Keberpihakan Pemerintah Belum Sepenuh hati

Sahala Panggabean

Koperasi  sudah mendapat tempat terhormat, tapi belum mencerminkan bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945.  Sebab, pengembangannya hanya ada di satu kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Itu pun di sektor usaha keuangan saja. Faktanya, kementerian sektor riil tidak pernah memprogramkan pemberdayaan koperasi, tetapi keberadaan koperasi disamakan dengan badan usaha lainnya.

Kemenkop UKM memang menaungi dan melindungi perkoperasian. Namun keberpihakan pemerintah belum sepenuh hati. Langkah kongkrit yang harus dilakukan, BUMN/D ataupun swasta diharapkan dapat bekerjasama dengan koperasi.

Pemerintah perlu mensosialisasikan substansi dan nilai-nilai luhur koperasi kepada seluruh warga negara, khususnya generasi muda, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan pada koperasi; membangun jaringan kerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dibutuhkannya political will yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan koperasi, serta tegas terhadap koperasi tidak sehat dan membubarkan organisasi yang berkedok koperasi.

Pada kenyataannya, banyak kebijaksanaan ekonomi yang justru merugikan kehidupan perkoperasian. Gerakan Koperasi seperti Pengawasan, Kewajiban Pemerintah dalam membangun perkoperasian, sangat serius mendorongkan aspirasi terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK). Dengan langkah ini, masalah modal akan terpecahkan secara mandiri dan dipercepat dengan fasilitasi pemerintah.

Sedikit kemajuan yang mungkin membanggakan, kini kredit kecil sudah dilayani perbankan, dengan bendera sama dengan koperasi yaitu ‘simpan pinjam’. Lebih jauh bahkan sudah ada Danamon Simpan Pinjam. Sudah sepantasnya, memang, mengingat koperasi & UKM  telah terbukti berjasa sebagai penopang ekonomi nasional di masa krisis      multidimensi (1997-2000) yang berkepanjangan. Masuk akal jika pemerintah melindungi lembaga ekonomi akar rumput ini melalui UU No. 25/1992 (yang hanya mengenal koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam.

Setelah UU Koperasi No  17 tahun 2012 (dengan empat jenis koperasi) dibatalkan Mahkamah Konstitusi, tugas pemerintah adalah menindaklanjuti UU tersebut di atas untuk dituangkan dalam PP/Kepres untuk melindungi koperasi & UKM. “Ini sangat mendesak dan segera  diterbitkan, sesuai dengan janji pemerintah Joko Widodo–Jusuf Kalla yang pro ekonomi rakyat,” ujar Sahala Panggabean. Alangkah eloknya, jika Presiden mengadakan rapat kabinet khusus membahas  dan mengevaluasi kinerja  kementerian sektoral mengenai seberapa sektornya telah ditangani atau telah melibatkan peran koperasi.

Tetapi orang koperasi juga menyadari bahwa kebijakan pemerintah terhadap perkoperasian memang tidak pernah tulus, itu sebabnya secara intern dan  untuk meningkatkan daya saing, KSP telah membentuk Askopindo (Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia ) yang dipelopori oleh sejumlah koperasi besar Indonesia. Dalam menjabarkan visi misinya, Askopindo telah pula melengkapi diri dengan LDP (Lembaga Diklat Profesi) LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).

Berharap dengan Dekopin, saya kira jauh api dari panggang, karena lembaga inipun masih mengekor di bawah program pemerintah, alih-alih wadah tunggal yang mandiri dan hadir di tengah gerakan koperasi itu sendiri.

sahala-p

Riwayat Hidup Singkat

Sahala Panggabean, MBA (66), pengelola Koperasi Simpan Pinjam Nasari sejak 2001; pernah bekerja di Bapemil, Bank BTPN, KSP Nasari; Ketua Perbanas Bandar Lampung 1995; Satyalencana Pembangunan pada Hari Koperasi ke-63 tahun 2010, Pengelola Koperasi Berprestasi tingkat Nasional, Kementerian UMKM 2006, Sertifikat Vest Execitive Award dari Internasional Human Resources Development Program, 2002. (nay)

Share This: