Kohesi Kongkalikong Skala Internasional

Dominasi minyak sawit Indonesia di pasar internasional dikebiri negara-negara maju penghasil minyak nabati/nonsawit lewat kampanye negatif. Mental kacung pihak-pihak terkait di dalam negeri memperparah praktik pembukaan hutan untuk tanaman sawit.

pergub

 

Mengapa yang diciduk pihak keamanan selama ini hanya aktor-aktor kecil pembakar hutan? Mengapa hanya perusahaan-perusahaan lokal kelas teri yang digiring ke kantor polisi? Mengapa sedemikian susah menemukan ‘keterkaitan’ antara pelaksana di lapangan dengan bohir yang sesungguhnya?

Mengapa penanganan kebakaran hutan yang bukan hal baru dalam 18 tahun terakhir—di tangan rezim yang berkuasa ini sedemikian centang perenang? Pada hemat Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR RI, “Kebakaran hutan secara masif inilah tidak bisa dimaknai sebagai kebakaran hutan biasa. Di sini terdapat sebuah operasi besar dari kepentingan-kepentingan internasional, terkait dengan dilema pesaingan ekonomi dunia.

Negara-negara Eopa dan AS tidak bisa menahan derasnya arus CPO Indonesia dalam bersaing dengan nabati mereka”. Indikasi lainnya, tidak pernah
terjadi kebakaran yang masif misalnya di Papua (sudah 3 bulan tidak dimatikan), Maluku yang tidak pernah terjadi kebakaran hutan, Sumbar, Jambi, Sumsel, Sulawesi, Kalimantan. “Itu hampir tidak pernah terjadi”. Lalu, adanya upaya sistematis merupakan mulai ditariknya pesawat-pesawar dari Jepang dan Australia yang sedianya buat memadamkan barah. Terlebih mengingat adanya perjanjian International Palm Oil Pledge (IPOP), yang menyepakati buat tidak membeli CPO berasal Indonesia.

Dikembangkannya isu atau mosi negatif mengenai minyak kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan sangat merugikan Indonesia. Lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi lingkungan hidup melakukan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit. Mereka penghasil minyak kedelai, kanola dan biji bunga matahari yang merupakan pesaing minyak kelapa sawit. Pada kenyataannya, minyak kelapa sawit jauh lebih berkualitas, lebih bernutrisi, nonkolesterol, dan harganya pun lebih murah,.

Mereka sudah berkali-kali bikin black campaign bahwa CPO tidak layak. Terakhir kalinya, penandatangan IPOP yang didukung lima perusahaan
termasuk perusahaan Cargill, yang menyepakati bahwa sawit Indonesia tidak boleh dibeli lagi karena sawit diambil atau ditanam di lahan gambut. “Jadi tidak mempan dari aspek legalnya, mereka menusuk dari aspek lingkungannya,” ujarFirman Soebagyo.

“Upaya black campaign internasional, terutama dari kalangan negara-negara yang lahannya tidak cocok dengan perkebunan kelapa sawit, digencarkan dengan mecuatkan isu berbau politisasi, baik lokal maupun internasional. Sasarannya agar komoditas perkebunan utama kita
anjlok dan akhirnya para petani beralih tanam ke komoditas lain,” kata pengamat pertanian USU, Abdul Rauf.

Isu negatif mengenai kelapa sawit yang di alami Indonesia, seperti kelapa sawit, dituding menghasilkan emisi besar, menyerap begitu banyak air hingga tanah menjadi kering kerontang, dan menjadi penyebab yang menghasilkan gas rumah kaca. Namun, tidak semua akan tudingan itu benar.

Pembukaan lahan untuk kelapa sawit dari hutan alam dapat menimbulkan emisi, tetapi emisi sawit lebih kecil dibandingkan dengan oilseeds lain.
Hal ini menunjukkan betapa kuatnya negara barat untuk memainkan peran dalam dunia internasional dan diplomasinya.

Ketika tudingan atas kampanye negatif terhadap minyak sawit dapat terpatahkan, negara-negara maju penghasil minyak selain sawit mengencangkan diplomasinya di dalam Kerjasama Perdagangan Ekonomi Asia Pasifik. Posisi politis diplomasi Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit diblokade pihak Barat. Alhasil, produk andalan Indonesia dinyatakan tidak lolos dalam daftar produk ramah lingkungan.

Share This:

You may also like...