Investor Karpet Merah dengan Pengawasan Lemah

AGAR tercipta iklim ekonomi yang sehat, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat. Tak bisa tidak. Sayangnya, revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat telah dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Keinginan pihak KPPU dan masyarakat untuk memperkuat kewenangan lembaga ini kurang didukung. Khususnya oleh sebagian pelaku usaha dan yang menentukan pembuat UU. Dalam 10 tahun terakhir, pembahasan UU berjalan lambat,” ujar Komisioner KPPU, Afif Hasbullah. Padahal, seharusnya kewenangan KPPU diperkuat untuk mendukung dan mengawal program pembangunan ekonomi dan industri yang dicanangkan pemerintah. Saat ini pemerintah berusaha menguatkan peran BUMN, mengundang investor asing dengan segala kemudahannya di bawah payung hukum UU Cipta Kerja.

“Kebebasan mengundang investor tanpa diawasi secara seimbang dari sisi persaingan usaha dan praktek bisnis tentu menjadi cek kosong. Khawatirnya masyarakat dirugikan oleh kemudahan-kemudahan itu, regulasi yang konsisten sesuai prinsip Pancasila dan kebijakan yang tepat akan mampu mengawal pembangunan ekonomi,” tutur Afif Hasbullah.

Keberadaan KPPU berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 itu untuk mengawal dunia usaha agar tercapai kesejahteraan rakyat dan terwujudnya iklim ekonomi yang efektif dan efisien. Namun, selama 20 tahun berdiri, KPPU masih dipersepsikan sebagai produk impor. Hal itu merujuk pada kelahiran KPPU yang merupakan bagian dari Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF). Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, upaya untuk memiliki instrumen dan menciptakan struktur usaha antimonopoli dicanangkan jauh sebelum itu.

Afif menyebut usaha fair itu tercantum dalam arah ekonomi dalam GBHN pada 1988. Dalam GBHN itu dinyatakan mekanisme pasar harus bertumpu pada prinsip keadilan. “Tujuan dalam GBHN ini untuk menghindarkan struktur pasar dari tindakan monopolistik,” tuturnya. Celakanya, isu persaingan usaha hanya jadi pembahasan di kalangan terbatas dan dianggap milik elite. Padahal, dampak persaingan sehat yang tidak sehat tidak jauh berbeda dari perilaku korupsi. “Akan menyebabkan kerugian nasional, ekonomi menjadi tidak efisien dan berbiaya tinggi,” tuturnya.

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *