Ekonomi Indonesia akan Terkoreksi, Jika Abaikan lingkungan Hidup

Diskusi Indef-Foto: Irvan Sjafari.

JAKARTA—Pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup seharusnya selaras. Sejumlah provinsi di Indonesia yang maju secara ekonomi, tetapi indeks lingkungan hidupnya turun. Padahal tanpa lingkungan hidup yang baik, ekonomi akan terkoreksi juga.

Demikian  diungkapkan Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (JAPIKI)  Mahawa Karuniasa dalam Diskusi dan Tantangan Kebijakan Iklim, Pengunaan Lahan dan Lingkungan 2019-2024 yang digelar Institute for Developmet Economic and Finance (INDEF) di Jakarta, Selasa (30/4).

“Padahal ekonomi dan lingkungan hidup bisa saling mendukung. Saya mencontohkan, Kabupaten Sumba Barat mampu mengubah kondisi lingkungan hidup ekstrim  menjadi ekonomi pariwisata berkelanjutan dengan hasil Rp1 miliar per hektare,” ungkap staf pengajar Lingkungan Hidup Universitas Indonesia ini.

Pada ksempatan itu INDEF meluncurkan situs i-clue berkoloborasi dengan  Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Situs ini  akan berisi hasil riset mengenai lingkungan, perubahan iklim, dan penggunaan lahan. Web i-clue diluncurkan agar membuat masyarakat, termasuk juga stakeholder di pemerintahan daerah mudah mengakses hasil penelitian.

Menurut direktur Program INDEF Berly Martawardaya pihaknya   sudah mengumpulkan lebih dari 600 studi tentang lingkungan Indonesia. Dengan momentum Hari Bumi, seharusnya menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2.

“Sebesar 20% usaha sendiri dan 80 persen bantuan global.  Kami sudah summary-kan dan dikategorisasikan sehingga memudahkan bagi policy maker khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bisa mengambil studi-studi yang sudah ada,” ujar Berly.

Sementara itu Kepala Sekretariat LTKL Gita Syahrani mengemukakan ide mendirikan LTKl ide diinisiasi oleh  dua kabupaten, yaitu Sintang , yang banyak hutan lahan gambut) dan Musi Banyuasin eksplorasi karet dan sawit, di sisi lain memegang mandate cagar biosel pada 2016.  Walau ada Apkasi, harus ada asosiasi mengurus pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini terdapat 8 kabupaten diajak Sigi dan Siak punya aturan terkait lingkungan.

“Para kepala daerah yang peduli lingkungan itu meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah masa depan. Namun bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat lokal memahami dan dilibatkan. Mereka harus tahu ada komiditas di hutan yang bisa menyeimbangkan ekonomi maupun lingkungan seperti pohon vanilla,” ujar Gita.

Berdasarkan Paris Agreement yang diikuti oleh sejumlah negara pada 2015,  memberikan target kenaikan suhu paling banyak dua derajat. Peningkatan suhu berdampak berbagai hal, seperti penggunaan lahan, permukaan air laut dan kehidupan manusia,  antara 2030-2052, satu setengah derajat tercapai.   Kalau sampai di atas dua derajat suhu akan semakin ekstrem (Irvan Sjafari).

Share This:

You may also like...