Industri 4.0 Dibayangi Deindustrialisasi

Industri berbasis digital memang menjanjikan potensi pertumbuhan eksponensial. Namun jangan dilupakan juga pembenahan industri dasar (2.0 dan 3.0). Tanpa reindustrialisasi, Indonesia akan berkutat dalam middle income trap.

Wacana industri 4.0 pertama kali diluncurkan Klaus Schwab, Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF) dalam bukunya “Revolusi Industri Keempat”. Industri ini menjadi menjadi tema sentral dalam pertemuan WEF di Swiss awal tahun ini.  Secara garis besar, industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otomasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur.

Di Indonesia, akhir-akhir ini para Pejabat Pemerintah  pun sering  mengungkapkannya. Bahkan menjadi salah satu materi pada debat Pilpres beberapa waktu lalu. Karena sering diucapkan, industri 4.0 memiliki daya magis yang menyihir publik seolah menjadi jalan keluar atas seluruh problematika di bidang ekonomi.  Dengan menguasainya, Indonesia diyakini akan menjadi negara maju. Tidak ada yang salah dengan sikap optimisme tersebut. Namun pertanyaannya, benarkah industri nasional sudah berada di garis depan untuk mengkapitalisasi peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya tersebut.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri dasar yaitu industri pengolahan justru semakin melambat. Pada 2018, pertumbuhan industri manufaktur hanya 4,3%, atau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,17%.  Porsi industri manufaktur tercatat sekitar 19,86%  terhadap produk domestik bruto (PDB).  Sementara kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,91%, atau menurun dibanding tahun sebelumnya 0,92%.

 

Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha

Terus menyusutnya pertumbuhan industri manufaktur tentu menimbulkan kegelisahan. Sebab, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) pernah mencapai 30% pada 2001. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara industri.

Mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, saat Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur.  Secara struktural, perekonomian masih bertumpu pada komoditas serta manufaktur dan jasa berteknologi rendah. Ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap komoditas, sangat rentan terhadap gejolak harga dunia seperti terjadi sekarang.

Pendapat Menteri Bappenas sejalan dengan Laporan American Chambers of Commerce (Amcham) Indonesia. Dalam laporan KADIN-nya Amerika tersebut, Indonesia disebut sudah masuk fase deindustrialisasi. Indikasinya sektor industri yang  sudah tidak mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dan sumbangannya ke PDB terus menurun. Disebut prematur, karena seharusnya kita belum mengalami deindustrialisasi karena sedang mengembangkan sektor tersebut, terutama industri pengolahan sumber daya alam.

Laporan Amcham menyebut terdapat faktor-faktor yang menyebabkan deindustrialisasi prematur, yaitu poduktivitas pekerja menurun, meski upah terus naik, biaya logistik yang tinggi, dan regulasi yang njlimet.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya deindustrialisasi adalah pasokan SDM. Data BPS Januari 2019, persentase penganggur muda yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 60% pada 2014, menjadi 74% persen pada 2018.  Hal ini disebabkan oleh peningkatan penganggur muda dengan pendidikan SMK dari sekitar 23% di 2014 menjadi 33% pada tahun lalu, serta diploma dan sarjana dari 4,4% menjadi 10% di 2018.  Padahal lulusan SMK disiapkan untuk bekerja di sektor industri manufaktur.

Deindustrialisasi yang terjadi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan daya saing Indonesia masih kalah dibanding negara ASEAN lainnya. Dalam Global Competitiveness Index 4.0 2018, Indonesia berada di posisi 45. Sementara Singapura di posisi 2, Malaysia (25), dan Thailand (38).

Jika deindustrialisasi terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin terjerembab dalam middle income trap (istilah untuk negara yang masyarakatnya terjebak di pendapatan menengah). Pasalnya, sumber utama jebakan tersebut adalah defisit transaksi berjalan karena ketergantungan pada barang impor.

Penerapan industri 4.0 penting untuk dikaji karena menjanjikan peluang pertumbuhan baru. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah memperbaiki industri 2.0 dan 3.0.  Sebab, hanya dengan memperkuat industri dasar, fondasi perekonomian akan lebih kokoh.

Selain itu, industri dasar juga menyerap jumlah tenaga kerja yang besar. Sementara industri 4.0 justru memunculkan disrupsi yang mengancam karir sebagian orang. Ambil contoh industri perbankan yang sudah terdisrupsi dengan pengurangan tenaga kerja. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan political will Pemerintah agar reindustrialisasi dapat dipercepat. (Kur).

Share This:

Next Post

Jurus Keluar Dari Middle Income Trap

Sel Mar 5 , 2019
Reindustrialisasi merupakan solusi untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Harapan itu masih ada dengan meningkatnya penyaluran kredit perbankan ke sektor manufaktur. Kini, tinggal menanti kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan industri lokal daripada mengandalkan impor. Salah satu dampak buruk dari deindustrialisasi yang tengah berlangsung adalah terus melebarnya defisit neraca perdagangan. Data BPS per […]