Ir Gayatri Indah Cahyani M.Si Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Koperasi jangan dikasihani

“ Koperasi kita dorong maju tanpa mencampuri urusan bisnisnya dengan anggota, tugas pemerintah hanya mengawasi kelembagaan dan oragnisasinya yang sesuai dengan prinsip perkoperasian. Tidak boleh ada ego dalam kepengurusannya karena koperasi bukan milik orang perorang.” 

gayatri dkk

Sangat yakin dan percaya bahwa koperasi bakal mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat. Itulah yang membuat Gayatri Indah Cahyani merasa enjoy dengan posisi yang kini disandangnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi jawa Tengah.

Di tengah ketidakpedulian banyak orang terhadap potensi ekonomi koperasi, keyakinan Gayatri itu tentu bukan tanpa alasan. “Memang masih banyak yang tidak peduli bahkan memicingkan mata terhadap koperasi, tetapi saya yakin koperasi mampu menyejahtrakan perekonomian rakyat, dan sejarah di masa lalu telah membuktikan hal itu,” ujarnya ketika berbincang dengan Majalah PELUANG di Semarang, Jawa Tengah.

Namun demikian, lanjut sarjana Teknik Pertanian Jebolan Universitas Gajah Mada 1981 ini, koperasi tidak begitu saja langsung maju. Sesuai  dengan fungsinya sebagai badan usaha, tentu saja pengelola koperasi harus memenuhi kriteria bisnis yang standar. “Koperasi tidak harus dikasihani. Kalau dikasihani dengan berbagai kemudahan dan bantuan sosial, malah tidak bakal maju, hanya menambah deretan panjang koperasi papan nama,” timpal perempuan kelahiran Solo 31 Mei 1957 ini serius.

Dia mengaku ketika didapuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah memimpin Dinas Koperasi dan UKM, pesan utamanya adalah menempatkan usaha koperasi sejajar dengan badan usaha swasta lainnya.  Memang bukan tugas yang ringan. Namun Gayatri beruntung karena Pemrov Jateng punya peduli tinggi terhadap pertumbuhan koperasi. Hal  itu terlihat dari  pembentukan kantor dinas koperasi yang tidak digabung dengan dinas lain. Sementara di provinsi atau daerah lain,  urusan pembinaan koperasi masih menempel dengan kantor dinas lainnya, seperti di dinas perindustrian atau perdagangan.

Dalam deretan 100 Koperasi Besar Indonesia yang diluncurkan Menteri Kopeerasi November lalu,  Jawa Tengah menyumbang 14 koperasi besar, terpaut satu unit dari pesaing dekatnya Provinsi Jawa Timur yang menyumbang 15 koperasi besar. Namun dalam jajaran 300 koperasi besar Indonesia, Jawa Tengah menempatkan jumlah terbesar dengan 46 koperasi, dengan keragaan aset sebesar Rp 1,63 triliun, omset atau volume usaha Rp 8,97 triliun  dan anggota sebanyak 1.093.293 orang.

 

Bukan Melulu Bansos

Sukses Jawa Tengah memberdayakan koperasi dilakukan melalui kontrol ketat terhadap kelembagaanya. Bukan semata menyebarkan bantuan dana murah ataupun bantuan sosial lainnya. Menurut Gaytari, menolong koperasi tidak melulu identik dengan kucuran dana murah. Hal mendesak jusrtru   membangun dan memperkuat kelembagaannya sehingga pelayanan koperasi bisa menjangkau seluruh lapisan anggota dan masyarakat.

“Koperasi kita dorong maju tanpa mencampuri urusan bisnisnya dengan anggota, tugas kita hanya mengawasi kelembagaan dan oragnisasinya yang sesuai dengan prinsip perkoperasian. Tidak boleh ada ego dalam kepengurusannya karena koperasi bukan milik orang perorang,” tegasnya.

Mengacu pada pakem koperasi sebagai kumpulan orang yang punya tujuan bersama, maka pengelolaan koperasi wajib transparan. Selain harus dikelola oleh tenaga perofesional, koperasi hendaknya taan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah disepkati bersama. Karenanya, menurut Gayatri  jika  ada koperasi yang  tumbuh dengan tidak melibatkan partisipasi anggotanya, bisa dipastikan koperasi tersebut telah melenceng dari prinsip-prinsip dasarnya. (Irsyad Muchtar)

Share This:

Next Post

Alokasi Dana Bergulir LPDB 2016 Rp 1,55 triliun,

Kam Jan 7 , 2016
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memperketat prinsip kehati-hatian dengan menjaga mitra usaha selektif. Kerja sama dengan lembaga strategis terkait pun terus digalang. Upaya mengamankan NPL di bawah 5%. Ibarat mengerem kendaraan yang tengah melaju cepat, begitulah  posisi LPDB yang tahun 2016 ini hanya mendapatkan alokasi  pembiayaan dana bergulir sebesar Rp […]