Kinerja Perdagangan Ikan Hias Meningkat, KKP Targetkan Produksi 1,8 Miliar Ekor

Ilustrasi-Foto: Liputan 6

JAKARTA-–Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkakan kinerja perdagangan ikan hias pada 2012 sampai semester I 2019 terus mengalami peningkatan, di mana pada 2012 nilai ekspor ikan hias mencapai 21,01 juta dolar AS, sementara pada 2018 mencapai 32,23 juta dolar AS.

Selama kurun waktu 2012 hingga 2018, produksi ikan hias nasional tumbuh rata-rata sebesar 5,05 persen per tahun. Ia memerinci, produksi pada 2012 mencapai 938,47 juta ekor dan mengalami kenaikan pada 2018 menjadi 1,19 miliar ekor.

Oleh sebab itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakin  target produksi 1,8 miliar ekor ikan  hias pada 2020 tidak berlebihan.  Ikan hias terbukti menjadi salah satu sumber devisa yang bisa diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto menyatakan andil ekonomi ikan hias terhadap nilai ekspor produk perikanan mencapai 0,66 persen.

“KKP akan mendorong strategi khususnya penguatan di hulu yakni dengan terus menggenjot produksi ikan hias bernilai ekonomis tinggi,” ujar Slamet dalam keterangan pers, Kamis (23/1/20).

Saat ini katanya potensi pengembangan dan varian komoditas bernilai ekonomis tinggi yang besar, di mana dari 650 jenis ikan hias tawar dan laut ada di perairan Indonesia.

“Pemanfaatan untuk jenis ekonomis tinggi akan terus didorong, terlebih saat ini upaya perekayasaan teknologi sudah berkembang dengan baik, “ ujar Slamet.

KKP bersama dengan lintas sektoral terkait sedang  menyempurnakan peta jalan percepatan industrialisasi ikan hias nasional. Peta jalan akan memandu berbagai strategi konkrit yang meliputi percepatan produksi, pengaturan tata niaga, penguatan daya saing dan nilai tambah, investasi, serta perluasan dan penguatan pasar ekspor.

Saat ini KKP telah berhasil mengembangkan secara masal berbagai varian jenis semisal clownfish, banggai cardinal dan lainnya. Ikan hias saat ini menjadi usaha yang sangat menjanjikan di kalangan masyarakat.

“Pemerintah tinggal menyiapkan regulasi dan memfasilitasi akses apa yang dibutuhkan pelaku usaha,” pungkasnya.

Share This: