Ketahanan Pangan, HKTI Catat Lima Kendala Petani

SURAKARTA—Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mencatat lima kendala yang dihadapi petani yang harus diatasi kalau ingin memperkuat ketahanan.

Ketua Umum HKTI Moeldoko menungkapkan, hal pertama yang dihadapi petani ialah persoalan tanah yang kian sempit dan rusak.

“Permasalahan tanah, baik akibat lahan yang menyempit maupun kondisi tanah yang semakin buruk, terutama dialami oleh petani yang tinggal di Pulau Jawa,” ujar Moeldoko dalam diskusi virtual bertajuk Ketahanan Pangan Untuk Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Solopos, Kamis (24/9/20).

Lanjut dia, kedua, petani tanah air terkendala  urusan modal. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan pemerintah belum mampu memberikan efek yang signifikan bagi petani. Bagi petani program kredit terasa rumit dan berbelit.

“Hal ketiga, petani-petani lokal dikatakan masih bermasalah dengan urusan manajerial dan masih menerapkan konsep paling sederhana, yakni bertani untuk bertahan hidup,” kata Moeldoko.

Keempat, petani di Indonesia belum memiliki penerimaan yang baik terkait dengan persoalan teknologi.

Persoalan pascapanen menjadi kendala kelima. Masalah utama bagi petani untuk masa pascapanen persoalan harga yang mana petani dikatakan selalu berada di posisi yang kalah untuk hal tersebut.

Menyadari cukup peliknya persoalan yang dihadapi oleh para petani dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk masing-masing persoalan yang telah diidentifikasi tersebut.

Untuk persoalan tanah, kata Moeldoko, pemerintah telah melakukan upaya ekstesifikasi dengan membuka sejumlah lahan baru, khususnya di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, dan Sumatra Utara, Sumatra Selatan.

Selain itu emerintah  juga menambah lahan baru ke wilayah timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Sementara untuk membenahi permasalah modal para petani, pemerintah telah melakukan pembahasan serta membuka akses bagi para petani ke lembaga perbankan dan asuransi.

Untuk skema yang yang dilakukan di wilayah Lombok Timur  sudah tersedia lembaga perbankan serta Jasindo sebagai perusahaan asuransi bagi para petani.

“Petani di sana juga memiliki of taker. Kemudian, HKTI selalu melakukan pendampingan, dan alhamdulillah skemanya berjalan dengan baik,”  ucap Moeldoko.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan HKTI untuk memaksimalkan anggaran KUR senilai Rp50 triliun bagi kemaslahatan para petani.

Dari segi kemampuan manajerial, Moeldoko mengatakan pemerintah mesti mengajak dan mendampingi para petani untuk mulai membuat perencanaan bertani yang baik.

“Petani tidak boleh lagi bertani dengan asal-asalan. Tidak perhitungan, sehingga berapa untung berapa rugi tidak pernah diketahui,” ujar Moeldoko.

Untuk persoalan teknologi, pemerintah dikatakan memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan research and development (R & D) guna menghasilkan benih berkualitas. Sejauh ini, HKTI disebut memiliki benih padi berjenis M400 dengan hasil panen mencapai 10 ton per hektare.

Selain M400, HKTI memiliki M70D yang mampu menghasilkan padi dalam kurun waktu 75 hari dengan capaian hasil panen mencapai 8 ton per hektare. Adapun, M70D dikatakan mampu memberikan dampak signifikan bagi para petani apabila sudah dimanfaatkan secara massif.

Terakhir, pemerintah diminta benar-benar memikirkan masalah pascapanen yang dihadapi oleh para petani. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai penting dalam mengatasi persoalan pascapanen tersebut.

“Kalau tidak, petani akan selalu jadi pihak yang kalah. Peran Bulog harus dikedepankan, dan harus memikirkan kehidupan para petani. Ini persoalan mendasar, kalau tidak dibenahi dengan baik maka petani akan repot terus,” pungkasnya.

Share This: