Kemitraan Pemprov dan Kadin DKI Jakarta

Kerja sama pelaku usaha dengan otoritas regulator dapat membuka kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kestabilan kebutuhan pokok.

KEPENGURUSAN Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2019-2024 dikukuhkan Gubernur Provinisi DKI Jakarta, Anies Baswedan, beberapa waktu lalu. Di anntaranya, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kadin Provinsi DKI Jakarta, dan Diana Dewi sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta.

Di bawah kepengurusan baru ini, Anies berharap kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kadin Provinsi DKI Jakarta selama ini dapat terus dikembangkan. Bagaimanapun, untuk membangun Jakarta diperlukan koloborasi. Ibu kota Jakarta bisa menjadi tempat dimana pelaku ekonomi domestik dan dunia hadir. Kehadirannya dirasakan bagi pergerakan perekonomian mikro, kecil, dan menengah di seluruh wilayah DKI Jakarta.

“Teman-teman dari sektor swasta memiliki kekuatan pada inovasi dan kreativitas. Pemerintah mempunyai kewenangan di sisi otoritas dan kapasitas fiskal,” ujar Anies. Hingga, kerja sama pelaku usaha dengan otoritas regulator dapat membuka kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kestabilan kebutuhan pokok.

Dari sinergitas semacam ini, kegiatan pembangunan di Ibu kota Jakarta dimungkinkan berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah. Baik berupa pembangunan infrastruktur keras maupun infrastruktur lunak. Urgensinya makin menguat mengingat tantangan ekonomi yang bakal makin berat. Negara-negara pasar tradisional Indonesia cederung makin protektif. Secara global, proyeksi ekonomi dunia tahun 2020 mengisyaratkan kekhawatiran.

Harapan Gubernur Anies disambut positif Diana Dewi. Bukan kebetulan jika program kerja Kadin DKI klop dan mendukung ekspektasi Gubernur DKI. Hal itu tercermin, misalnya, dari skema pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM; mendorong para pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar ekspor; dan ancangan menciptakan aplikasi pemasaran digital bagi anggota Kadin DKI. Suka tak suka, setiap pengusaha dituntut bisa menjawab perubahan digitalisasi sebagai peluang.

“Selama ini, Kadin DKI belum maksimal dalam mengembangkan ekonomi digital seperti e-commerce,” kata Diana Dewi. Kadin DKI Jakarta juga berkomitmen terus memperhatikan stabilitas kebutuhan bahan pokok sehingga tidak terjadi inflasi di Jakarta. Angka inflasi Jakarta sendiri sangat rendah. Pada Agustus 2019 lalu hanya 0,17 persen, atau 3,6 persen secara tahunan. Jadi, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kadin Provinsi DKI tetap dalam bingkai mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kestabilan kebutuhan pokok.

Kinerja ekonomi Pemprov DKI merupakan sal;ah satu yang terbaik di tingkat nasional. Ekonomi DKI Jakarta pada 2018, menurut BPS DKI Jakarta, tumbuh dengan angka 6,17 persen. Anga ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang selama 5 tahun stagnan di angka 5,1%. Per akhir 2019, angka ini diproyeksikan mencapai 6,3%.

Dari segi jumlah pelaku UKM, pihak Pemprov DKI Jakarta sejauh ini telah membina lebih dari 185 ribu unit usaha. Angka pekerja informal yang 27,3% (2015) naik menjadi 34,6% (2019). Perluasan kesempatan kerja di sektor informal ini didorong oleh tumbuhnya perusahaan rintisan (startup). Di sini pentingnya mempertahankan relasi kemitraan Pemprov dengan Kadin DKI Jakarta.●(Irvan-Red)

Share This:

You may also like...