Ekonomi Syariah Makin Bergairah

Dengan sifatnya yang lebih adil dan menguntungkan, ekonomi syariah di Indonesia terus melaju. Diperlukan sinergi semua pemangku kepentingan untuk lebih memperluas pangsa pasar syariah agar sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Kondisi ekonomi dunia saat ini masih belum menentu akibat krisis global beberapa tahun lalu. Bahkan, sebagian negara-negara di benua Eropa hingga kini masih harus berjibaku untuk mengatasi tumpukan utang. Krisis juga menjalar ke Asia, dimana ekonomi China, Jepang, dan India sebagai motor pertumbuhan kawasan mulai mengalami perlambatan.

Salah satu penyebab sumber krisis itu adalah decoupling, yaitu terlepasnya sektor keuangan dari sektor riil. Hal itu dikemukakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah.  Untuk itu, dunia saat ini membutuhkan sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah yang tidak mengenal decoupling. “Posisi ekonomi dan keuangan syariah semakin diperhitungkan di dunia sekarang ini,” ujar Halim di Jakarta.

Seperti diketahui, sistem ekonomi berlandaskan pada tiga hal yaitu keadilan, maslahah (manfaat), dan keseimbangan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Oleh karena itu, prinsip muamalah ekonomi syariah melarang adanya unsur riba, zalim, masyir (spekulasi), gharar (unsur ketidakjelasan) dan haram.

Aspek kemaslahatan menekankan ekonomi syariah harus memberi manfaat bagi semua sesuai dengan tujuan (maqasid) syariah. Sedangkan asas keseimbangan meliputi material dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil; risk dan return; serta keseimbangan bisnis dan sosial.

Pada praktiknya, ekonomi syariah terus berkembang di tingkat global maupun di Indonesia. Kesadaran untuk mengaplikasikan sistem ekonomi syariah yang lebih berkeadilan semakin tumbuh.  Di sektor keuangan syariah, perbankan berbasis bagi hasil menjadi driver utamanya. Total aset perbankan syariah per Mei 2013, baik bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) mencapai Rp 220,8 triliun. Dengan aset sebesar itu, market share perbankan syariah mencapai 5% dari total aset perbankan nasional.

Secara year on year atau yoy (Mei 2012-Mei 2013), pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 46% atau jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset perbankan nasional sebesar 21,1%.

Rasio keuangan lain juga menunjukkanangka yang cukup baik. Capital adequacy ratio (CAR) mencapai 14,72%, return on asset (ROA)berada padalevel 2,29%, dan non performing financing (NPF) yang rendah sebesar 1,78%. Selain itu, financing to deposit ratio (FDR) menunjukkan peningkatan sebesar 103,1%. Hal ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik.

Selain industri perbankan syariah yang terus tumbuh, industri keuangan non-bank syariah juga berkembang dengan baik. Total asetnya tumbuh cukup signifikan, dimana pada tahun 2012 mencapai 265% secara yoy. Industri keuangan syariah non-bank ini terdiri dari asuransi syariah yang tumbuh sebesar 42,4% yoy dan perusahaan pembiayaan syariah mencapai 427,68% yoy pada tahun 2012. Meski demikian, pangsa aset industri keuangan non-bank syariah ini masih relatif kecil. Dengan total aset sebesar Rp 35,8 triliun, pangsa pasarnya dibandingkan industri keuangan non-bank nasional hanya 3,01%.

Di luar industri keuangan, geliat syariah juga  dirasakan di sektor riil. Salah satunya indikasinya ditunjukkan dari meningkatnya fatwa halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Berdasar data MUI, lembaga ini telah mengeluarkan fatwa halal untuk produk sampai 6.000 sertifikat setiap tahun. Bahkan, yang lebih membanggakan standar kehalalan MUI telah diadopsi luas di berbagai negara yang menjadi mitra dagang Indonesia.

Bahkan, di bidang fesyen Indonesia digadang-gadang akan menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada 2020. Tren penggunaan hijab juga semakin marak di tengah masyarakat. Tentu saja ini hal yang menggembirakan bagi syiar ekonomi syariah.

Halim menambahkan, salah satu faktor yang mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah demografi. Indonesia tercatat merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga awareness publik atas ekonomi syariah menjadi lebih mudah dilakukan.

Selain itu, Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Ambil contoh, dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Sejak diterbitkannya regulasi ini, jumlah perbankan syariah melesat dengan tajam. “Sistem ekonomi dan keuangan syariah semakin berkembang namun perlu lebih diakselerasi,” ujar Halim yang juga menjabat Ketua Umum Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

Senada dengan Halim Alamsyah, pegiat ekonomi syariah Muhammad Syafii Antonio, menilai ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang. Selain bertautan dengan sektor riil, sistem syariah juga lebih mencerminkan keadilan.  “Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, syariah lebih adil dan menguntungkan,” ujar Syafii Antonio.

Meski menyimpan potensi besar, ia juga mengakui sistem syariah menghadapi sejumlah tantangan. Masih terbatasnya kepedulian publik terhadap produk dan layanan syariah tentu memerlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif.

Dengan telah di-soft launching-nya Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) diharapkan menjadi momentum meluasnya kepedulian masyarakat terhadap sistem syariah. Hal ini memang telah menjadi program jangka pendek GRES! yang akan mengintegrasikan program-program kampanye industri, asosiasi, regulator dan stakeholders untuk membangun awareness melalui edukasi dan promosi ekonomi syariah.

Melihat realitas yang ada, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memang terus tumbuh namun belum sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Untuk itu diperlukan kerja keras, cerdas, dan ikhlas dalam mendorong pengembangan sistem syariah di Indonesia. Bukankah ketika berjuang dalam kebenaran, Allah lah yang akan menjadi penolong dan pelindung kita? (Yon).

Share This:

You may also like...