Impor Pangan Melonjak

Alih fungsi lahan pertanian dan pertambahan jumlah penduduk dianggap biang kerok membengkaknya impor pangan dalam 10 tahun terakhir. Perlu ada upaya serius dalam merealisasikan kedaulatan pangan.

Sebutan Indonesia sebagai negeri agraris mungkin bisa ditinjau ulang. Pasalnya, di bidang pangan barang-barang impor masuk ke pasar domestik dengan deras. Dalam 10 tahun terakhir, impor pangan melonjak drastis.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan impor pangan pada tahun 2003 tercatat sebesar 3,34 miliar dolar AS. Sedangkan di tahun 2013 nilainya mencapai 14,90 miliar dolar AS, atau tumbuh 400 persen. “Kebutuhan pangan di dalam negeri tidak bisa memenuhi. Dalam 10 tahun terakhir, impor pangan sudah 4 kali lipat. Ini yang menjadi bentuk perhatian padahal kita dikenal bangsa yang agraris dengan tanah yang subur,” ungkap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono saat berdiskusi dengan media di Jakarta.
Menurut Adi, salah satu sebab tingginya impor pangan karena melonjaknya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252,16 juta jiwa. Tentu saja pertambahan itu menimbulkan konsekuensi membengkaknya kebutuhan pangan. Sayangnya, pada sisi lain kontribusi sektor pertanian dalam struktur pendapatan domestik bruto (PDB) terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2003 besarannya 15,19%, sedangkan di 2013 lebih kecil hanya 14,43%.
Menurunnya kontribusi pertanian tidak lepas dari menyempitnya lahan pertanian yang kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan atau perumahan.
Hambatan berikutnya adalah, terus berkurangnya jumlah lahan pertanian akibat adanya peralihan fungsi lahan dari yang semula untuk pertanian menjadi untuk sektor bisnis lain dan hunian. Lahan pertanian berkurang 100.000 hektar per tahun karena ada konversi.
Akibatnya, jumlah petani pun melorot drastis. Bahkan, masih menurut BPS, terjadi peralihan hampir 5 juta pekerja disektor pertanian ke berbagai sektor di antaranya menjadi tukang ojek dan supir taksi. Penurunan petani terjadi dari 31,2 juta orang menjadi 26 juta petani pada 10 tahun terakhir ini.
Faktor utama penurunannya, karena luas lahan yang digarap masih sangat kecil yaitu kurang dari setengah hektar. Dengan luas lahan yang kecil, pendapatan petani pun relatif kecil.
Melonjaknya impor pangan tersebut tentu saja merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang bertekad untuk menjaga kedaulatan pangan. Perlu ada kebijakan yang mendasar membatasi derasnya barang pangan impor. “Indonesia sekarang penduduk keempat terbesar di dunia yang mengkonsumsi produk pertanian kita. Jadi diperlukan kebijakan yang jelas untuk menjaga kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Untuk itu, ada beberapa kebijakan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah baru nanti. Salah satunya adalah dengan kembali melanjutkan program swasembada pangan. Program swasembada pangan yang dicetus Presiden SBY Oktober 2012 atas 5 komoditas pokok seperti beras, jagung, gula, kedelai, dan daging sapi masih jauh dari harapan. Tetapi program ini bisa berhasil apabila pemerintah memberikan stimulus kebijakan yang tepat sehingga mengurangi ketergantungan impor pangan.
Contohnya ada sentra produksi sapi di NTB dan NTT, sedangkan konsumennya di Pulau Jawa. Ketika harga naik terutama di Jakarta karena masalah distribusi, belum ada alat transportasi yang memadai.
Pemerintah juga perlu membuat kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian terutama dalam hal penerapan teknologi baru seperti rekayasa genetik bibit pangan. Untuk itu, perlu ada dana riset yang mencukupi agar Indonesia tidak terus bergantung kepada barang impor.
Amanat untuk menegakkan kedaulatan pangan sebenarnya sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi itu dengan tegas memberi mandat kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap usaha petani.
Selain itu, ada Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah diminta memberikan jaminan kesejahteraan kepada petani agar bisa tetap berproduksi. Tambahan 2 hektare lahan untuk petani gurem yang telah berkecimpung di usaha tani selama lima tahun berturut-turut juga menjadi mandat.
Melihat masa bakti pemerintahan SBY sekarang, rasanya tidak mungkin untuk bisa memenuhi amanah regulasi tersebut. Harapan kini disematkan pada pemerintahan baru. Jika tidak segera direalisasi, maka Indonesia akan terus menerus menjadi republik impor pangan.

Share This:

You may also like...