Kemelut Pasca-Bank Dunia Menolak Omnimbus Law

(RANCANGAN) Undang – undang Omnibus law atau UU Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ditolak Bank Dunia. Bank Dunia menilai, Omnibus law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus law tersebut sejatinya bertujuan melanggengkan ekploitasi sumber daya alam ultraneoliberal.

Bukan rahasia lagi, semua Undang – undang  yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global, terutama Bank Dunia. Kaitannya tentu saja dengan keamanan investasi dan aset-aset mereka di sini. Selama ini, Undang – undang selalu mendapat dukungan dari lembaga keuangan internasional khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun tidak kali ini.

Penolakan itu mengindikasikan beberapa hal. Secara politik ini signal bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional. Padahal, semester II pemerintah akan beralih dari prioritas membuat global bond kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dalam rangka mengejar utang Rp1.093 triliun.

Ketika proposal inti ditolak, target utang menjadi ambyar. Dengan demikian, Presiden tidak lagi efektif sebagai proxi para taipan dalam rangka penyelamatan ekonomi. Padahal, tanpa bantuan pemerintah, dana baillout, penyertaan dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, mustahil perusahaan swasta selamat dari krisis akibat serangan Covid-19.

Pada saat yang sama, Presiden tidak lagi representatif bagi mereka (taipan) untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mecapai Rp690 triliun, melebihi BLBI, KLBI ketika krisis moneter 98. Padahal baru saja Presiden menerbitkan Perppres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai Airlangga Hartarto dan Erick Tohir.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan omnibus law, meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu No 1 tahun 2020 dan UU No 2 Tahun 2020. Bahkan keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada UU yang mengatur strategi penyelamatan ekonomi.

Omnibus law adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batubara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan fasilitas dalam rangka menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini. Sumber daya alam tambang batubara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini.(dd)

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *