mitra Nasional LPDB-KUMKM November lalu di Empire Palace Hotel, Surabaya, Jawa Timur.

Kebijakan memberikan porsi lebih besar ke sektor kredit pangan itu, sambung Kemas, sejalan dengan salah satu cita-cita pemerintahan baru bahwa dalam tiga tahun mendatang tercapai kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, dana bergulir kelolaan LPDB-KUMKM akan difokuskan untuk mendukung pengembangan KUMKM sektor pangan.

“Titik berat penyaluran mendukung infrastruktur sektor pangan seperti penyaluran pupuk melalui koperasi; bukan ke pembibitan benih pangan atau seterusnya,” ujarnya seraya menambahkan perubahan kebijakan tersebut akan disosialisasikan kepada sekitar 1.500 mitra LPDB KUMKM dalam pertemuan di Surabaya itu.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana bergulir. Keberhasilan lembaga ini menjaga kinerja unggulnya dibukukan dengan perolehan ISO 9001: 2008 dari Tuv Nord untuk keandalan manajemen dalam penyaluran pinjaman pembiayaan. Penghargaan tiga tahun berturut-turut dari lembaga sertifikasi intrernasional Jerman itu membuktikan top manajemen di LPDB-KUMKM telah menjalankan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen yang sesuai standar kelas dunia.

Karenanya, menurut Kemas, tidak ada masalah bagi LPDB-KUMKM dalam merespon perubahan kebijakan pembiayaan ke sektor pangan tersebut, bahkan makin mendekatkan lembaga ini kepada mitra usahanya. “Kami hanya akan membiayai yang berhubungan dengan infrastruktur, seperti penyediaan pupuk di pertanian atau penyediaan cold strorage di sektor perikanan.

Sedangkan untuk usaha yang lebih teknis seperti pembibitan kami hindari karena resikonya terlalu besar,” pungkasnya. Selain itu, komposisi penyaluran pembiayaan juga bisa berubah jika di tengah jalan nantinya ditemukan penyaluran pembiayaan di sektor ketahanan pangan ini menimbulkan banyak masalah kolektibilitas yang menyebabkan pembiayaan macet. Sepanjang tahun 2014 LPDB-KUMKM mendapat pagu penyaluran dan bergulir sebesar Rp 2,650 triliun, sedangkan untuk 2015 pagu pembiayaan dianggarkan Rp 2,75 triliun. (Irsyad Muchtar)

 

Syaifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jawa Timur

 

Tanpa Penguatan Koperasi, Perekonomian Hancur

 

Di hadapan sekitar 1.500 mitra usaha LPDB-KUMKM Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf membeberkan kiat sukses daerahnya yang berhasil membangun ekonomi pedesaan melalui peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM).

 

—–lead——

 

Kendati keberadaan koperasi masih belum diperhitungkan di negeri ini, namun perannya sangat besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan peran strategis koperasi melalui regulasi serta dukungan subsidi yang cukup.

“Jumlah koperasi di Jatim sudah 30 ribu unit dan UMKM sebanyak 6,8 juta unit dengan daya serap tenaga kerja 11 juta orang. Kontribusinya terhadap PDRB Jatim mencapai 54%,” ujar Syaifullah Yusuf saat menghadiri Temu Mitra Nasional LPDB-KUMKM, Kamis (13/11) di Empire Palace Surabaya.

Pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus meningkat tak lepas dari sumbangan peran koperasi. Koperasi bahkan telah menjadi tiang sekaligus benteng penyangga bagi perekonomian Jatim. “Di era globalisasi, keberadaan koperasi terbukti mampu bertahan dari terjangan badai krisis ekonomi dunia. Kami (bersama Gubernur) telah bekerja keras agar koperasi diperkuat. Tanpa penguatan koperasi, perekonomian akan hancur,” ungkap pria yang biasa dipanggil Gus Ipul itu.

Pemrov Jatim, lanjut dia, telah memberikan perhatian yang lebih bagi pelaku KUMKM yang memang layak disebut sebagai pahlawan ekonomi. Perhatian ekstra dari Pemprov Jatim bertujuan agar KUMKM mampu bertahan dari derasnya persaingan usaha yang ada. “Sektor UMKM di negara maju juga ditopang pemerintah berupa regulasi dan subsidi,” ujar dia.

Besarnya jumlah KUMKM di Tanah Air merupakan potensi ekonomi yang sangat luar, namun potensi yang besar itu belum bisa dimanfaatkan maksimal karena masing-masing masih berjalan sendiri. “ Apabila jumlah dan potensi yang besar itu bisa digabung menjadi satu, dapat menggerakkan ekonomi suatu daerah,” sambung Gus Ipul seraya menambahkan pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus tumbuh pesat, salah satunya disebabkan oleh keberadaan UMKM. Dalam keadaan apapun, menurut dia, sepanjang sejarah perekonomian di Jatim, UMKM telah mampu berdiri kuat di tengah hantaman krisis ekonomi dunia. “Ada krisis maupun badai ekonomi, UMKM tetap berdiri kokoh. Kita patut bersyukur karena Indonesia mempunyai perhatian lebih terhadap keberadaan UMKM,” tukasnya.

 

Dari sebanyak 6 juta sektor UMKM di Jatim, dia melanjutkan, sebanyak 260 ribu lebih sudah mengekspor produknya ke berbagai negara. Hal tersebut, tutur Gus Ipul menunjukkan bahwa peran dan produk yang dihasilkan oleh UMKM yang dikirim ke luar negeri telah memenuhi standar internasional. Sedangkan sisanya yang masih lemah. Dia menambahkan, Pemprov Jatim akan mendorong dan memberikan pendampingan guna meningkatkan mereka terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Sejak tahun 2008 hingga saat ini, pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan LPBD kepada koperasi dan UMKM di Jatim sebesar Rp 717,618 miliar atau setara dengan 14,06 persen dari total pinjaman seluruh Indonesia. Dari dana tersebut, disalurkan kepada 354 unit koperasi penerima pinjaman melalui pola linkage antara BPR dengan koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor riil.

Sementara, dana bergulir yang bersumber dari APBD telah disalurkan melalui Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim. Sampai dengan Bulan Maret, telah disalurkan dana sebesar Rp 813 miliar pada 15.245 koperasi dan UMKM. Sedangkan untuk, penyaluran KUR di Jatim sampai dengan tahun 2013 mencapai Rp 20,7 triliun.

Share This:

Next Post

Kolkhoz

Sen Des 22 , 2014
Pada 6 Maret 1953 Josef Stalin, diktator proletariat Uni Soviet itu wafat, dan sejarah kelamnya membatai 30 juta warga Uni Soviet hampir tak pernah terungkap. Penggantinya Nikita Khrushchev, kendati lebih ramah terhadap rakyat, dan merehabilitasi tahanan politik namun ia tetap saja termasuk jajaran pemimpin sadis negeri kampiun komunis itu. Negeri […]