Giliran Pelaku Koperasi Sumsel dan Jambi Tolak RUU Perkoperasian

Ilustrasi-Foto: Istimewa.

PALEMBANG—-Menyusul Gerakan Koperasi Credit Union Kalimantan, giliran para pelaku koperasi di Sumatera Selatan dan  Jambi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian, jelang pembahasan terakhir antara Pemerintah dan DPR.

Ketua Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Handriya Sanggraha,  Sudarmi mengungkapkan bahwa koperasi primer yang menjadi anggotanya telah menyatakan penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian.

“Mereka mengirimkan surat tembusan kepada saya. Surat-surat itu ditujukan kepada Presiden,” ujarnya di Palembang, Jumat (23/8/19).

Koperasi-koperasi primer yang berbasis di Sumatra Selatan dan Jambi dan bernaung di bawah Puskopdit Handriya Sanggraha itu di antaranya Koperasi Abdi Sesama, Credit Union Sinar Kasih, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri, serta Koperasit Kredit (Kopdit) SLB Karya Ibu.

Menurut Sudarmi, penolakan terhadap RUU tersebut dengan beberapa alasan.Di antaranya, penyusunan rancangan itu tidak melibatkan atau berkonsultasi dengan praktisi koperasi, akademisi serta pemimpin koperasi.

“RUU belum menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip koperasi yang benar ke dalam pasal yang berkaitan dengan keanggotaan, organisasi, modal dan bisnis koperasi,” kata Sudarmi.

Selain itu pihaknya menilai istilah syariah dan konvensional yang dinilai tidak jelas. Padahal, koperasi dan konsep ekonomi syariah pada dasarnya serupa karena merupakan organisasi berbasis nilai.

“Kami juga menyoal mengapa tidak ada penjelasan resmi mengapa jumlah minimal anggota untuk membentuk sebuah koperasi adalah sembilan orang. Padahal, dalam praktik di luar negeri, jumlah minimal anggota untuk membentuk sebuah koperasi adalah sebanyak tiga orang,”  papar dia.

Khusus untuk Pasal 59, pihaknya menyoroti terminologi surplus dan defisit serta untung rugi yang dianggap secara keliru digunakan untuk menggarisbawahi pendapatan tidak terbagi dan penggunaan dana cadangan.

Sudarmi juga menuturkan,  anggotanya menolak Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal untuk gerakan koperasi karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Pasal khusus dari 82 hingga 89 untuk mengatur Dekopin adalah sebuah kesalahan fatal.

Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti Pasal 5 e  di mana posisi koperasi lebih rendah dari badan usaha lain seperti BUMN, BUMD serta perusahaan swasta lainnya.

“Koperasi menurut kami merupakan badan usaha privat yang diakui negara dan dapat berkembang untuk melayani kepentingan publik sebagaimana perusahaan negara atau daerah,” imbuh dia lagi.

Praktisi koperasi menyoal Pasal 79 juga  melihat badan hukum itu berpotensi kembali menjadi objek atau instrumen program pemerintah, menyalurkan dana pemerintah maupun mitra pemerintah untuk pengembangan bisnis. Hal-hal semacam ini menurut pegiat koperasi, justru merusak otonomi koperasi yang merupakan elemen penting pendorong pertumbuhan koperasi di dunia.

“Secara singkat, anggota kami melihat RUU ini menunjukkan indikasi penguatan otonomi koperasi tapi lebih condong ke arah intervensi aktivitas koperasi sehari-hari. Hal ini menjadikan koperasi kalah dari badan usaha publik maupun privat lainnya serta mengangkangi prinsip-prinsip demokrasi sehubungan dengan wadah tunggal Dekopin,” pungkasnya.

Share This:

You may also like...