Harga BBM dan Pemberdayaan UKM

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di era Presiden Jokowi, atau dalam bahasa pemerintahnya adalah mencabut subsidi BBM jelas memukul pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM). Saya adalah salah satu pelaku UKM yang merasakan dampak langsung kenaikan harga BBM tersebut. Sebelum ada pengumuman resmi, harga-harga sudah naik. Setelah benar-benar diumumkan bahwa subsidi BBM dicabut alias harganya dinaikan, harga-harga ikut naik. Saya pusing ‘berakrobat’ menyiasati harga jual dagangan saya.

Saya memiliki usaha warung makan yang sudah berjalan lima tahun ini. Keuntungan dari usaha saya ini makin berkurang, sulit untuk berkembang. Sekarang ini bisa bertahan saja, saya sangat bersyukur. Belum lagi satu bulan, harga BBM (premium) diturunkan lagi, dari Rp8.500 menjadi Rp7.600. Keputusan itu terkesan menolong kami, tapi di lapangan justru sebaliknya. Saya makin sulit, keuntungan makin sedikit, karena harga-harga kebutuhan tidak ikut turun.

Mungkin di atas kertas kebijakan itu dinilai menguntungkan kalangan menengah ke bawah, seperti saya. Nyatanya tidak sama sekali. Saya teringat pernah membaca salah satu artikel di Majalah PELUANG tentang tata kelola Migas edisi November 2014. Kebetulan saya membeli majalah itu di Gramedia Matraman, Jakarta Timur. Harusnya pemerintah sekarang bisa menata tata kelola migas dengan baik. Keberpihakan kepada kepetingan nasional harus kuat. Jika itu dilaksanakan, saya yakin, pelaku UKM bisa berkembang pesat. Kita tidak lagi dipermainkan seperti yang dialami selama ini.

Johan Mardiansah, Jl.Cipinang Raya, Jakarta Timur

Share This: