Kementerian ATR/BPN Ajak Apkasi Inventarisir Persoalan ATR di Daerah

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) menyerahkan rekomendasi tertulis Apkasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil terkait persoalan agraria dan tata ruang di Aula PTSP Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (11/02/20)-Foto: Istimewa.

JAKARTA—Dewan Pengurus Apkasi melakukan audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyang A Djalil di Kantor Menteri ATR Jakarta, Selasa (11/02/20).

Rombongan Dewan Pengurus Apkasi dipimpin langsung Ketua Umum Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi). Sementara Menteri didampingi  Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dirjen Tata Ruang, Dirjen Pengadaan Tanah dan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang & Penguasaan Tanah.

Sofyan Djalil memberi apresiasi adanya audiensi dengan Apkasi ini bisa menghasilkan poin-poin strategis yang bisa diangkat di dalam pembahasan omnibus law.

Dia mengatakan salah satu konsentrasi pembahasan dalam rapat kabinet  adalah masalah tata ruang.  Jika omnibus law berbagai kebijakan berjalan atau tidaknya di lapangan akan sangat tergantung dengan masalah tata ruang.

“Kedatangan Apkasi semoga bisa mengurai apa-apa yang perlu dikaji dan dituntaskan bersama, serta bagaimana ke depan Kementerian ATR/BPN dan Apkasi bisa bersinergi lebih baik lagi,” ujarnya.

Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Apkasi telah menyiapkan usulan dan saran secara tertulis mengenai persoalan-persoalan tata ruang maupun sengketa dan konflik pertanahan di lapangan berdasarkan masukan yang diberikan oleh daerah.

 “Pak Menteri yang kami hormati, kami kira konflik tata ruang ini memang paling banyak sehingga kami perlu menangani secara khusus, bahkan tidak terkecuali sengketa tanah itu kini merambah kepada aset-aset daerah. Dan karena pemda tidak memiliki anggaran untuk mendampingi secara hukum, di beberapa tempat kita kalah di pengadilan,” paparnya.

Azwar Anas menambahkan, beberapa tahun terakhir beberapa daerah terbantu dengan afirmasi baru sinergi dengan Kantor BPN yang pimpinannya bagus dan ini tentu sangat membantu konflik-konflik yang terjadi.

Lanjut Azwar, masalah lain yang cukup menonjol adalah masalah perizinan. Apkasi berharap lewat omnibus law, beberapa regulasi yang selama ini ditarik kembali ke Jakarta bisa segera didelegasikan ulang sehingga bisa mempermudah perizinan.

“Contoh izin dari HGU ke HGB faktanya bisa satu tahunan, sehingga jika mengacu pada aturan normatif ini dikhawatirkan akan berdampak pada masalah-masalah lain, misalnya investor yang siap berinvestasi di daerah akan lari jika prosesnya berbelit-belit,” imbuh Azwar Anas. 

Beberapa Pengurus dan Anggota Apkasi yang tampak hadir seperti dari Kabupaten Nias, Jayapura, Minahasa Selatan, Tangerang, Lombok Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Kolaka, Kubu Raya dan Malaka juga menyampaikan beberapa kasus spesifik yang terjadi di daerah masing-masing.

Menanggapi masukan yang disampaikan oleh para bupati, Sofyan Djalil mengatakan bahwa masalah-masalah yang timbul di lapangan secara garis besar memang dampak dari masa transisi di mana di satu sisi ada kewenangan otonomi daerah yang ditarik ke pusat, masih ada kebijakan yang tumpang tindih dan ini dampaknya daerah yang harus menanggungnya.

“Dalam konteks pembangunan nasional memang saya kira pertumbuhan ekonomi kita ini harusnya bisa lebih cepat dan bisa digenjot lagi. Sayangnya, karena para kepala daerah tersita waktunya dengan urusan yang memusingkan, pada akhirnya banyak waktu produktif para bupati tersita habis oleh kegiatan-kegiatan yang tidak produktif,” ujar Sofyan.

Mentei menyatakan simpatinya dengan berbagai permasalahan yang disampaikan para bupati. Ini memang persoalan lama, namun ini juga yang ingin diselesaikan oleh Presiden Jokowi.

“Meski nanti saya juga khawatir omnibus law ini belum bisa menjawab secara keseluruhan persoalan-persoalan di daerah. Namun yang jelas, ada gambaran regulasi signifikan bahwa semua persoalan nanti akan diselesaikan di tata ruang. Ini akan menjadi mekanisme yang bagus, yang akan men-stream-line semua hal yang terserak itu ke dalam satu undang-undang,” imbuhnya.

Sofyan  mengatakan jika masih ada persoalan yang belum clear kemungkinan akan dibahas di omnibus law berikutnya, yakni tentang hubungan pusat dengan daerah.

Dia  menawarkan pembentukan tim teknis bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Sekretariat Apkasi. Di dalam tim ini coba diinventarisir semua persoalan-persoalan di daerah, mana saja yang masalahnya sama, nanti kita carikan solusinya dan kalau perlu melibatkan lintas kementerian.

“Persoalan-persoalan yang bapak-bapak sampaikan itu juga menjadi prioritas kami,” pungkas Sofyan Djalil.

Atas ide pembentukan tim teknis bersama Kementerian ATR/BPN dengan Sekretariat Apkasi langsung disambut antusias oleh semua pengurus Apkasi.

“Usulan Pak Menteri ini sangat kongkrit untuk membentuk tim teknis bersama. Kami siap bersinergi,” tutup Azwar Anas.

Share This:

You may also like...