LPDB Anggarkan Rp 1,5 triliun biayai 120 ribu UMKM

Penambahan pagu pembiayaan dana bergulir Rp 500 miliar menunjukkan sinyal positif terhadap kinerja LPDB-KUMKM. Total penyaluran tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun untuk 120.292 usaha mikro kecil dan menengah.

LPDB konferensi pers

Selain mengumumkan kenaikan pagu pembiayaan dana bergulir,  Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga menurunkan tingkat suku bunga sebesar satu persen. Dengan demikian tingkat bunga untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari semula 8 persen menjadi tujuh persen, Sedangkan untuk skim sektor riil tidak mengalami perubahan, 4,5 persen per tahun. Tidak sekadar menurunkan tingkat suku bunga, lembaga ini juga akan mengawasi penyaluran dana bergulir yang tidak memberatkan bagi end user, yakni usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pengawasan tersebut antara lain dengan membatasi besaran suku bunga dari Koperasi kepada para anggotanya sebesar 18% per tahun atau  9,19% per tahun (flat) atau sekitar  0,77% per bulan.  “Dana bergulir merupakan program stimulus  yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan UMKM sehingga sasaran menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka  kemiskinan dapat tercapai,” kata Dirut LPDB Kemas Danial saat menggelar Konferensi Pers awal tahun,  Senin (9/1) di Jakarta.

Tahun 2016, realisasi penyaluran dana bergulir  sebesar Rp 1,2 triliun yang disalurkan kepada 148.251 UMKM, melalui 175 mitra. Sedangkan tahun 2017. sesuai target Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah sebesar Rp 1,5 triliun  dialokasikan untuk 120.292 UMKM melalui 586 mitra yang terdiri dari koperasi dan non-koperasi.

Jika diakumulasikan dengan kinerja sejak tahun 2008, total penyaluran dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliiun kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia.

Kinerja unggul LPDB terlihat dari kemampuannya mendulang surplus.  Kendati tidak dibebani menangguk keuntungan, namun lembaag berstatus Badan Layanan Umum ini berhasil mengakumulasi pendapatan sejak tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1,12 triliun. Dana itu  bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp 680,40 miliar (60,69 persen), pendapatan jasa lainnya Rp 405,01 miliar (36,12 persen) dan pendapatan APBN sebesar Rp 36,41 miliar (3,24 persen). Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB berhasil membukukan surplus  Rp 625,89 miliar atau 55,83 persen dari total pendapatan yang diperoleh.

Sebagai BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, memang agak sulit bagi LPDB menghindar dari jeratan Non-Performing Loan (NPL) alias kredit macet. Namun demikian besarannya  masih dapat dikendalikan,  terjaga di bawah satu persen.

Menurut Direktur Pengembangan Usaha LPDB Adi Trinojuwono, sepanjang 2016,  NPL lembaga tersebut menurun dari 0,47 menjadi 0,44 persen.

“Soal NPL perlu diklasifikasikan antara Koperasi dan UKM. Kita belum membaginya, dan angka keseluruhan masing-masing belum kami sampaikan, tapi yang jelas koperasi masih dominan,” ujarnya. Besarnya NPL di koperasi, lanjut dia adalah hal yang wajar karena mitra terbesar LPDB selama ini memang masih didominasi oleh koperasi.

 kiemas dan wartawan

Buka Layanan Syariah

Berbagai perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan terus diupayakan oleh LPDB. Selain akan menambahkan tim satuan tugas (task force) di daerah, juga akan dibuka direktorat baru yang khusus untuk pembiayaan pola syariah. Pembiayaan syariah kata Kemas Danial punya prospek sangat cerah dengan pertumbuhan tahun lalu mencapai 30 persen.

Dikatakan dari total penyaluran dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliun, sebesar Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen adalah bersumber dari pembiayaan pola syariah.  Karenanya, imbuh Kemas, mengacu pada hasil kajian di internal LPDB, maka tahun ini pihaknya segera membuka direktorat pembiayaan syariah. “Ke depannya memang sudah harus dipisahkan antara pembiayaan konvensional dan syariah, “tuturnya. Untuk pembiayaan syariah ini, LPDB mengalokasikan dana Rp 450 miliar  dari total pembiayaan Rp1,5 triliun tahun 2017. (Irsyad Muchtar)

Share This:

You may also like...