LPDB Gelar Rakor Penyaluran Dana Bergulir di Daerah

Dirut LPDB Braman Setyo dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di Daerah-Foto: Dokumentasi LPDB.

JAKARTA—–Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Bergulir di daerah di Menara Penisula Hotel, Jakarta pada 16-18 Oktober 2019.

Menurut Dirut LPDB  Braman Setyo tujuan diadakannya Rakor ini sebagai upaya untuk  mencapai Trisukses dalam rangka mempercepat penyaluran sana bergulir. LPDB mengundang tiga stakeholder terlibat dalam rakor ini, yang pertama Dinas koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia sebagai upaya pembina bagi KUMKM.

Kedua, perusahaan penjamin, seperti Jamkrido, Askrindo, Jamkrida. LPDB sudah melakukan 18 bentuk kerja sama dengan perusahaan penjamin.

“Rakor ini juga mengundang  perwakilan Perguruan Tinggi, sebab  LPDB ingin  melibatkan seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia untuk bekerja sama.  Kami menginginkan satu perguruan tinggi di setiap provinsi jaidi pilot project,” ujar Braman, Rabu (16/10/19).

Rakor bertema Sinergi Trisukses Penyaluran LPDB-KUMKM ini memberikan masukan agar pada 2020 LPDB  dapat mempercepat percepatan penyaluran dana bergulir.

Di sisi lain, Koperasi dan UKM di daerah masih sangat membutuhkan dana bergulir LPDB karena bunga sangat rendah.

Braman juga mengungkapkan hingga 14 Oktober 2019, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp9,55 Triliun, disalurkan kepada 4.338 mitra. Sementara  pada  2019 sudah menyalurkan pinjaman/pinjaman sebesar Rp1,25 Miliar.

“Dengan Permenkop 06 Tahun 2019, persyaratan-persyaratan  yang selama ini dianggap menyulitkan mitra bisa terhapus dengan asumsi mudah dalam mengajukan dana bergulir, yakni kinihanya 18 persyaratan wajib dalam mengajukan dana bergulir,” pungkas Braman.

Rakor dibuka secara resmi  oleh Sementara Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM Rully Indrawan. Dalam sambutannya Guru Besar Universitas Pasundan ini memberikan apresiasi terhadap sejumlah terobosan yang dilakukan oleh LPDB, di antaranya melibatkan perguruan tinggi.

“Peguruan tinggi memainkan peranan sebagai pendamping, konsultan bagaimana membuat proposal yang benar,” ujar Rully.

Lanjut dia LPDB mempunyai peran besar untuk mendorong UMKM menjadi lebih kuat. Rully mengingat pengalaman sejarah pada krisis 1998 koperasi dan UMKM jadi pahlawan. 

Bahkan pada 2009 ketika terjadi krisis ekonomi juga UKM menjadi solusi. Demikian juga pada situasi dunia sekarang ini dengan perang dagang AS-China, UKM bisa jadi solusi kalau terjadi kelesuan ekonomi.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM membuka Rakor-Foto: Dokumentasi LPDB.

“Sementara UMKM dihadapi dengan berbagai masalah seperti produk lebih mahal karena beban bunga lebih tinggi, biaya perizinan yang juga tinggi. Kita harus fokus pada pembiayaan dan konsen kita mempermudah akses pembiayaan jadi wajib hukumnya,” tutup Rully (van).

Share This:

You may also like...