KOPERASI

Tidak mudah mengubah mindset yang puluhan tahun ngawur itu. Bahwa badan usaha pengusung misi sakral “soko guru” itu hanyalah atribut ekonomi kelas pinggiran.  Sebuah lembaga tempat meminjam uang di kala tanggung bulan, atau paling banter sekadar penyalur program sembako. Dengan stigma yang terlanjur kerdil itu, sulit dipercaya jika koperasi mampu  memutar bisnis skala raksasa. Fakta itu kini tumbuh di berbagai daerah.  Di desa bernama Sidogiri, di Pasuruan Jawa Timur,  para santri yang dikenal dengan sebutan kaum sarungan  mampu memutar roda ekonomi berbasis koperasi dengan omset triliunan rupiah. Mereka mengerahkan para santri yang  identik dengan hapalan kitab kuning menjadi ujung tombak ekonomi yang andal. Di sejumlah desa di Jawa, nama baitul mal wat tamwil (BMT), tak lagi asing, juga bukan lembaga ekonomi ecek-ecek yang hanya hidup di lingkungan masjid atau pondok pesantren.  Kebangkitan ekonomi masyarakat pinggiran agaknya merebak ke pojok desa terjauh di luar Jawa.   Di pedalaman,  Kalimantan Barat,  Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan di desa terpencil lainnya kita dikejutkan dengan performa koperasi pencetak omset raksasa  itu.  Bukankah keberadaan mereka selama ini jauh dari hiruk pikuk publikasi,  public relation, apalagi press conference. Tidak ada biaya ekstra untuk promosi di koperasi, semua berjalan apa adannya dengan kewajaran dan kesadaran yang purba.  Celakanya, info perkoperasian hanya datang sepihak, dari otoritas pemerintah yang melulu mengklaim jumlah pertumbuhan koperasi disertai jumlah bantuan dana yang terus membesar.  Karenanya, bisa dimaklumi jika diskursus perkoperasian  sulit dipisahkan dengan campur tangan pihak penguasa yang acapkali melampau wewenangnya.  Gagal paham semakin melebar ketika fungsi sosial koperasi ditafsirkan sebagai organisasi nirlaba.  Dan, di tengah citra suram itu, tiba-tiba muncul publikasi tentang 100 Koperasi Besar pencetak omset triliunan rupiah.  Ada yang kagum memang, tetapi tak sedikit  yang curiga.  Mau apa dengan penyusunan daftar yang tak lazim itu? Tak lazim karena koperasi kepalang mendapat label sosial yang tidak mengedepankan profit.

Sekadar menyegarkan kembali ingatan kita tentang mimpi para the founding father saat membangun negeri ini,   kita tengok sejenak  fragmen masa lalu,  ketika pada malam 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, mereka para pejuang ekonomi rakyat itu sepakat membentuk wadah  organisasi bersama, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).  Azasnya gotong royong, dan tugas mendesak  adalah mendirikan Bank Koperasi Sentral dan menjadikan koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan barang-barang pokok.

Kini,  70 tahun sejak ide besar itu digulirkan, gagasan besar itu semakin kabur.  Gerakan koperasi bukan saja tak mampu mendirikan sebuah bank dan pusat grosir, sebaliknya malah membiarkan bank-bank asing menyusup ke desa-desa di pelosok tanah air. Distribusi bahan-bahan pokok dipimpin oleh raksasa ritel dari Perancis, dan Amerika Serikat. Sementara ribuan rakyat yang mengantre  sembako menjadi  keniscayaan pahit yang menjalar sebagai sebuah kawajaran.

Maka ketika angka-angka besar itu menyeruak membelah kemapanan publik, sontak orang-orang bereaksi. Bagaimana mungkin koperasi bisa besar? Bukankah selama ini kerja orang koperasi  hanya mengintai peluang untuk merebut kucuran dana murah  pemerintah. Masyarakat kita memang reaktif, boleh jadi lantaran terlalu lama terkungkung di alam feodalisme dan   represi tirani militer. Ketika kebebasan itu di buka, yang terjadi adalah penjarahan massal. Orang bebas berbuat dan mengambil apa saja atas nama reformasi. Memang nista, tetapi itulah bagian dari etos kerja bangsa yang lemah.  Sebuah etos yang oleh Koentjarningrat disebut  mental penerabas dan menafikan kerja keras.  (Irsyad Muchtar)

Share This: