KUR dan Pembangunan Inklusif

KUR merupakan salah satu instrumen untuk memacu pertumbuhan berkualitas. Namun justru laporan WEF 2017 menunjukan kondisi sebaliknya. Kesenjangan pendapatan dan kemakmuran semakin parah sehingga pembangunan jauh dari inklusif.

industri garmen

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mengalami perkembangan sejak pertama kali digulirkan pada 2007. Evolusinya terlihat pada jumlah lembaga penyalur, plafon anggaran, sampai tingkat suku bunga. Skema kredit untuk pelaku usaha produktif di segmen UMKM ini salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Sehingga, akan tercapai pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Kini, terdapat 38 lembaga penyalur KUR baik perbankan maupun nonperbankan. Alokasi dananya juga akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp110 triliun pada tahun ini dengan tingkat suku bunga sebesar 7% dari awalnya 22%. Perkembangan ini sejatinya mencerminkan tekat yang kuat dari pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas.

Belum lama ini, World Economic Forum (WEF) merilis laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Karena diterbitkan lembaga dunia yang cukup kredibel, laporan ini dapat menjadi salah satu tolok ukur yang obyektif untuk menilai sejauhmana program-program pemerintah, termasuk KUR mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif (terbuka).

Laporan WEF itu disusun berdasarkan data 2015 dari masing-masing negara. Ada 30 negara maju dan 79 negara berkembang yang tercantum dalam laporan ini. Skor Indeks Pembangunan Inklusif (IDI) menggunakan skala 1 sampai 7, dimana 1 adalah terburuk dan 7 adalah terbaik. Terdapat tiga indikator utama dalam laporan ini yaitu Pertumbuhan dan Pembangunan (Growth and Development); Inklusif (Inclusion); dan Kesamaan Antargenerasi (Intergenerational Equity).

Indikator Pertumbuhan dan Pembangunan terdiri dari pendapatan perkapita, produktivitas tenaga kerja, harapan hidup, dan lapangan pekerjaan. Sedangkan indikator Inklusif terdiri dari kesenjangan pendapatan,  tingkat kemiskinan, kesenjangan kemakmuran, dan pendapatan menengah (median income). Kesamaan Antargenerasi terdiri dari jumlah tabungan, kepadatan karbon terhadap produk domestik bruto (PDB), dan utang swasta, dan rasio ketergantungan (persentase penduduk bekerja).

Dari kelompok negara berkembang, Indonesia menempati ranking 22 dengan skor IDI sebesar 4,29. Problematika utamanya terletak pada kesenjangan pendapatan dan kemakmuran yang semakin melebar serta peningkatan pengangguran usia muda. Data ini menguatkan riset Bank Dunia pada 2015 bahwa satu persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai 50,3% kekayaan nasional. Sayangnya, orang-orang terkaya itu dua pertiga kekayaannya diperoleh dari praktik kroni seperti tercermin dalam crony-capitalism index dimana Indonesia menempati posisi terburuk ke-7 dari 22 negara yang disurvei The Economist pada 2016.

Peringkat inklusif Indonesia berada dibawah Thailand dan Malaysia yang skor IDI-nya masing-masing sebesar 4,42 dan 4,39. Ini artinya, pembangunan di kedua negeri jiran itu lebih inklusif (baca : berkualitas) dibanding kita.

Laporan WEF ini dapat menjadi cambuk bagi pemerintah untuk mengevaluasi program kerjanya. Mumpung masih tersisa dua tahun lagi untuk menyelesaikan amanahnya. Inisiatif strategis yang perlu dilakukan adalah kebijakan fiskal, meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan, dan penyediaan lapangan pekerjaan.

KUR seharusnya dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas lapangan pekerjaan sebagaimana tujuan awalnya. Dalam pandangan pengamat ekonomi Faisal Basri, tingkat partisipasi angkatan kerja yang naik cukup tajam sejak 2014, bukan berarti lapangan pekerjaan semakin mudah. Tetapi kuat dugaan karena banyak anggota keluarga, termasuk anak-anak yang terpaksa droup out dari sekolahnya ikut membantu orang tua mereka yang kehidupannya semakin tertekan.

Yang tidak kalah pentingnya dalam penyaluran KUR adalah sebaran debitur. Jangan sampai penerima KUR orangnya itu –itu saja atau masih dari satu kelompok usaha saja. Sebaran yang meluas akan semakin mendekatkan KUR sesuai dengan tujuan awalnya. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan tidak hanya berpuas diri dari laporan angka-angka statistik semata. (drajat).

Share This:

You may also like...