Hadapi Revolusi Industri 4.0, Prinsip Kekeluargaan dari Koperasi Harus Dipertahankan

diskusi “Membedah Peranan Koperasi dalam Sistem Ekonomi Konstitusi dalam Tantangan Persaingan Usaha pada Era Digital” di Gedung Balai Pustaka, Jakarta, Sabtu (19/10/19).-Foto: Irvan Sjafari

JAKARTA—-Revolusi Industri 4.0 jangan sampai berkembang mencapai puncak kematangannya, karena jelas tidak sejalan dengan kesepakatan 189 negara anggota PBB yang  mendekalarasikan Milenium Development Goals pada 2000, antara lain menanggulangi kemiskinan dan kelaparan , pendidikan dasar untuk semua, kesehatan ibu dan anak hingga kemitraan global dalam pembangunan.

Padahal Albert Einstein dalam sebuah bukunya mencemaskan suatu ketika manusia menjadi budak dari lingkungan teknologi dan itu juga dicemaskan E. F Scumacher  yang menolak tereduksinya peran mulia manusia.  Jari-jari dan tangannya hanya akan menekan tombol dan tidak lagi kreatif menciptakan wujud karsanya menjadi karya luar biasa.

Demikian diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Sri Edi Swasono dalam diskusi “Membedah Peranan Koperasi dalam Sistem Ekonomi Konstitusi dalam Tantangan Persaingan Usaha pada Era Digital” di Gedung Balai Pustaka, Jakarta, Sabtu (19/10/19).

“Prinsip kerja sama dalam kebersamaan dan keluargaan dari koperasi tetap harus kita pertahankan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, “ ujar Sri Edi.

Lanjut Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa ini, ketika Indonesia digurkan mengejar Revolusi Industri 4.0, negara lain telah selangkah lebih maju dengan kesiapan mereka menerapkan Revolusi Industri 5.0, membentuk “Era Society 5.0”, khususnya Jepang.

“Kalau Revolusi Industri 4.0 lebih fokus pada perkembangan teknologi, maka Era Society 5.0 menggunakan pendekatan yang lebih terfokus kepada manusia untuk menjaga peradaban dan keberadaan manusia,” terang dia.

Sri Edi Swasono menyitir Pasal 33 UUD 1945 yang intinya adalah azaz kekeluargaan. Pasal ini mengandung prinsip manusia yang memanusiakan manusia yang lain, tidak membiarkan orang lain kelaparan sekaligus juga homo religius, membayar upah sebelum keringatnya kering. Prinsip ini adalah prinsip koperasi.

“Seharusnya ekonomi Indonesia mengutamakan kerja sama dan menghindari persaingan yang merugikan kepentingan sosial bersama, Kerja sama dalam kehidupan ekonomi akan dapat meningkatkan efesiensi dan produktivitas ekonomi,”  tambah Sri Edi lagi.

Dia mengkritisi PP no 20/1994 menggelar karpet merah untuk hadirnya liberalusasu dan kapitalisme, serta Paket Kebijakan Eknomi ke 16 (16 November 2016) memperbolehkan 54 bidang usaha yang boleh 100 persen menggunakan modal asing.  Padahal 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi 9DNI) bisa dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri.

“Padahal koperasi tidak bisa hidup selama pemerintah memelihara liberalisme dan kapitalisme,” pungkas dia (van).

Share This: