Gugatan Memanusiawikan Upah Minimum

Beban biaya hidup yang kian menekan masyarakat tak diimbangi perbaikan tingkat income. Sejumlah tuntutan melalui demo puluhan ribu massa di seputar Istana Negara dikedepankan konfederasi buruh, 1 September 2015. Ada negosiasi, tapi juga ada tekad menindaklanjuti tekanan serupa dengan gelombang aksi yang lebih masif.

demo buruh

Implikasi kelesuan kondisi ekonomi dalam negeri memang serius. Pada posisi nilai tukar rupiah  yang merosot tajam di pengujung Agustus tembus Rp14.000 per dolar AS—tak sedikit perusahaan limbung, merasionalisasi karyawan, bahkan sekaligus gulung tikar. Daya beli buruh yang tergerus hingga 30 persen diperparah dengan kenaikan harga bahan pokok dan meluasnya ancaman PHK masal, yang bahkan telah dimulai jauh-jauh hari jelang Idul Fitri 1436 H lalu. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, celakanya, berkombinasi dengan mudahnya pekerja asing bekerja
di Indonesia. Bahkan dengan menghapus syarat wajib berbahasa Indonesisa bagi tenaga kerja asing (Permenaker No.16/2015 menggantikan Permenakertrans No.12/2013).

Presiden Joko Widodo dengan dalih investasi itu dinilai sejumlah anggota DPR telah melanggar UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sebagaimana diberitakan, Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xie Feng, menyebut, bila negaranya memenangi tender kereta cepat Jakarta-Bandung, akan ada 40 ribu lowongan pekerjaan. Ia mengakui  Tenagakerja akan memboyong sejumlah tenaga kerja, meski belum dipastikan posisi para pekerja tersebut. Tahun ini sedikitnya 25.000 orang buruh China telah bekerja di sejumlah proyek investasi dari negeri tersebut. Mereka tidak hanya sebagai tenaga ahli, tetapi juga buruh kelas bawah.

Agak aneh rasanya ketika Menko Polhukam menyatakan memaklumi invasi buruh Cina, sambil menyebut angka hanya 13 ribu. Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, sudah angkat bicara agar pemerintah memperhatikan para pekerja lokal. “Buruh kasar atau unskilled worker asing tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia. Kalau buruh bangunan tentu tidak masuk ketentuan,” ujar Wapres. Menaker  Hanif Dakhiri, melalui Permenaker No. 16/2015 yang tak mewajibkan tenaga kerja asing (TKA) mampu berbahasa Indonesia, mengaku regulasi soal sudah diatur lebih ketat.

Ketersediaan antara lapangan kerja dan pengangguran memang berkorelasi secara langsung. Fakta menunjukkan, jumlah penangguran di Indonesia saat ini sekitar 7,5 juta orang. Diperkirakan 55%-65% di antaranya adalah pekerjaan informal. Sekitar 80% dari pekerjaan informal itu terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di sektor pertanian dan konstruksi. Lalu,
jangan pernah menganggap sepele realitas ini: sekitar dua juta penduduk Indonesia tiap tahun terjun ke dunia kerja. Sekitar setengah dari populasi  Indonesia yang hamper 250 juta itu berumur di bawah 30 tahun. Angka pengangguran cukup tinggi yang dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15-24 tahun. Dalam satu dekade terakhir, sekitar 60% pria dan 70% untuk wanita. Kebanyakan dari mereka ini merupakan ‘pekerja rentan’ (tenaga kerja yang tidak dibayar dan pengusaha) adalah mereka yang bekerja di sektor informal.

Nasib buruh kini semakin tak menentu. “Situasi ini membuat buruh Indonesia makin masuk dalam penderitaan yang tanpa batas,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia. Itu sebab sejumlah massa buruh merapatkan barisan dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Gabungan 40-an federasi serikat buruh yang terhimpun dalam
empat federasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Komite Persiapan-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) dan Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), lalu unjuk rasa besar-besaran.

Di Jakarta, aksi nasional GBI di 20 provinsi pada 1 September kemarin diikuti setidaknya 35.000an massa Jabodetabek. Di tengah terik suhu 32º Celcius, lautan buruh berseragam biru, merah, dan hijau tak putus menyanyikan lagu perjuangannya atau sekadar berteriak “Hidup Buruh!” atau “Hidup Pekerja Metal!” Titik kumpul aksi buruh  dipusatkan di bundaran Hotel Indonesia (HI).  Massa aksi melakukan long march menuju Istana Negara lalu menuju Kantor Kemenaker dan Kantor Kemenkes. Massa buruh mendesak pemerintah melakukan langkah kongkret. Suara-suara pemimpin aksi unjuk rasa terus membahana membakar semangat massa.

Demoakbar ini menyedot tak sedikit aparat keamanan. Untuk pengamanan Istana Negara, polisi menempatkan  2.141 personel. Di beberapa tempat juga disiagakan ratusan personel, di antaranya di Istana Wapres, Gerbang Tol Pulo Mas, Monumen Nasional, Kantor RRI, Gerbang Tol Gudang Garam, Balai Kota DKI Jakarta Mabes Polri, dan Kompleks Parlemen.
Sepuluh hal mengemuka sebagai butir tuntutan buruh (lihat boks). Diantara yang terpenting, desakan penurunan harga BBM
dan sembako,  naikkan upah  minimum 22%, dan Sahkan RUU Pembantu Rumah Tangga.

Setelah menerima perwakilan aksi tuntutan perbaikan kesejahteraan itu di kantor Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan menyebut, “Kita mendapat masukan yang sangat baik dari teman-teman buruh. Kita berjanji mungkin tiap bulan atau tiap dua
bulan akan bertemu dan berbincang-bincang mengenai masalah-masalah yang bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Aksi masa buruh kali ini berlangsung tertib. Untuk itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Tito Karnavian, mengucapkan terima
kasih kepada seluruh elemen  karena aksi buruh berjalan lancar. “Selaku Kapolda, mengucapkan terima kasih pada semua pihak. Ketertiban terjadi karena kerja sama yang baik, terutama teman-teman buruh, yang kedua rekan Polda Metro dan Mabes dan rekan-rekan Kodam, jajaran Pemda DKI, bapak Menko dan Menkes, yang telah menampung aspirasi para buruh,” ujar Tito.

Ironisnya, ketika Istana dikepung massa buruh yang menuntut penghasilan lebih layak dan manusiawi, Joko Widodo, figur
utama yang jadi sasaran pendemo, malah memilih blusukan dan membagi-bagikan paket sembako di RW 08 Kelurahan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Agak sukar memahami logika bahwa blusukan ke lokasi yang sudah tiga kali dikunjunginya itu lebih penting alihalih berempati pada aspirasi yang menyuarakan amanat hati nurani jutaan anggota masyarakat. “Kami akan mengakhiri aksi ini. Kalau ada solusi yang baik bagi kami, tidak ada alasan lagi untuk terus bertahan. Tapi kami minta hasil pertemuan ini tidak hanya selesai di sini saja,” ujar Said Iqbal. Massa buruh mengancam, jika tuntutan
mereka tidak dikabulkan, mereka menyiapkan diri untuk gelombang demo lanjutan yang lebih besar.  Pihak KSPI, misalnya, seperti  ditegaskan Said Iqbal, memastikanakan menginisiasi mogok kerja

Share This: