Kebijakan Tarif Pesawat Langgar UU Konsumen

Seharusnya Kementerian Perhubungan dapat melibatkan konsumen, baik yang diwakili melalui BPKN maupun LSM lainnya terkait Kebijakan Tarif Batas Bawah dan Batas Atas (TBBTBA) ini.

BADAN Perlindungan Konsumen Nasional menilai kebijakan tarif batas bawah dan batas atas untuk tiket pesawat keliru. Pihak maskapai dikatakan telah melanggar hak konsumen. “Penetapan tarif batas bawah dan batas atas sangat mencederai dan melanggar hak-hak yang diatur dalam UU 8/1999 (Tentang Perlindungan Konsumen) karena tidak memberi insentif kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang bisa mengkonversi menjadi konsumen surplus,” ujar Koordinator Komisi Advokasi BPKN, Rizal E. Halim.

Seharusnya, kata Rizal, pemerintah menetapkan single tariff atau penetapan hanya tarif batas atas. Penetapan tarif batas bawah hanya akan menghambat persaingan usaha dan efisiensi. Ujung-ujungnya, harga tiket pesawat jadi lebih mahal. Akibatnya, berangkai. Bukan hanya konsumen pengguna pesawat terbang yang terimbas, melainkan pelaku usaha bidang logistik dan pengiriman barang juga tertekan. Imbasnya, daya beli masyarakat pun kian melambat seiring mahalnya harga tiket.

Sebaliknya, jika tarif batas bawah dibebaskan, akan terjadi kompetisi yang intens tetapi tetap dalam kendali Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Regulasi seperti ini dapat mengubah posisi dari produsen surplus menjadi konsumen surplus. “Kalau ada tarif batas bawah dan batas atas, semua harga akan mendekati ke batas atas. Artinya kompetisi yang menghadirkan jasa superior ke konsumen itu sulit dilakukan industri ini,” ujar Rizal.

Saran BPKN, pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuannya agar harga tiket transportasi udara lebih terjangkau dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan. Bagaimanapun, terkait Kebijakan Tarif Batas Bawah dan Batas Atas (TBBTBA) ini, Kementerian Perhubungan seharusnya melibatkan konsumen; baik yang diwakili melalui BPKN maupun LSM lainnya.

Kebebasan diberikan sesuai aturan tarif batas bawah dan batas atas yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) No. 20/2019 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Aturan baru ini mengubah aturan tentang Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB). Jika tarif batas bawah sebelumnya 30% dari tarif batas atas, kini ditingkatkan menjadi 35%. Dengan demikian, tak ada lagi perang tarif murah yang pada akhirnya merugikan maskapai.

Dengan disahkannya dua aturan baru, Kemenhub akan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif secara berkala setiap 3 bulan dan/atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.

Akibat lonjakan tarif sejak awal tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan penumpang pesawat yang tidak kecilpada Februari 2019. Ketua BPS,

Suhariyanto, mengatakan bahwa jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Februari 2019 sebanyak 5,6 juta orang. Angka ini turun 15,46% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,6 juta penumpang.

Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang meliputi Bandara Kualanamu Medan sebesar 29,17%, Hasanuddin Makassar (19,11%), Ngurah Rai Denpasar (16,73%), Juanda Surabaya (15,56%), dan Soekarno Hatta Jakarta (7,40%). Tak diperoleh angka penurunan jumlah penumpang di bandara papan tengah dan papan bawah. Tapi mudah diprediksi bahwa penurunan jumlah penumpang lebih signifikan.●

Share This:

You may also like...